OTT Bupati Kutim Buktikan Pencegahan dan Penindakan KPK Berjalan Efektif
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

OTT Bupati Kutim Buktikan Pencegahan dan Penindakan KPK Berjalan Efektif

Minggu, 5 Juli 2020 | 19:23 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya Encek Unguria R Firgasih yang juga Ketua DPRD Kutai Timur serta sejumlah pihak lain pada Kamis (2/7/2020) lalu membuktikan integrasi pencegahan dan penindakan korupsi yang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjalan baik.

Hal ini disampaikan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Krisnadwipayana, Indriyanto Seno Adji kepada Beritasatu.com, Minggu (5/7/2020).

"Penindakan OTT terhadap Bupati Kutai Timur adalah keberhasilan KPK sebagai kelembagaan. Dengan penindakan OTT ini memang membuktikan adanya paralelitas pendekatan penindakan dengan pencegahan yang berjalan dengan baik," kata Indriyanto.

Diketahui, sebelum dibekuk dan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek di lingkungan Pemkab Kutai Timur, Ismunandar sempat diingatkan KPK agar tidak ada lagi korupsi di daerah Kalimantan Timur. Hal ini mengingat KPK pernah menangani kasus korupsi proyek jalan Samarinda-Bontang pada 2019 lalu.

Peringatan itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango saat menghadiri kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) di Kalimantan Timur pada 11 Maret 2020. Namun, Ismunandar nampaknya mengabaikan peringatan KPK tersebut. Empat bulan setelah peringatan itu, Ismunandar bersama sang istri dan sejumlah pihak lain dibekuk dan ditetapkan KPK sebagai tersangka.

Indriyanto menambahkan, OTT terhadap Ismunandar membuktikan kerja senyap penindakan yang dilakukan KPK saat ini berjalan efektif. Pemberantasan korupsi berjalan tanpa terkesan pencitraan.

"Membuktikan pula bahwa penindakan dengan pola golden silent sangat efektif dan menghindari pencitraan kelembagaan," kata Indriyanto yang juga mantan pimpinan KPK.

Menurut Indriyanto, sejak berdiri hingga saat ini, KPK selalu mampu membuktikan tajinya dalam menindak pelaku korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK terus berjalan, meski di tengah pandemi virus corona atau Covid-19 seperti saat ini.

"Menunjukkan pula bahwa KPK terus bekerja memberantas korupsi di tengah pandemi," katanya.

Untuk itu, Indriyanto menyatakan, OTT terhadap Ismunandar menjadi peringatan yang disampaikan KPK terhadap para penyelenggara negara yang masih 'bermain' di tengah pandemi. Apalagi, jika memanfaatkan pandemi untuk keuntungan pribadi.

"Pemberantasan korupsi ini menjadi warning bagi penyelenggara negara yang masih coba-coba bermain api di tengah kondisi pandemi ataupun memanfaatkan kondisi darurat pandemi ini," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menegaskan, OTT terhadap Ismunandar membuktikan lembaga antikorupsi terus bekerja memberantas korupsi, meski di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, KPK memperingatkan kepada para penyelenggara negara untuk mencegah dan menghindari praktik korupsi.

"Kami ingin katakan bahwa kami terus bekerja dan pada setiap penyelenggara negara dengan giat penangkapan ini sinyal bahwa kami terus melakukan pemantauan. Mata KPK adalah mata masyarakat yang kemudian disampaikan kepada KPK," kata Nawawi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020) malam.

Nawawi mengatakan, KPK juga menaruh perhatian penuh pada sektor pengadaan barang dan jasa yang menjadi bancakan Ismunandar dan istrinya untuk menerima suap. Ditegaskan, KPK berupaya mewujudkan pelaksanaan barang dan jasa yang bersih, transparan dan antikorupsi.

"Oleh karenanya KPK mengingatkan penyelenggara negara untuk menghindari praktik korupsi dalam proses dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan materi memperkaya diri pribadi dan keluarganya," tegasnya.

Diberitakan, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya, Encek UR Firgasih yang juga menjabat Ketua DPRD Kutai Timur sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur, Jumat (3/7/2020). Tak hanya pasangan suami istri itu, status tersangka juga disematkan KPK terhadap tiga anak buah Ismunandar, yakni Kepala Bapenda, Musyaffa; Kepala Dinas PU, Aswandini; Kepala BPKAD, Suriansyah serta dua pihak swasta bernama Aditya Maharani dan Deky Aryanto. Penetapan tersangka ini dilakukan KPK melalui gelar perkara setelah memeriksa 16 orang yang dibekuk dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta, Samarinda dan Kutai Timur pada Kamis (3/7/2020).

Ismunandar bersama istrinya dan ketiga diduga menerima suap dari Aditya Maharani dan Deky Aryanto terkait sejumlah proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan Pemkab Kutai Timur yang digarap keduanya. Setidaknya, dalam OTT kemarin, tim Satgas KPK menyita uang tunai sekitar Rp 170 juta dan sejumlah buku tabungan dengan nilai total Rp 4,8 miliar serta sertifikat deposito senilai Rp 1,2 miliar.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud: Silakan Demo Tolak RUU HIP, tetapi Jangan Merusak

Pemerintah sudah menyatakan sikap menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Ideologi pancasila (HIP).

NASIONAL | 6 Juli 2020

Terima Suap dari Bos Dealer, 3 Eks Pemeriksa Pajak Dihukum 3 dan 5 Tahun Penjara

Hadi Sutrisno, Jumari, dan Muhammad Naim Fahmi terbukti menerima suap terkait persetujuan permohonan lebih bayar pajak (restitusi)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Mendesak, Pembaruan Politik Hukum Peninjauan Kembali

Sejumlah praktisi dan akademisi hukum bersepakat bahwa sudah saatnya Indonesia memperbarui politik hukum atas Peninjauan Kembali (PK)

NASIONAL | 6 Juli 2020

Polres Majalengka Siapkan Rencana Aksi Pencegahan Karhutla

Polres Majalengka melakukan sejumlah antisipasi untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Majalengka.

NASIONAL | 6 Juli 2020

RUU Ciptaker Penting untuk Penguatan Industri

Rancangan Undang Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) dapat menjadi awal yang baik untuk menjaga momentum reformasi investasi

NASIONAL | 6 Juli 2020

Istri Mensos, Grace Batubara Berikan Bantuan 500 Sembako di Bogor

Istri Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara, Grace Juliari P Batubara memberikan bantuan non reguler kepada 500 masyarakat terdampak Covid-19

NASIONAL | 5 Juli 2020

Akui Bertemu di PN Jaksel, Kuasa Hukum Klaim Tak Lindungi Djoko Tjandra

Tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma mengklaim tak melindungi kliennya yang menjadi buronan atas perkara pengalihan hak tagih Bank Bali.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Kasus Suap Bupati dan Ketua DPRD Kutim Bukti Nyata Korelasi Nepotisme dan Korupsi

Firli menyatakan, kasus suap yang menjerat Ismunandar dan Encek Unguria bukti nyata korelasi antara nepotisme dan korupsi.

NASIONAL | 6 Juli 2020

KPK Dalami Fee Penjualan Pesawat PT Dirgantara Indonesia

KPK mendalami transfer fee terhadap pihak-pihak tertentu terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia

NASIONAL | 19 Juli 2020

Respons Warganet Soal Kekecewaan Jokowi kepada Menteri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengutarakan kekecewaannya atas kinerja Kabinet Indonesia Maju dalam penanganan pandemi Covid-19

NASIONAL | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS