Mahfud: Silakan Demo Tolak RUU HIP, tetapi Jangan Merusak
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Mahfud: Silakan Demo Tolak RUU HIP, tetapi Jangan Merusak

Senin, 6 Juli 2020 | 22:33 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah sudah menyatakan sikap menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi pancasila (HIP). Namun aksi massa penolakan RUU masih terus bergulir di berbagai tempat.

Menanggapi hal tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, tidak akan menghalangi aksi demo yang dilakukan masyarakat. Namun aksi yang dilakukan tidak boleh merusak.

"Jika mau demo tidak apa-apa, itu menunjukan demokrasi tumbuh. Pemerintah tidak akan menghalangi demo. Demo silakan asal jangan destruktif dan ikuti protokol kesehatan,” kata Mahfud, di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Mantan Ketua MK ini meminta DPR kembali meminta masukan dari masyarakat terkait RUU tersebut. Sikap pemerintah sudah final yaitu menolak segala tafsir tentang Pancasila seperti dalam RUU tersebut.

Saat ditanya terkait usulan untuk dijadikan rancangan undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila, Mahfud MD menjelaskan, akan membicarakannya lebih lanjut. Pasalnya, ada atau tidak ada undang-undang, BPIP sudah ada.

"Nah kalo sekarang mau ditingkatkan menjadi undang-undang silakan saja. Karena tidak ada yang secara prinsip menentang Ideologi Pancasila. Itu hanya organisasi yang wajib mensosialisasikan dan membumikan Pancasila di dalam kehidupan bernegara, bukan dengan tafsir baru,” tutur Mahfud



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Terima Suap dari Bos Dealer, 3 Eks Pemeriksa Pajak Dihukum 3 dan 5 Tahun Penjara

Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi terbukti menerima suap terkait persetujuan permohonan lebih bayar pajak (restitusi)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Mendesak, Pembaruan Politik Hukum Peninjauan Kembali

Sejumlah praktisi dan akademisi hukum bersepakat bahwa sudah saatnya Indonesia memperbarui politik hukum atas Peninjauan Kembali (PK)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Polres Majalengka Siapkan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla

Polres Majalengka melakukan sejumlah antisipasi untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Majalengka.

NASIONAL | 6 Juli 2020

RUU Ciptaker Penting untuk Penguatan Industri

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi awal yang baik untuk menjaga momentum reformasi investasi

NASIONAL | 6 Juli 2020

Istri Mensos, Grace Batubara Berikan Bantuan 500 Sembako di Bogor

Istri Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Grace Juliari P Batubara memberikan bantuan non reguler kepada 500 masyarakat terdampak Covid-19

NASIONAL | 5 Juli 2020

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia

NASIONAL | 19 Juli 2020

Respons Warganet Soal Kekecewaan Jokowi kepada Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan pandemi Covid-19

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terbebas dari Hukuman Mati di Arab Saudi, Ety Bahagia Bisa Kembali ke Indonesia

Ety bisa menghirup udara kebebasan setelah pemerintah melalui Kedutaan Besar untuk Arab Saudi melakukan negosiasi untuk bisa membebaskan Ety dari segala tuduhan

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS