LPSK Sambut Baik Dikeluarkannya PP Korban Terorisme
INDEX

BISNIS-27 426.538 (3.07)   |   COMPOSITE 4842.76 (35.5)   |   DBX 923.5 (2.38)   |   I-GRADE 127.867 (1.04)   |   IDX30 404.318 (2.96)   |   IDX80 105.647 (0.82)   |   IDXBUMN20 263.312 (3.35)   |   IDXG30 113.239 (0.82)   |   IDXHIDIV20 361.834 (2.43)   |   IDXQ30 118.461 (0.81)   |   IDXSMC-COM 206.934 (1.69)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (2.47)   |   IDXV30 99.778 (1.07)   |   INFOBANK15 760.318 (9.1)   |   Investor33 353.585 (2.91)   |   ISSI 142.238 (0.81)   |   JII 514.346 (1.94)   |   JII70 174.038 (1.21)   |   KOMPAS100 945.162 (8.75)   |   LQ45 740.002 (5.29)   |   MBX 1338.07 (10.71)   |   MNC36 264.409 (2.17)   |   PEFINDO25 251.635 (4.33)   |   SMInfra18 228.656 (1.01)   |   SRI-KEHATI 297.818 (2.31)   |  

LPSK Sambut Baik Dikeluarkannya PP Korban Terorisme

Selasa, 21 Juli 2020 | 14:12 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyambut baik terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 35/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 7/2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Setelah PP terbit, LPSK akan langsung mengambil langkah cepat. PP diharapkan dapat akan menjadi jalan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak korban khususnya para korban terorisme seperti yang telah LPSK lakukan selama ini.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo bersyukur atas terbitnya aturan tersebut. Dirinya memandang, PP yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 Juli 2020 ini, menunjukkan bukti kuatnya komitmen Pemerintah untuk hadir bagi para korban tindak pidana.

"UU 5/2018 maupun PP 35/2020 sebagai turunannya, merupakan salah satu aturan di dunia yang komprehensif dalam penanganan terorisme," kata Hasto, di Jakarta, Selasa (21/7/2020).

Secara umum, materi baru yang diatur dalam PP itu meliputi beberapa hal. Di antaranya tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian dan pembayaran kompensasi bagi korban terorisme. Selanjutnya tentang syarat, tata cara pengajuan permohonan bantuan medis, rehabilitasi psikologis, psikososial dan kompensasi bagi korban terorisme masa lalu serta WNI yang menjadi korban terorisme di luar negeri.

Menurut Hasto, PP tersebut merupakan kesempatan yang sangat berharga, khususnya bagi korban tindak pidana terorisme masa lalu untuk mendapatkan hak-haknya di luar proses peradilan. Mengingat putusan hakim dalam mengadili perkara terorisme pada masa lalu, belum banyak menyentuh pemenuhan hak bagi para korban.

LPSK mencatat cukup banyak korban terorisme masa lalu yang belum menerima kompensasi dari negara.

"Patut diakui ini merupakan terobosan besar dalam sistem hukum Indonesia karena biasanya kompensasi baru didapatkan melalui putusan pengadilan," ujar Hasto.

Namun demikian, kata Hasto, dalam praktiknya, melalui UU 31/2014, LPSK telah memberikan perlindungan kepada korban terorisme yang terjadi di masa lalu dalam bentuk bantuan medis, psikologis, dan psikososial.

Sejumlah korban terorisme mulai dari peristiwa bom Bali I dan II, bom Kedubes Australia, bom hotel JW Marriot, bom Thamrin, bom Kampung Melayu hingga bom Samarinda tercatat telah menerima ragam bantuan tersebut.

Hasto mengakui pasca terbitnya PP itu akan ada banyak tugas berat yang akan dilakukan oleh LPSK. Yakni seperti menentukan besaran kerugian yang dialami korban masa lalu meliputi korban luka, korban meninggal dunia, hilang pendapatan, atau hilang harta benda.

Untuk korban masa lalu yang mengalami luka maka terlebih dahulu akan dihitung derajat lukanya.

Langkah selanjutnya LPSK akan berkoordinasi sejumlah pihak, seperti Kementerian Keuangan dalam soal persetujuan besaran kompensasi yang telah dihitung sambil melihat ketersediaan anggaran untuk membayarkan kompensasi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

BPK: Entitas Wajib Umumkan Laporan Keuangan di Media Massa

Publikasi laporan keuangan melalui media massa diwajibkan dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Indonesia Harus Memiliki Kedaulatan Vaksin

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Soebandrio mengakui, seluruh masyarakat menghadapi musuh yang tidak kelihatan dengan menyebarnya Covid-19

NASIONAL | 21 Juli 2020

Kemhan Ajak Masyarakat Tingkatkan Semangat Bela Negara

Dirjen Pothan Kementerian Pertahanan (Kemhan), Bondan Tiara Sofyan, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menggelorakan semangat bela negara

NASIONAL | 21 Juli 2020

Temuan BPK di Kemhan Perlu Ditelusuri

Temuan BPK tersebut ditindaklanjuti dengan proses audit. Meskipun sudah memperoleh status wajar tanpa pengecualian.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pendukung Negara Khilafah Manfaatkan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah dimanfaatkan kelompok penganut ideologi khilafah untuk terus menyudutkan pemerintah.

NASIONAL | 21 Juli 2020

KPK Persilakan Wahyu Setiawan Ajukan JC

KPK tak mempersoalkan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC)

NASIONAL | 21 Juli 2020

Pramono Anung: Penanganan Covid-19 di Indonesia Sudah On The Right Track

Menurut Pramono Anung, penanganan Covid-19 di Indonesia sudah sesuai jalur atau on the right track.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Sekitar 71% Pesantren Belum Siap Cegah Covid-19 pada Santri

Sejumlah pesantren telah melakukan tindakan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan bagi para santri.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Survei: Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegak Hukum Masih Tinggi

Hasil survei Indikator Politik menunjukkan Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi penegak hukum, terutama kepolisian masih cukup tinggi.

NASIONAL | 21 Juli 2020

Wahyu Setiawan Siap Bongkar Kasus Suap PAW Hingga Kecurangan Pemilu

Wahyu Setiawan siap "bernyanyi" soal kasus suap PAW anggota DPR yang turut menjerat mantan caleg PDIP, Harun Masiku yang hingga kini masih buron.

NASIONAL | 21 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS