KPK Masih Tunggu BPK Tuntaskan Perhitungan Kerugian Negara Kasus RJ Lino
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.29)   |   COMPOSITE 5099.84 (-2.99)   |   DBX 964.111 (0.24)   |   I-GRADE 139.821 (-0.09)   |   IDX30 426.948 (0.87)   |   IDX80 113.317 (0.27)   |   IDXBUMN20 291.67 (3.2)   |   IDXG30 118.931 (0.29)   |   IDXHIDIV20 379.8 (0.34)   |   IDXQ30 124.715 (0.06)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.66)   |   IDXV30 106.644 (0.76)   |   INFOBANK15 836.821 (-4.09)   |   Investor33 373.706 (-0.46)   |   ISSI 150.561 (0.38)   |   JII 547.285 (1.78)   |   JII70 187.054 (0.64)   |   KOMPAS100 1020.57 (-0.41)   |   LQ45 786.439 (1.69)   |   MBX 1410.93 (-1)   |   MNC36 280.006 (-0.35)   |   PEFINDO25 280.13 (1.79)   |   SMInfra18 241.99 (0.7)   |   SRI-KEHATI 316.197 (0.07)   |  

KPK Masih Tunggu BPK Tuntaskan Perhitungan Kerugian Negara Kasus RJ Lino

Selasa, 18 Agustus 2020 | 17:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih setia menanti kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum juga rampung menyelesaikan perhitungan kerugian keuangan negara kasus dugaan korupsi korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino. KPK sebelumnya mengungkapkan, penuntasan kasus ini hanya tinggal menunggu perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK.

"Kita memang menunggu adanya PKN (perhitungan kerugian negara). Karena sampai hari ini memang itu belum kita terima," kata Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar dalam konferensi pers capaian kinerja KPK semester I, Selasa (18/8/2020).

Diketahui, KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II sejak akhir 2015 atau nyaris lima tahun lalu namun hingga kini, KPK tak kunjung merampungkan penyidikan kasus tersebut lantaran terkendala perhitungan kerugian keuangan negara.

RJ Lino diketahui dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang salah satu unsur perbutannya merugikan keuangan negara. Hambatan menghitung kerugian keuangan negara ini disebabkan pihak HDHM yang menjadi pelaksana proyek enggan menyerahkan dokumen harga QCC yang mereka jual kepada PT Pelindo II.

"Bagaimana kerugian negara itu bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu akan bisa ditindaklanjuti kasusnya," kata Lili.

Lili menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk menuntaskan kasus-kasus yang menjadi tunggakan KPK. Termasuk kasus dugaan korupsi PT Pelindo II.

"KPK tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tunggakan kasus-kasus lama tersebut. Apalagi ini memang menjadi PR lama kepada pimpinan yang baru," katanya.

Dalam kasus ini, KPK menyangka Lino telah melawan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirut PT Pelindo II untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau korporasi dengan memerintahkan penunjukan langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery (HDHM) sebagai pelaksana proyek pengadaan tiga unit QCC di PT Pelindo II.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

1.627 Narapidana di Sulteng dapat Remisi

Sebanyak 1.627 narapida (napi) di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (Rutan) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendapat remisi.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Penghargaan Produktivitas Panen Tertinggi Se-Indonesia, Ganjar: Terima Kasih Petani

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berterimakasih kepada para petani yang sudah bekerja keras untuk memberikan kualitas dan kuantitas terbaiknya.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Ganjar Sesalkan Pemkab Rembang Abai Soal Bendera Merah Putih

Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo menyesalkan sikap Pemerintah Kabupaten (pemkab) Rembang yang abai memasang bendera merah putih.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Validitas Obat Covid-19 Unair Dipertanyakan

Hasil penelitian tim riset Unair mengenai obat Covid-19 itu belum direview oleh dunia akademis sesuai standar yang berlaku.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Pintaria Dukung Siswa Berprestasi Lanjutkan Pendidikan

Pintaria menghadirkan program dukungan kuliah bagi lulusan sekolah menegah atas (SMA) atau sederajat yang berprestasi.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Hari Konstitusi Jadi Momentum Evaluasi Sistem Ketatanegaraan

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, peringatan Hari Konstitusi adalah momentum untuk melakukan refleksi serta evaluasi sistem ketatanegaraan

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Mantan Lurah Grogol Selatan Diperiksa Kasus Djoko Tjandra

Mantan Lurah Grogol Selatan Asep Subhan dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus pengeluaran dokumen palsu terkait pembuatan e-KTP Djoko Tjandra.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Ketua KPK Janji Take Home Pay Pegawai Tak Berkurang

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri berjanji bakal memperjuangkan agar penghasilan pegawai lembaga antikorupsi tak berkurang.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

Efek Negatif Negara Tanpa Sistem Kesejahteraan

Wakil Rektor I Universitas Diponegoro (Undip), Budi Setiyono menyatakan negara tanpa sistem kesejahteraan akan menghadirkan berbagai macam efek negatif.

NASIONAL | 18 Agustus 2020

PNS Yogyakarta Dilarang Makan Bersama-sama

Klaster penularan virus corona melalui perkantoran mulai terjadi di DI Yogyakarta yakni dengan terkonfirmasinya 21 pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

NASIONAL | 18 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS