BPHN: Perlu Harmonisasi Regulasi Pelaksanaan Proyek Infrastruktur
INDEX

BISNIS-27 450.657 (-2.41)   |   COMPOSITE 5126.33 (-19.64)   |   DBX 964.304 (-0.77)   |   I-GRADE 140.573 (-0.45)   |   IDX30 429.149 (-1.96)   |   IDX80 113.629 (-0.3)   |   IDXBUMN20 294.159 (-1.91)   |   IDXG30 119.586 (-0.68)   |   IDXHIDIV20 382.889 (-2.36)   |   IDXQ30 125.935 (-0.96)   |   IDXSMC-COM 219.954 (0.03)   |   IDXSMC-LIQ 256.971 (-0.98)   |   IDXV30 106.718 (0.08)   |   INFOBANK15 842.264 (-3.11)   |   Investor33 375.573 (-1.66)   |   ISSI 150.643 (-0.06)   |   JII 545.954 (0.87)   |   JII70 186.804 (0.16)   |   KOMPAS100 1025.81 (-4.03)   |   LQ45 790.454 (-3.71)   |   MBX 1419.3 (-6.07)   |   MNC36 282.56 (-2.11)   |   PEFINDO25 281.129 (-0.86)   |   SMInfra18 242.071 (-1.26)   |   SRI-KEHATI 317.648 (-1.22)   |  

BPHN: Perlu Harmonisasi Regulasi Pelaksanaan Proyek Infrastruktur

Sabtu, 29 Agustus 2020 | 15:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berupaya pembangunan infrastruktur terus berjalan. Hanya saja, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak cukup untuk mendanai pembangunan sehingga dibuat sejumlah alternatif pendanaan. Beberapa di antaranya dengan peran swasta melalui skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau skema Pembangunan Infrastruktur Non Anggaran (PINA).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM (BPHN Kemkumham) Benny Riyanto mengatakan, bahwa aturan main pelaksanaan KPBU mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Aturan ini mengatur 19 jenis proyek infrastruktur yang dapat dikolaborasikan dengan pihak swasta. Seperti infrastruktur jalan raya, air minum, telekomunikasi, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, kesehatan, maupun perumahan rakyat.
Namun, Benny menyatakan, regulasi mengenai proyek infrastruktur tersebut sudah sepatutnya diatur dalam peraturan setingkat menteri. Dikatakan, dengan regulasi setingkat Perpres seperti saat ini sangat menyulitkan karena berhubungandengan banyak sektor di pemerintahan.

"Hal ini tentunya sangat menyulitkan dalam pelaksanaanya karena mengatur lebih banyak sektor dalam pemerintahan. Perlu disusun peraturan setingkat dengan undang-undang," kata Benny, Sabtu (29/8/2020).

Beberapa waktu lalu, digelar Forum Grup Diskusi (FGD) Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi terkait Pembiayaan Infrastruktur. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan Direkorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan.

Dalam kegiatan itu, Peneliti PSHK, Muhammad Faiz Aziz menyayangkan, payung hukum pelaksanaan KPBU hanya berstatus Pepres. Padahal, berdasarkan hasil penelusurannya, ditemukan 168 regulasi terkait pembiayaan infrastruktur dari masa ke masa. Namun, Perpres Nomor 38 Tahun 2015 yang menjadi leading regulation terkait pelaksanaan KPBU.

“Regulasi pembiayaan infrastruktur sebagian besar ada pada level di bawah undang-undang,” kata Aziz, yang mengikuti FGD secara virtual.

Sekalipun payung hukum KPBU hanya setingkat Perpres. Kasubdit Rancang Bangun II Direktorat Kerja sama Pemerintah-Swasta Rancang Bangun pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Novie Andriani mengatakan, Perpres Nomor 38 Tahun 2015 sudah cukup sebagai dasar hukum pelaksanaan KPBU. Hanya saja, pelaksanaan regulasi tersebut yang perlu diharmonisasi dengan regulasi lainnya.

“Perlu harmonisasi regulasi dan pelaksanaan KPBU dengan regulasi di bidang jasa konstruksi, regulasi pemanfaatan BMN dalamRangka Penyediaan Infrastruktur (KSPI), regulasi kerja sama daerah, dan regulasi yang sifatnya sektoral,” kata Novie.

Novie mencontohkan, regulasi yang tidak harmonis salah satunya terkait dengan kewajiban penyediaan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurutnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan, penyediaan rumah untuk MBR adalah kewenangan pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Namun, jika merujuk ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU 20/2011 tentang Rumah Susun, tidak dinyatakan dengan jelas mengenai kewenangan penyediaan rumah susun.
“Hal ini berpotensi menghambat penyelenggaraan KPBU pembangunan rumah susun untuk MBR,” kata Novie.

Selain itu, Novie mencontohkan, ketidakharmonisan aturan terkait Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam pelaksanaannya, Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK) dibuat khawatir proyek KPBU daerah akan terhambat. Sebab terdapat penafsiran, KSPDK yang diatur dalam PP tersebut harus mengantongi persetujuan dari DPRD. Padahal, skema KPBU sebagaimana Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tidak mencakup hingga ke KSDPK.

“Sedangkan persetujuan DPRD tidak mudah untuk didapatkan. Terdapat beberapa proyek yang terhambat karena sulit memperoleh persetujuan DPRD,” kata Novie.

Senada dengan Novie, Kepala Seksi Peraturan dan Penelaahan Dokumen Direkorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Canggih Puspitasari mengatakan, harmonisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah perlu dilakukan demi kelancaran proses penyiapan dan transaksi proyek KPBU.

Hal ini lantaran dalam praktik di lapangan, sulit mendapatkan persetujuan DPRD terkait proyek KPBU daerah yang menimbulkan kewajiban finansial bagi Pemerintah Daerah.

“Untuk beberapa kasus terutama untuk daerah yang hubungan Pemerintah dan DPRD nya kurang harmonis, Pemerintah Daerah kesulitan untuk mendapatkan izin dari DPRD tersebut sehingga menghambat proses pelaksanaan skema KPBU dimaksud,” kata Canggih.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perludem Lanjutkan Uji Materi Ambang Batas meski MK Pertanyakan Legal Standing

Perludem berpandangan, gugatan ambang batas untuk melahirkan pemilu yang adil dan proporsional.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Kebutuhan Sekolah Berkualitas Masih Tinggi

Sekolah Kristen Ipeka Balikpapan II tanamkan kemampuan akademik dan karakter unggul siswa.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Jalur Pendakian Gunung Gede dan Pangrango Kembali Dibuka untuk Umum

Jalur pendakian menuju Gunung Gede dan Pangrango usai ditutup beberapa bulan dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan pemulihan ekosistem.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Menteri Pertahanan Dapatkan Bantuan APD dari Australia

Bantuan alat pelindung diri senilai 2 juta dolar Australia diberikan Kementerian Pertahanan Australia kepada Indonesia.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Buron Kejati Maluku Utara Ditangkap di Tanjung Duren

Son Karyosi masuk dalam DPO Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ditangkap di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Pendidikan Saat Pandemi Covid-19, Nadiem Apresiasi Usul Komisi X DPR

Komisi X menginginkan agar pelaksanaan kurikulum pada masa darurat bisa terlaksana dengan baik.

NASIONAL | 28 Agustus 2020

Pariwisata Kabupaten Kuningan Berbenah Sambut Wisatawan

Bupati Kuningan, Acep Purnama mengatakan hingga Juli 2020 ini jumlah wisatawan yang datang ke Kuningan baru mencapai 1,2 juta orang.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

4 Tahun, Pemkab Kepahiang Berhasil Bangun dan Perbaiki 22 Ruas Jalan

Sejak 2016 hingga saat ini, Pemkab Kepahiang tetap memprioritaskan peningkatan infratruktur meliputi jalan dan jembatan di daerah ini.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Panglima TNI-Kapolri Pimpin Rapat Virtual Penanganan Covid-19 di Papua

Panglima TNI dan Kapolri menerima paparan angka kesembuhan pasien Covid-19 di Papua 85 persen atau 3.109 orang dari total 3.656 kasus terkonfirmasi positif.

NASIONAL | 29 Agustus 2020

Kunjungi Ponpes Al-Mukmin Ngruki, Kepala BNPT Ajak Ponpes Bentuk Generasi Penerus yang Penuh Toleransi

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar berharap figur anak didik selain unggul di ilmu agama, juga cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NASIONAL | 29 Agustus 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS