Wawan Klaim Telah Jadi Pengusaha sebelum Atut Jadi Gubernur Banten
INDEX

BISNIS-27 510.175 (-19.05)   |   COMPOSITE 5783.33 (-170.92)   |   DBX 1064.04 (-1.68)   |   I-GRADE 168.858 (-6.97)   |   IDX30 499.932 (-21.14)   |   IDX80 131.904 (-5.19)   |   IDXBUMN20 373.781 (-18.36)   |   IDXG30 136.463 (-5.44)   |   IDXHIDIV20 450.262 (-18.14)   |   IDXQ30 146.101 (-6.28)   |   IDXSMC-COM 248.411 (-4.72)   |   IDXSMC-LIQ 303.864 (-9.61)   |   IDXV30 127.988 (-5.5)   |   INFOBANK15 983.467 (-36.67)   |   Investor33 429.105 (-16.64)   |   ISSI 169.797 (-4.69)   |   JII 620.069 (-22.27)   |   JII70 213.196 (-7.01)   |   KOMPAS100 1177.3 (-42.41)   |   LQ45 920.112 (-37.05)   |   MBX 1606.46 (-54)   |   MNC36 321.125 (-12.61)   |   PEFINDO25 316.867 (-8.64)   |   SMInfra18 295.49 (-13.73)   |   SRI-KEHATI 366.206 (-13.72)   |  

Wawan Klaim Telah Jadi Pengusaha sebelum Atut Jadi Gubernur Banten

Kamis, 9 Juli 2020 | 17:09 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Bos PT Balipacific Pragama, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan kembali mengklaim sudah lebih dahulu menjadi pengusaha sebelum kakaknya, Ratu Atut Chosiyah menjadi Gubenur Banten.

Bahkan, perusahaan Wawan sudah mengerjakan beberapa proyek di sejumlah daerah, BUMN, dan kementerian sebelum terjadi pemekaran Banten.

Hal ini disampaikan Wawan saat membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam persidangan perkara dugaan perkara dugaan korupsi dan pencucian uang, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/7/2020).

"Perusahaan saya, serta perusahaan lainnya yang ada di bawah kendali saya telah beroperasi sejak tahun 1995 dengan memperoleh pekerjaan dari non-SKPD Provinsi Banten dan sekitarnya dan kemudian pada tahun 2001, jauh sebelum kakak saya menjabat sebagai (Plt) Gubernur Provinsi Banten, saya sudah mengerjakan pekerjaan dari Dinas/SKPD Provinsi Banten," kata Wawan.

Wawan mengaku dibesarkan dari keluarga pengusaha dan menjalankan usaha jauh sebelum kakaknya diangkat menjadi (Plt) Gubernur Banten. Wawan juga memastikan bahwa penghasilan yang diperolehnya tidak hanya berasal dari proyek APBD Provinsi Banten saja.

"Namun juga memperoleh proyek-proyek yang bersumber dari non APBD Provinsi Banten yaitu dari Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Lampung serta Pemerintah Pusat (APBN), Instansi Vertikal, BUMN dan Perusahaan Swasta," ucap Wawan.

Menurut Wawan, Jaksa Penuntut Umum KPK mencoba memperlihatkan seakan-akan dirinya baru memulai usaha pada tahun 2005, atau setelah kakaknya menjabat sebagai Plt Gubernur Banten pada tanggal 10 Oktober 2005.

JPU juga berasumsi bahwa perolehan hartanya hanya bersumber dari proyek-proyek APBD Pemprov Banten sejak kakak kandungnya menjadi orang nomor satu di Banten. Padahal, Wawan mengaku sudah mulai berkiprah menekuni usaha mewarisi usaha sang ayah Chasan Sochib.

Dari situ, Wawan fokus menjalani bisnis dan akhirnya mendirikan PT. Buana Wardana Utama pada tahun 1993, PT. Bali Pacific Pragama pada tahun 1995, hingga PT. Putra Perdana Jaya diakuisisi pada tahun 1999.

"Belajar dari pengalaman orangtua dalam melakukan beberapa usaha yang dikelola, saya juga berkonsentrasi pada industri yang sama yaitu Jasa konstruksi dan perdagangan," tutur Wawan.

Saat mengawali bisnis, Wawan mengaku mendapat modal dari sang ayah sebesar Rp 3 miliar dan sejumlah bidang tanah. Dari modal itu, usaha Wawan berkembang hingga menjadi cikal bakal berdirinya PT Bali Pacific Pragama (BPP) dan Perusahaan lainnya.

"Melalui perusahaan-perusahaan tersebut di atas, saya memperoleh pekerjaan-pekerjaan dengan skala menengah dan besar melalui pelelangan-pelelangan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan BUMN baik yang berada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, Jawa Tengah, dan Banten," katanya.

Untuk itu, Wawan membantah tudingan jaksa penuntut umum KPK yang menyebut hartanya berasal dari proyek yang dibiayai APBD Banten sejak kakaknya menjadi Gubernur Banten. Menurut Wawan, dakwaan dan tuntutan JPU mengabaikan peristiwa hukum dan fakta hukum serta keterangan saksi-saksi dan ahli.

"Padahal sebenarnya tidak demikian sebagimana ahli TPPU menyampaikan ada hubungan kausal antara tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebagai predicate crime dan TPPU sebagai ilirnya. Jadi Tindak pidana TPPU tidaklah berdiri sendiri namun merupakan kelanjutan dari pidana tipikor yang terdapat kerugian negara," kata Wawan.

Dengan demikian, kata Wawan, Jaksa Penuntut Umum KPK seharusnya tidak sewenang-wenang memblokir rekening dan aset miliknya tanpa melihat keterkaitan rekening dan aset tersebur dengan tindak pidana korupsi yang dituduhkan.

"Fakta-fakta yang muncul di persidangan tidaklah demikian dan tuduhan JPU tidaklah benar. Selama persidangan justru JPU tidak dapat membuktikan keterkaitan aset yang saya miliki dengan pidana TPPU yang dituduhkan kepada saya. Disinilah saya merasa diperlakukan secara tidak adil karena semenjak sebelum tahun 2005 saya telah menjadi pengusaha dan karena usaha saya jalani dengan tekun dengan melakukan berbagai investasi pembelian beberapa aset dari hasil usaha dan jerih payah saya sendiri," katanya.

Diketahui, Jaksa Penuntut KPK menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman enam tahun pidana penjara terhadap Wawan. Selain itu, Wawan juga dituntut membayar denda sebesar Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan

Jaksa meyakini Wawan terbukti bersalah melakukan korupsi terkait pengadaan alat kesehatan (alkes) RS Rujukan Pemerintah Provinsi Banten pada Dinkes Provinsi Banten 2012 dan pengadaan alkes kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel APBD-P 2012 serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Apresiasi Pemprov Kalteng Lakukan Tes Masif Covid-19

Menurut Jokowi, tes masif Covid-19 saja tidak cukup tetapi harus diiringi dengan melakukan pelacakan (tracing contact) yang agresif.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Kampung Tangguh Nusantara TNI-Polri Mampu Lawan Dampak Pandemi Covid-19

Aparat TNI dan Polri menguatkan Kampung Tangguh Nusantara dengan program pemanfaatan lahan dan padat karya.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jokowi: Hati-hati Kalau Ingin Membuka Sekolah

Presiden Jokowi memperingatkan kepala daerah untuk hati-hati untuk membuka kembali aktivitas masyarakat di berbagai sektor, terutama di bidang pendidikan

NASIONAL | 9 Juli 2020

Presiden Jokowi Tinjau Jaringan Reklamasi Rawa di Pulang Pisau

Peninjauan tersebut dilakukan dalam kunjungan kerja presiden di Kalimantan Tengah.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Pers Bebas Lebih Baik daripada Pers Dikontrol

Dosen Ilmu Komunikasi dari Universitas Indonesia Ade Armando mengemukakan, kebebasan pers harus terus dijaga dan diperkuat.

NASIONAL | 8 Juli 2020

Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres Penuhi Aspek Dominasi dan Representasi

Tulisan di media sosial terkait putusan MA yang menarasikan skandal politik Pilpres adalah tudingan yang tidak akurat dan menyesatkan.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Data Pribadi Denny Siregar Bocor, KPN Minta Diusut Tuntas

Pimpinan perusahaan perlu memberikan sanksi tegas dan terukur kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Satgas Pamtas RI-PNG Berhasil Gagalkan Penyelundupan Tanduk Rusa

Pelaku mengungkapkan dirinya membawa tanduk rusa tersebut dari PNG ke Indonesia melalui jalur tidak resmi, rencananya untuk dijual buat kebutuhan sehari-hari.

NASIONAL | 9 Juli 2020

Jokowi Tunjuk Prabowo Pimpin Program Lumbung Pangan Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menhan Prabowo menjadi "leading sector" untuk program Lumbung Pangan Nasional

NASIONAL | 9 Juli 2020

Dana Pilkada Tersendat, Mendagri Datangi Daerah yang Belum Cair

Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengaku prihatinan atas pencairan NPHD untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 yang belum tuntas di sejumlah daerah.

NASIONAL | 9 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS