Gugat Pres-T, Rizal Ramli Gunakan Argumentasi Ekonomi
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Gugat Pres-T, Rizal Ramli Gunakan Argumentasi Ekonomi

Jumat, 4 September 2020 | 17:35 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Gugat [italic]Pres-T[/italic], Rizal Ramli Gunakan Argumentasi Ekonomi

Jakarta, Beritasatu.com - Ekonom senior dan tokoh nasional Rizal Ramli bersama rekannya Abdulrachim Kresno yang didampingi kuasa hukum Refly Harun and Partners mengajukan uji materi atau judicial review Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatannya, Rizal Ramli meminta MK menghapus ambang batas syarat calon presiden yang tercantum dalam Pasal 222 UU Pemilu. Bukan kali ini saja ambang batas syarat calon presiden atau presidential threshold (Pres T) digugat ke MK. Namun, MK berulang kali menolak gugatan tersebut. Terakhir, MK menolak gugatan yang diajukan sejumlah tokoh, seperti mantan Ketua KPU Hadar Nafis Gumay, Busyro Muqoddas, Chatib Basri, Faisal Basri, Danhil Anzhar Simanjuntak, Titi Anggraini, Hasan Yahya, Feri Amsari, Rocky Gerung, Angga Dwi Sasongko, Bambang Widjojanto dan Robertus Robet pada 2018 lalu.

Menanggapi hal ini, Rizal Ramli tetap optimistis gugatannya bakal dikabulkan MK. Dikatakan, gugatannya menggunakan argumentasi ekonomi dan kerusakan demokrasi Indonesia akibat penerapan aturan ambang batas pencalonan. Argumentasi itu, katanya, tidak digunakan oleh para penggugat sebelumnya.

"Tentu ada (yang berbeda). Kalau itu lawyer saya sudah persiapkan. Tapi argumen saya tadi saja belum pernah ada kan. Baru kali ini argumen ekonomi loh ya, bahwa ini yang merusak Indonesia. Itu angle baru. Tentu ada legal konstitusional keahlian pak Refly dan kawan kawan. Nanti kita undang pakar dan ahli tata negara yang hebat supaya adu argumen di MK," kata Rizal Ramli usai mendaftarkan gugatannya di Gedung MK, Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Rizal Ramli meyakini persyaratan ambang batas baik untuk pencalonan pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden merupakan penyebab terjadinya money politics yang membuat demokrasi berbiaya tinggi. Untuk itu, Rizal Ramli berharap MK dapat mengabulkan gugatannya agar Indonesia dapat memilih pemimpin berkualitas yang mengabdi pada kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

"Selama ini MK melegalisasi threshold. Artinya MK melegalisasi kejahatan money politik ini. Saya harap kali ini, saya akan bujuk teman teman MK marilah kita berpikir untuk Indonesia yang lebih hebat. Yang lebih makmur, kita hapus threshold ini supaya kalau tidak threshold ini jadi sekrup pemerasan, partai partai sih senang. Mas kalau mau jadi bupati, harus setor untuk sewa partainya, Rp40 miliar sampai Rp 60 miliar. Dia juga gak kerja buat menangin mas, tapi begitu menang dia klaim lagi, aku yang berjuang, minta lagi apa lain-lain," katanya.

Dijelaskan, ketentuan mengenai ambang batas membuat calon kepala daerah maupun presiden harus merogoh kocek yang dalam untuk mendapat tiket dari partai atau dalam istilahnya menyewa partai. Untuk maju sebagai calon bupati, kata Rizal Ramli, seorang calon harus merogoh kocek Rp 30 miliar hingga Rp 50 miliar, sementara calon gubernur harus menyewa partai dengan tarif berkisar Rp 100 miliar sampai Rp 300 miliar.

Bahkan, seorang calon presiden harus menyediakan dana Rp300 miliar untuk satu partai atau Rp 900 miliar jika ingin didukung tiga partai. Lantaran membutuhkan biaya tinggi untuk mengikuti kontestasi, seorang calon menerima bantuan dari para cukong. Akibatnya, setelah terpilih, kepala daerah atau presiden lupa untuk membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional. Mereka justru mengabdi sama cukong-cukongnya.

"Sistem pemerasan ini yang merusak Indonesia. Kita tidak ada pemimpin hebat, ada sih beberapa kalau bupati dari 440, ada sekitar 20 bupati yang hebat betul kerja bersama rakyat. Tapi sisanya servis cukong, itu merusak Indonesia," katanya.
Melalui gugatan ini, Rizal Ramli menegaskan, perlawanannya atas demokrasi kriminal. Untuk itu, Rizal Ramli meminta doa dan dukungan masyarakat agar gugatannya dikabulkan MK.

"Supaya Indonesia berubah. Kalau demokrasi amanah bekerja untuk rakyat, bekerja untuk bangsa kita, tapi demokrasi kriminal bekerja untuk cukong, bekerja buat kelompok dan agen lainnya. Kita harus ubah dari demokrasi kriminal ke demokrasi yang amanah dan good governance dan ini perjuangan yang penting dan strategis," katanya.

Dalam kesempatan ini, Refly Harun menambahkan, gugatan ini diajukan untuk menghentikan demokrasi kriminal dan cukong yang salah satunya disebabkan aturan ambang batas pencalonan.

Menurutnya, Pres T menghambat bangsa Indonesia memilih putra-putri terbaiknya karena adanya keharusan dukungan dari partai politik.

"Orang mau jadi presiden harus beli perahu sekarang gila gilaan uangnya triliun, karena itu putra terbaik tidak bisa nyalon. Agar dia bisa nyalon di nol kan treshold ini. Jadi siapapun parpol peserta pemilu bisa nyalon. Tidak seperti 2014 dan 2019 semua partai dibeli oleh kelompok besar lalu ada dua calon saja," katanya.

Selain menghilangkan demokrasi kriminal, Refly meyakini, tanpa Presidential Threshold, kontestasi pemilu akan lebih adil dan berkualitas. Hal ini lantaran membuka kesempatan sebanyak mungkin orang-orang terbaik di Indonesia untuk maju dalam kontestasi.

"Jadi argumentasi ada dua, argumentasi yang sifatnya konstitusional dan ekstra atau non konstitusional," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ibas Harap Implementasi BLT untuk UMKM Tepat Waktu dan Sasaran

Menurut Ibas Keberhasilan menunaikan target-target di tahun 2020, akan sangat menentukan bagi keberhasilan pemulihan di tahun 2021.

NASIONAL | 4 September 2020

Kasus Baru Meningkat, Satgas Covid-19: Terapkan Protokol Kesehatan dengan Disiplin

Peningkatan drastis kasus baru Covid-19 dapat menjadi pelajaran berharga untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin.

NASIONAL | 4 September 2020

Pilkada Serentak, Bareskrim Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Penundaan dilakukan guna menghindari konflik kepentingan, serta menghindari pemanfaatan kepentingan politik oleh kelompok tertentu selama Pilkada.

NASIONAL | 4 September 2020

Enam Provinsi Masih Tinggi Buta Aksara, Ini Daftarnya

Kemdikbud menyebut terdapat enam provinsi dengan angka buta aksara yang tinggi berdasarkan hasil Susenas BPS 2019.

NASIONAL | 4 September 2020

Bobby Nasution- Aulia Rahman Bergaya Milenial Saat Daftar ke KPU Medan

Bakal pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Bobby Nasution-Aulia Rahman berpakaian dengan bergaya milenial saat mendaftar ke KPU Kota Medan.

NASIONAL | 4 September 2020

InMind Inisiasi Gagasan Moderasi Beragama dan Berbangsa

InMind menginisiasi gagasan moderasi ditumbuhkembangkan di lingkaran akademisi dan pegiat toleransi di tanah air.

NASIONAL | 4 September 2020

Andre-Gapul Resmi Daftar ke KPU Mabar

Pasangan Adrianus Garu-Anggalinus Gapul mendaftar ke KPU Manggarai Barat sebagai langkah awal mengikuti pilkada serentak pada Desember 2020.

NASIONAL | 4 September 2020

No Timbal, Gas poll dengan Pertamax…

Mardiyanto mengaku menjadi pelanggan setia Pertamax.

NASIONAL | 4 September 2020

Pemkab Pandeglang Hentikan Belajar Tatap Muka

Pemkab Pandeglang menghentikan sistem belajar tatap muka dan kembali ke belajar secara online atau daring (dalam jaringan).

NASIONAL | 4 September 2020

Kejagung Telusuri Aliran Dana Suap Kasus Jaksa Pinangki

Kejagung terus menelusuri aliran dana dalam kasus Djoko Tjandra dengan jaksa Pinangki Sirna Malasari.

NASIONAL | 4 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS