Pendukung Negara Khilafah Manfaatkan Pandemi Covid-19
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Pendukung Negara Khilafah Manfaatkan Pandemi Covid-19

Selasa, 21 Juli 2020 | 12:28 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan, hampir seluruh negara merasakan dampak kesulitan ekonomi. Pemerintah pun terus melakukan berbagai upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi Covid-19.

Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid menilai, pandemi Covid-19 di Indonesia telah dimanfaatkan kelompok penganut ideologi khilafah untuk terus menyudutkan pemerintah. Tujuannya, agar wacana mendirikan negara khilafah mendapat dukungan oleh masyarakat dengan terus mendelegitimasi pemerintah.

"Khilafah dan Corona, apa hubungannya? Pandemi justru menjadi bahan bakar untuk memperkuat ideologi-ideologi (khilafah) yang ditawarkan," kata Alissa Wahid, dalam Seminar Nasional Lemhannas PPRA LX "Nasionalisme di Tengah Tantangan Pandemi COVID-19 dalam Menyongsong Indonesia Emas", di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Dirinya pun mengakui turut memantau perkembangan terkait penyebaran ideologi khilafah di Indonesia. Di sejumlah media sosial (medsos), beredar narasi kegagalan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi dan ada seruan untuk segera mendirikan negara khilafah sebagai jalan keluar.

Akibat narasi-narasi tersebut, di Indonesia sendiri kini semakin luntur semangat Pancasila dan bertoleransi. Di banyak kesempatan, kelompok-kelompok tersebut pun muncul secara terbuka melalui aksi demonstrasi.

"Pancasila adalah dasar negara yang mempertemukan paham nasionalisme dan agamis sehingga tidak ada tempat bagi pihak-pihak lain. Seharusnya watak praktik beragama di Indonesia ada komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan dan ramah tradisi," ujarnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPK Persilakan Wahyu Setiawan Ajukan JC

KPK tak mempersoalkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC)

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pramono Anung: Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah On The Right Track

Menurut Pramono Anung, penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sesuai jalur atau on the right track.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sekitar 71% Pesantren Belum Siap Cegah Covid-19 pada Santri

Sejumlah pesantren telah melakukan tindakan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan bagi para santri.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Survei: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum Masih Tinggi

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi penegak hukum, terutama kepolisian masih cukup tinggi.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Suap PAW Hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan siap "bernyanyi" soal kasus suap PAW anggota DPR yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Gugus Tugas Bubar, Achmad Yurianto Tak Lagi Jadi Jubir Penanganan Covid-19

Posisi Achmad Yurianto diganti oleh Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Gugus Tugas Covid-19 Dibubarkan, Pemda DIY Masih Tunggu Petunjuk

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dibubarkan pemerintah pusat. Gugus Tugas di daerah masih menunggu petunjuk dari pusat.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Nama Djoko Tjandra Hilang di Interpol, Dua Jenderal Polri Belum Tentu Salah

Mantan Kepala Divisi Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Nugroho Wibowo belum dinyatakan bersalah.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Ini Alasan Jokowi Bentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN

Keseimbangan antara penanganan masalah kesehatan dan ekonomi sangat penting, itu sebabnya Presiden Jokowi Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Polisi Tetapkan 8 Orang Tersangka Penganiayaan Polisi di Medan

Akibat penganiayaan itu, Bripka Karingga Ginting mengalami luka empat jahitan di kepala, ruas jari bergeser, luka lecet dan lebam di wajah.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS