Eksekusi Djoko Tjandra Harus Tetap Dilaksanakan
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.63)   |   COMPOSITE 5126.33 (-26.49)   |   DBX 964.304 (-0.19)   |   I-GRADE 140.573 (-0.75)   |   IDX30 429.149 (-2.2)   |   IDX80 113.629 (-0.31)   |   IDXBUMN20 294.159 (-2.49)   |   IDXG30 119.586 (-0.66)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-3.09)   |   IDXQ30 125.935 (-1.22)   |   IDXSMC-COM 219.954 (-0.25)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-1.1)   |   IDXV30 106.718 (-0.07)   |   INFOBANK15 842.264 (-5.44)   |   Investor33 375.573 (-1.87)   |   ISSI 150.643 (-0.08)   |   JII 545.954 (1.33)   |   JII70 186.804 (0.25)   |   KOMPAS100 1025.81 (-5.25)   |   LQ45 790.454 (-4.02)   |   MBX 1419.3 (-8.37)   |   MNC36 282.56 (-2.55)   |   PEFINDO25 281.129 (-1)   |   SMInfra18 242.071 (-0.08)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.45)   |  

Eksekusi Djoko Tjandra Harus Tetap Dilaksanakan

Jumat, 31 Juli 2020 | 18:36 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Upaya Peninjauan Kembali (PK) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus cessie Bank Bali, mulai dipersoalkan. Akibat upaya PK tersebut akhirnya memutuskan bahwa Djoko Tjandra bersalah dan memutus hukuman penjara dua tahun penjara.

Pakar Hukum Pidana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Agustinus Pohan menilai, terlepas dari kontroversi upaya PK Kejaksaan terhadap kasus Djoko Tjandra, karena sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka harus tetap dilaksanakan.

"Terlepas dari soal kontroversi jaksa melakukan PK, tetapi itu (kasus Djoko Tjandra) sudah putusan, harus dieksekusi. Sudah inkrah menjadi sebuah putusan hukum, terlepas dari sekarang jaksa tidak bisa PK," kata Agustinus Pohan,kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (31/7/2020)

Dalam putusan MA No 12/PK/Pid.Sus/2009 pada 11 Juni 2009 mengabulkan PK Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus cessie Bank Bali. Putusan tersebut yang akhirnya membuat Djoko Tjandra harus menjalankan hukuman penjara dua tahun penjara.

Dalam Pasal 263 ayat 1 KUHAP menegaskan bahwa yang berhak mengajukan PK ialah terpidana atau ahli warisnya. Namun, dalam perkembangan praktik peradilan saat ini terdapat tiga pihak yang dapat mengajukan PK yaitu terpidana, ahli waris, atau kuasa hukum terpidana

Dijelaskan Pohan, kasus jaksa mengajukan PK sesungguhnya sudah pernah beberapa kali terjadi. Di antaranya seperti kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, yang menyeret nama Polycarpus. Selain itu, jaksa mengajukan PK juga pernah menimpa salah satu pimpinan buruh.

"Kasus Polycarpus, pemimpin buruh dan ada beberapa kasus dimana jaksa mengajukan PK dan dikabulkan. Itu sesungguhnya bertentangan dengan KUHAP dan bertentangan dengan tujuan pemberian PK itu sendiri," ucap Pohan.

Dirinya mengingatkan, kalau jaksa bisa PK maka bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Seorang terdakwa bisa diperas dan diancam jaksa walaupun sudah dinyatakan bebas.

Menurutnya, jaksa PK sering terjadi di zaman Presiden kedua Soeharto. Ketika itu, jika ada putusan pengadilan yang tidak sesuai keinginan penguasa, maka digunakanlah jaksa untuk mengajukan PK.

"Seharusnya sekarang sudah tidak bisa lagi jaksa PK. Karena pada prinsipnya PK itu lebih baik membebaskan orang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah," ucapnya.

Diceritakan Pohan, PK merupakan ruang yang diberikan negara kepada terpidana. Prinsipnya, yang paling dihindari adalah jangan sampai orang tidak bersalah dihukum. PK dipertimbangkan masuk dalam upaya hukum sejak munculnya kasus Sengkon dan Karta.

"Selalu diberikan ruang kepada orang yang dianggap bersalah. Bermula kasus Sengkon dan Karta. Ada orang yang tidak bersalah dipenjara," ucap Pohan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tetap Ditahan di Mabes Polri, Djoko Tjandra Jadi Warga Binaan

Djoko Soegianto Tjandra akhirnya dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dari Bareskrim untuk diserahkan ke pihak Lapas pada Jumat (31/7/2020) malam

NASIONAL | 31 Juli 2020

RJ Lovers Bagikan 100 Paket Sembako

RJ Lovers merupakan salah satu relawan Jokowi yang dipercaya untuk menyakurkan paket sembako tersebut.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Upaya Kempora Cetak Wirausaha Muda Disambut Baik HIPMI

Program Kempora menumbuhkan semangat kewirausahaan di kalangan anak muda disambut baik oleh Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

NASIONAL | 29 Juli 2020

Terkait Durasi Belajar Selama PJJ, FSGI: Akibat Belum Ada Kurikulum Adaptif

Kami sudah sering minta diatur dalam kurikulum adaptif yang hingga hari ini belum keluar.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Kemdikbud Diminta Ikuti Rekomendasi IDAI untuk Durasi Belajar Selama PJJ

Untuk siswa SD, durasi PJJ daring sebaiknya tidak boleh lebih dari 90 menit/hari. Sedangkan untuk sekolah menengah, PJJ daring tidak boleh lebih dari 2 jam/hari

NASIONAL | 31 Juli 2020

Juragan 99 Group Distribusikan Daging Kurban ke 4 Kota

Pembagian daging kurban pun tidak dilakukan secara berkerumun, tetapi langsung diberikan ke rumah penerima.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Potensi Wisata Sumbar Masih Perlu Dikembangkan

Destinasi wisata Pantai Sikabau masih membutuhkan beberapa perbaikan. Di antaranya adalah peningkatan kualitas kebersihan hingga penataan pedagang UMKM.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Semen Gresik Salurkan Hewan Kurban ke Ponpes dan Sedulur Sikep

Semen Gresik menyerahkan 73 hewan kurban berupa 9 sapi dan 64 kambing.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Iduladha, Puan Ajak Masyarakat Saling Berbagi

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat muslim untuk meningkatkan kepeduliannya dalam merayakan Iduladha di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 31 Juli 2020

Pasien Sembuh Covid-19 di Sumut Terus Bertambah

Pasien sembuh Covid-19 di Sumut bertambah 106 orang.

NASIONAL | 31 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS