Penyegelan Makam di Cigugur Tunjukkan Hilangnya Nilai-nilai Budaya Bangsa
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Penyegelan Makam di Cigugur Tunjukkan Hilangnya Nilai-nilai Budaya Bangsa

Minggu, 26 Juli 2020 | 23:34 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Bandung, Beritasatu.com - Larangan dan penyegelan pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (Akur) di Cigugur oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan dan sekelompok oknum ormas intoleran, menunjukkan hilangnya kepercayaan diri akan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya di bidang hak budaya.

Hal itu ditegaskan pakar hak asasi manusia Dr iur Liona Nanang Supriatna, SH, yang merupakan salah satu putera asli Cigugur, Minggu (26/7/2020).

Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini mengatakan, kelompok masyarakat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur – Kuningan kembali mengalami perlakuan diskriminatif dan intoleransi.

Tindakan restriktif Pemkab Kuningan serta penggerudukan ke lokasi pemakaman masyarakat Adat Karuhun Urang oleh kelompok oknum masyarakat dan atau ormas intoleran adalah tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, UUD NRI 1945, UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, disingkat ICESCR) 1966 yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Menurut alumnus PPRA 58 Lemhannas ini, tindakan restriktif dan penggerudukan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan sikap asli bangsa Indonesia yang selalu melekat dalam dirinya yakni memiliki tanggapan indera atau ungkapan rasa kasih sayang/cinta kasih sesama anak bangsa, memiliki pemikiran atau rasionalitas budi baik, selalu bertindak konkrit, jelas dan nyata demi mengupayakan hidup rukun dengan siapapun untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan Pancasila.

“Nilai-nilai hak asasi manusia khususnya hak budaya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari substansi UUD 1945 dan hal tersebut menjadi bagian penting bagi bangsa Indonesia sebagai suatu negara demokrasi konstitusi. Tindakan restriktif dan penggerudukan terhadap makam masyarakat Adat Karuhun Urang jelas sangat bertentangan dengan prinsip tanggung jawab negara dalam memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32 UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, “, ujar Liona N Supriatna yang juga adalah Presiden Bandung Lawyers Club Indonesia.

Kekeliruan Besar

Liona mengemukakan, menjadi jelas Pemkab Kuningan dan sekelompok masyarakat dan atau oknum ormas intoleran melakukan suatu kekeliruan besar, dan mengalami krisis kepercayaan diri terhadap budaya sendiri. Lagipula kelompok keperayaan Adat Karuhun Urang telah hidup atau eksis bahkan sebelum Indonesia lahir

Masyarakat Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, terlebih Indonesia telah meratifikasi beberapa kovenan atau perjanjian internasional, salah satunya adalah kovenan internasional yang mengatur tentang hak ekonomi, sosial dan budaya. Dalam kovenan ini ditegaskan bahwa Negara-negara pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.

Liona, yang juga Ketua Presidium ISKA bidang hukum dan hak asasi manusia, menjelaskan, langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dengan demikian masyarakat Indonesia harus dapat menjunjung tinggi hak kebudayaan ini agar Negara Indonesia terhindar masuk pada katergori negara yang paling buruk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Pemerintah Daerah Kuningan seharusnya bersikap dan bertindak melalui kebijakan-kebijakan yang lebih mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan kultural atau budaya, kearifan lokal, kearifan tradisional, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai moral dan norma-norma yang bernilai tinggi mencitrakan nasionalitas kebangsaan dan lokalitas khas daerah Kuningan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bukannya malah menggusurnya,” kata Liona yang juga Penasihat Lawyers Social Indonesia .



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


BERITA LAINNYA

Hilirisasi Komoditas Strategis, Prioritas Bupati Musi Banyuasin

Gas alam, karet, dan kelapa sawit menjadi komoditas andalan Musi Banyuasin.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Wagub Kaltim Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi dinyatakan oleh tim medis RSUD Abdul Wahab Sjahranie telah sembuh dari Covid-19.

NASIONAL | 26 Juli 2020

KPAI Minta Kurikulum Disederhanakan Selama Pembelajaran Jarak Jauh

Kurikulum 2013 harus segera disederhanakan dan disesuaikan dengan situasi darurat.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Mundur dari Organisasi Penggerak, PP Muhammadiyah: Banyak Program Bermasalah dan Tidak Kredibel

Ada organisasi penggerak yang mengusulkan program tidak sesuai dengan tujuan POP untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Tetap Mundur dari Organisasi Penggerak, PGRI: Dana untuk Subsidi Covid-19 Saja

Unifah mengatakan, dana yang telah dialokasikan untuk POP sebaiknya dialihkan untuk subsidi siswa dan sekolah yang terdampak situasi Covid-19.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Tanpa Vaksin, Pandemi Covid-19 Tidak Akan Berakhir

Penularan virus Covid-19 masih sulit dikendalikan sebelum tersedianya vaksin.

NASIONAL | 26 Juli 2020

MA Diminta Gugurkan Peninjauan Kembali Djoko Tjandra

MA diminta menggugurkan peninjauan kembali yang diajukan Djoko Tjandra yang hingga kini masih proses pengadilannya dilanjutkan oleh PN Jakarta Selatan.

NASIONAL | 26 Juli 2020

DIY Tambah Kapasitas RS Rujukan Covid-19

DIY memiliki 321 tempat tidur yang dipersiapkan untuk pasien positif Covid-19.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Kaltim Ditargetkan Jadi Bagian Ketahanan Pangan

Irwan mengatakan lahan-lahan persawahan, terutama yang belum termanfaatkan, perlu diaktifkan dengan membangun jaringan irigasi.

NASIONAL | 26 Juli 2020

Pengacara Djoko Tjandra Bakal Jadi Tersangka?

Saat ini status Anita Dewi Anggraeni Kolopaking masih menjadi saksi.

NASIONAL | 26 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS