Mahfud: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Seiring
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Mahfud: Demokrasi dan Nomokrasi Harus Berjalan Seiring

Jumat, 4 September 2020 | 20:54 WIB
Oleh : Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan, demokrasi dan nomokrasi atau kedaulatan hukum harus berjalan seiring. Jika satunya timpang, bisa melahirkan kekacauan.

"Demokrasi itu kedaulatan rakyat, sementara nomokrasi kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa kedaulatan hukum akibatnya dua, satu bisa chaos, kedua bisa kesewenang-wenangan," kata Mahfud saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema “Demokrasi: Ironi Ruang Publik di Masa Pandemik Covid-19”, di Jakarta, Jumat (4/9/2020).

Ia menjelaskan, yang perlu dilakukan dan dijaga saat ini adalah menjaga keduanya tetap tegak. Tugas ini bukan hanya pemerintah tetapi seluruh komponen masyarakat di negara ini.

“Tugas kita ke depan adalah menjaga demokrasi. Kedaulatan hukum juga harus menjadi komitmen kita. Kadangkala hukum itu meskipun berdaulat secara prinsip di dalam UUD, tapi sering berpura-pura juga,” jelas Mahfud.

Dia menyebut, tugas menjaga keduanya tidak mudah. Masalahnya demokrasi memunculkan sikap beragam di tengah masyarakat. Pemerintah sering dianggap salah setiap kali mengeluarkan kebijakan.

"Ketika pemerintah melakukan sesuatu, dianggap salah. Ketika pemerintah berpindah haluan, salah juga dianggap oleh yang lain. Sehingga saya katakan ini demokrasi serba salah," ujarnya.

Namun Mahfud menyebut banyaknya pertentangan pendapat merupakan konsekuensi dari demokrasi karena masyarakat punya hak masing-masing untuk berpendapat. Kondisi itu bukan berarti menolak demokrasi, tetapi Indonesia tetap konsisten menjaga demokrasi sehingga sesuai amanat UUD 1945.

"Pemerintah harus tetap pada tugasnya untuk membawa atau memimpin pemerintahan di dalam negara ini, agar negara ini selamat tetap dalam suasana demokrasi," tutup Mahfud.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ridwan Kamil: Pabrik Harus Berventilasi dan Tiadakan Ruang Merokok

Ridwan Kamil meminta seluruh perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk memperbaiki sirkulasi udara di setiap ruangan. Termasuk, meniadakan ruang merokok.

NASIONAL | 4 September 2020

Bupati Bogor Tegaskan Sanksi Masuk Ambulans Agar Tidak Timbulkan Kerumunan

Warga yang melanggar protokol kesehatan dihukum masuk ke dalam mobil ambulans yang berisi keranda jenazah.

NASIONAL | 4 September 2020

Dugaan Korupsi Bansos, 15 Kasus Dihentikan

Polri melansir datatentang dugaan penyalahgunaan wewenang dana bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19

NASIONAL | 4 September 2020

Ati-Sokhidin Jadi Pendaftar Pertama di Pilwalkot Cilegon

Pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin (Ati-Sokhidin) menjadi kandidat pertama mendaftar ke KPU Kota Cilegon ikut Pilwalkot Cilegon 2020.

NASIONAL | 4 September 2020

Pemeriksaan Kuatkan Dugaan Mantan Kepala BPN Denpasar Bunuh Diri

Hasil olah TKP, prarekonstruksi, laboratorium forensik, autopsi menunjukkan bahwa mantan Kepala BPN Denpasar Tri Nugraha melakukan bunuh diri menggunakan pistol

NASIONAL | 4 September 2020

Ridwan Kamil Desak Pengelola Pabrik di Bekasi Swab Test Mandiri

Penyebaran Covid-19 dari klaster industri di Kabupaten Bekasi, sudah masuk tahap sangat serius.

NASIONAL | 4 September 2020

KPK Undang Polri dan Kejagung untuk Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra

Pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan menerbitkan surat perintah supervisi kasus dugaan korupsi skandal Djoko Tjandra

NASIONAL | 4 September 2020

Pemerintah Kucurkan Rp 3,3 Triliun untuk DP Vaksin Covid-19

Kebutuhan untuk vaksin Covid-19 akan dilakukan secara multiyear dengan alokasi anggaran Rp 37 triliun.

NASIONAL | 4 September 2020

Menristek: Pemerintah Optimalisasi Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan

Menristek menegaskan, kebijakan pemerintah fokus pada penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

NASIONAL | 4 September 2020

Pemerintah Diminta Konsisten Akui Hak Tanah Adat

Rizal Ramli mengingatkan, konflik agraria dan pertanahan tidak pernah bisa diselesaikan selama tidak ada keseriusan pemerintah untuk mengakui hak tanah adat

NASIONAL | 4 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS