Dalam 2 Bulan, Ombudsman Terima 1.330 Aduan Soal Penyaluran Bansos
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Dalam 2 Bulan, Ombudsman Terima 1.330 Aduan Soal Penyaluran Bansos

Rabu, 1 Juli 2020 | 20:33 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia telah membuka Posko Pengaduan Daring bagi masyarakat terdampak Covid-19 sejak 29 April 2020 lalu. Selama dua bulan berjalan, Ombudsman paling banyak menerima laporan mengenai penyaluran bansos, yakni sebanyak 1.330 laporan atau 83% dari 1.604 laporan yang diterima Ombudsman melalui Posko Pengaduan hingga 30 Juni 2020.

"Penyaluran bantuan sosial menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat," kata Anggota Ombudsman, Ahmad Suadi, di Jakarta, Rabu (1/7/2020).

Posisi kedua terbanyak yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman adalah sektor ekonomi dan keuangan sebanyak 176 pengaduan atau 11%, menyusul sektor transportasi 52 pengaduan (3%), Pelayanan Kesehatan 38 pengaduan (2%) dan sektor keamanan delapan pengaduan (1%).

Ahmad Suadi memaparkan, jenis bantuan sosial yang diadukan masyarakat terutama terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 402 pengaduan, Program Keluarga Harapan (PKH) 41 pengaduan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 28 pengaduan, bantuan sembako 17 pengaduan dan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sebanyak satu pengaduan.

Dari keseluruhan pengaduan bansos, 22,28% di antaranya terkait penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu atau wilayah sasaran. Kemudian 21,38% tentang prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas dan 20,89% masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar namun tidak terdaftar.

Sementara, berdasarkan wilayah, lima provinsi dengan pengaduan terbanyak adalah Provinsi Banten dengan 207 laporan Sumatera Barat (157 laporan), Kepulauan Bangka Belitung (138 laporan), Jawa Tengah (96 laporan), Jawa Timur (94 laporan). Untuk instansi yang diadukan, Dinas Sosial paling banyak diadukan yakni sebanyak 78,45% dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 4,33%.

"Serta Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebanyak 2,07%," katanya.

Dikatakan, tindak lanjut laporan masyarakat oleh Ombudsman dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Posko Pengaduan Daring Covid-19. Laporan yang telah divalidasi dan memenuhi syarat akan ditindaklanjuti melalui dua mekanisme yakni, diteruskan kepada instansi K/L/D terkait melalui narahubung yang telah ditunjuk dan selanjutnya dimonitor serta melalui mekanisme Respon Cepat Ombudsman (RCO).

"Progres Penanganan pengaduan oleh Ombudsman, sebanyak 53,8% pengaduan telah diteruskan ke instansi terkait, kemudian 26,6% pengaduan masyarakat telah dinyatakan selesai dan 5,7 % masih dalam proses validasi laporan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Ombudsman, Lely Pelitasari Soebekty mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi posko daring dengan mencermati perkembangan jumlah aduan dan situasi eksternal termasuk di daerah-daerah.

Dikatakan, dari evaluasi itu, Ombudsman menilai penyampaian aduan terkait Covid-19 telah dimungkinkan untuk dilakukan lagi melalui saluran reguler seperti surat, email, website ombudsman.go.id, call center Ombudsman 137 serta WhatsApp center.

Meski demikian, pengaduan yang sudah masuk melalui posko daring akan tetap diselesaikan dengan mekanisme posko daring hingga 31 Juli 2020, sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya.

“Untuk itu, masyarakat tetap dapat melapor melalui posko hingga 6 Juli 2020. Kemudian mulai 7 Juli 2020, pengaduan terkait Covid-19 melalui posko daring akan dinonaktifkan dan masyarakat dapat melapor ke Ombudsman melalui saluran reguler," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Miliki Senjata AK 47, Mantan Napi Kasus Pembunuhan Ditangkap

Mantan narapidana kasus pembunuhan yang menghirup udara bebas pada September 2019 lalu, ditangkap polisi atas kepemilikan senjata serbu jenis AK 47.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Uji Coba Pembukaan, Candi Prambanan Dikunjungi 332 Wisatawan

Sebanyak 332 orang wisatawan mengunjungi Candi Prambanan pada hari pertama uji coba pembukaan kembali, Rabu (1/7/2020).

NASIONAL | 1 Juli 2020

27 Tahun Berkarya, Dompet Dhuafa Konsisten Mengentaskan Kemiskinan

Dompet Dhuafa menapaki usia ke 27 tahun pada Juli 2019 dengan berbagai ragam cerita perjalanan kemanusiaan hingga mampu bertahan dan terus eksis meski ditengah pandemi Covid-19

NASIONAL | 1 Juli 2020

Rusuh di Madina karena Pemerintah Desa Lambat Merespons

Aksi demo ratusan warga Desa Mompang Julu, Kecamatan Penyabungan Utara, Sumatera Utara terjadi karena pemerintah setempat lambat merespons.

NASIONAL | 1 Juli 2020

KPK Minta Imam Nahrawi Laporkan Aliran Dana ke Petinggi Kejagung dan BPK

KPK memersilakan mantan Menpora Imam Nahrawi maupun kuasa hukumnya untuk melaporkan jika mengetahui adanya aliran uang terkait kasus suap dana hibah KONI.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Ancaman Erupsi Merapi Melebar ke Sektor Barat Laut

Dua kali letusan eskplosif 21 Juni 2020 berdampak siginifikan pada perubahan morfologi puncak Gunung Merapi.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Pelaku Streaming Ilegal Aplikasi IPTV Jadi Tersangka

Pelaku "streaming" ilegal aplikasi IPTV atas konten tayangan sepakbola yang berada di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah ditetapkan sebagai tersangka.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Bupati Bogor Cari Oknum yang "Amankan" Pentas Rhoma Irama

Bupati Bogor Ade Yasin menyatakan tengah mencari oknum aparat yang terlibat "mengamankan" acara khitanan yang menjadi tempat pentas Rhoma Irama.

NASIONAL | 1 Juli 2020

KPK Dalami Penggunaan Aliran Dana Mitra Dirgantara Indonesia

KPK mendalami penggunaan uang yang dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (DI) kepada enam perusahaan yang menjadi mitra penjualan dan pemasaran pesawat.

NASIONAL | 1 Juli 2020

Polisi Usut 16 Dugaan Korupsi Bansos di Sumut

Kasus dugaan penyelewengan dana bansos terkait Covid-19 di Sumatera Utara mengembang. Jika semula hanya enam kasus kini bertambah menjadi 16 kasus.

NASIONAL | 1 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS