Mendesak, Pembaruan Politik Hukum Peninjauan Kembali
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Mendesak, Pembaruan Politik Hukum Peninjauan Kembali

Senin, 6 Juli 2020 | 22:03 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah praktisi dan akademisi hukum bersepakat bahwa sudah saatnya Indonesia memperbarui politik hukum atas Peninjauan Kembali (PK) agar searah dengan pekembangan hukum pidana dunia.

Demikian antara lain rangkuman seminar bertajuk "Pembaharuan Politik Hukum PK di indonesia", Senin (6/7/2020). Topik webinar ini merupakan diskusi buku hukum “Politik Hukum PK & Perlindungan HAM Di Indonesia”, yang diluncurkan setahun yang lalu. Buku ini merupakan judul disertasi Dr Roy Rening SH yang telah dipertahankan dalam sidang terbuka Guru Besar Universitas Padjajaran, Bandung. Dalam Disertasi tersebut Roy Rening menawarkan gagasan agar "pendapat ahli" dapat diterima sebagai novum (bukti baru) dalam PK.

Selain Roy Rening dan Hermawi Taslim hadir sebagai pembicara pakar hukum pidana Dr Luhut MP Pangaribuan, mantan ketua KPK Antasari Azhar dan dekan FH Atmajaya Makasar Dr Anton Sudirman. Webinar ini dimoderatori Ricardo Marbun, Jurnalis Pewarna Indonesia.

Peninjauan Kembali atau PK merupakan upaya hukum luar biasa yang diperuntukan bagi terpidana untuk mendapatkan keadilan dalam perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut ketentuan pasal 263 KUHAP, ada 3 (tiga) alasan bagi seorang terpidana untuk mengajukan PK.

Ketiga alasan itu adalah, pertama adanya bukti baru atau yang lebih dikenal dengan istilah novum. Alasan kedua adalah, adanya kekhilafan hakim dan alasan ketiga yakni terdapatnya pertentangan keputusan (dissenting opinion).

Dalam disertasinya Dr Roy Rening mengusulkan agar “pendapat ahli” dapat dikategorikan sebagai novum. Alasan yang dikemukakan Roy adalah merujuk pada perkembangan ilmu hukum pidana di negera Belanda yang menerima pendapat ahli sebagai novum. Sebagaimana diketahui bahwa KHUP yang digunakan Indonesia merupakan produk Hukum Belanda.

Menurut pengacara Senior, Hermawi Taslim, yang merupakan salah satu pembicara dalam webinar itu, dirinya mendukung gagasan Roy Rening yang dianggapnya sebagai terobosan yang brilian. Taslim menegaskan bahwa ide brilian itu patut diapresiasi dalam kaitannya mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam PK di Indonesia.

“Ini mendesak untuk dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, kita harus mengapresiasi terobosan brilian dari Roy Rening sebagai upaya perwujudan keadilan yang dicari oleh terpidana yang telah diputus oleh pengadilan. Kita tidak boleh menutup perkembangan ilmu pidana dari negara induk hukum Indonesia,” tegas Taslim.

Hanya saja, masih menurut Taslim, harus ada penataan dan akreditasi yang ketat terhadap seseorang yang dikategorikan sebagai “ahli”, agar tidak terjadi distorsi yang justru akan merusak keadilan itu sendiri. Bagi Taslim, selain itu untuk menjamin tidak rusaknya tatanan hukum pidana khususnya PK, akreditasi itu juga merupakan salah satu cara untuk menghindarkan adanya “permainan” dari seseorang yang dianggap “ahli”. Tentu bagi Taslim, akreditasi itu harus diikuti dengan kode etika yang berlaku bagi ahli yang akan memberikan pendapat tentang keputusan pengadilan.

“Harus diakui, terminologi ahli pada saat ini cenderung mengalami distorsi dan dekadensi sehingga pendapat ahli tersebut cenderung asal-asalan, tidak orisinal dan tidak independen. Padahal dalam PK yang akan kita dicapai adalah keadilan bagi terpidana yang telah diputus oleh pengadilan,” ujar Hermawi Taslim yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Nasdem.

Taslim mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mengatakan, Saksi Ahli di Indonesia sedang mengalami kemerosotan moral dan cenderung menjadi “saksi Tukang” yakni bersaksi sesuai pesanan dan bukan sesuai keahlian.
.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Polres Majalengka Siapkan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla

Polres Majalengka melakukan sejumlah antisipasi untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Majalengka.

NASIONAL | 6 Juli 2020

RUU Ciptaker Penting untuk Penguatan Industri

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi awal yang baik untuk menjaga momentum reformasi investasi

NASIONAL | 6 Juli 2020

Istri Mensos, Grace Batubara Berikan Bantuan 500 Sembako di Bogor

Istri Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Grace Juliari P Batubara memberikan bantuan non reguler kepada 500 masyarakat terdampak Covid-19

NASIONAL | 5 Juli 2020

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia

NASIONAL | 19 Juli 2020

Respons Warganet Soal Kekecewaan Jokowi kepada Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan pandemi Covid-19

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terbebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi, Ety Bahagia Bisa Kembali ke Indonesia

Ety bisa menghirup udara kebebasan setelah pemerintah melalui Kedutaan Besar untuk Arab Saudi melakukan negosiasi untuk bisa membebaskan Ety dari segala tuduhan

NASIONAL | 6 Juli 2020

Bupati Buleleng Beri Masukan Proyek Revitalisasi Pasar Banyuasri

Pasar semi modern Banyuasri dirancang sebagai pusat city tour, serta mampu beraktivitas 24 jam.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Jebloskan Kader PDIP ke Lapas Sukamiskin

Saeful bersama-sama caleg PDIP Harun Masiku terbukti bersalah memberikan suap sebesar Rp 600 juta secara bertahap kepada mantan Wahyu Setiawan.

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS