Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Istana: MK Tidak Berikan Putusan
INDEX

BISNIS-27 448.028 (-0.11)   |   COMPOSITE 5099.84 (-3.39)   |   DBX 964.111 (2.27)   |   I-GRADE 139.821 (-0.42)   |   IDX30 426.948 (0.39)   |   IDX80 113.317 (0.11)   |   IDXBUMN20 291.67 (1.28)   |   IDXG30 118.931 (0.18)   |   IDXHIDIV20 379.8 (-0.77)   |   IDXQ30 124.715 (-0.33)   |   IDXSMC-COM 219.701 (0.45)   |   IDXSMC-LIQ 255.871 (2.67)   |   IDXV30 106.644 (1.52)   |   INFOBANK15 836.821 (-6.19)   |   Investor33 373.706 (-0.97)   |   ISSI 150.561 (0.36)   |   JII 547.285 (1.18)   |   JII70 187.054 (0.33)   |   KOMPAS100 1020.57 (-1.1)   |   LQ45 786.439 (0.76)   |   MBX 1410.93 (-1.57)   |   MNC36 280.006 (-0.59)   |   PEFINDO25 280.13 (0.18)   |   SMInfra18 241.99 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 316.197 (-0.37)   |  

Wakil Menteri Rangkap Jabatan, Istana: MK Tidak Berikan Putusan

Minggu, 6 September 2020 | 16:59 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, soal rangkap jabatan wakil menteri (wamen), Mahkamah Konstitusi (MK) tidak memberikan keputusan. Justru permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK.

“Soal rangkap jabatan Wamen, MK tidak memberikan keputusan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK,” kata Dini Purwono, Minggu (6/9/2020).

Dini menjelaskan, MK memang memberikan pendapat yang menyatakan ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri, seharusnya diberlakukan mutatis muntandis terhadap jabatan wamen.

“Sebagai klarifikasi pendapat MK ini sifatnya tidak mengikat karena bukan bagian dari keputusan MK. Pemerintah akan memperhatikan dan mempelajari lebih lanjut pendapat MK tersebut,” ujar Dini Purwono.

Namun, hingga saat ini, Dini masih melihat banyak pendapat di media massa yang salah mempersepsikan pendapat MK tersebut. Bahkan menjadikan pendapat MK sebagai keputusan yang sifatnya final dan mengikat.

“Saya lihat soalnya di media masih banyak pendapat-pendapat blunder yang mengatakan bahwa pendapat MK itu adalah keputusan MK dan karenanya final serta mengikat. Padahal tidak,” tegas Dini Purwono.

Sebelumnya, MK mengeluarkan pendapat melarang wamen merangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan negara ataupun swasta. Pendapat ini dikeluarkan MK untuk menjawab gugatan soal Undang-Undang (UU) 39/2008 tentang Kementerian Negara.

Dalam UU diatur soal jabatan wamen dan larangan untuk rangkap jabatan.

Gugatan diajukan oleh Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke MK pada awal Januari 2020.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Basarah: Pikiran Kebangsaan dan Sikap Religius Puan Sangat kuat

Nama Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Puan Maharani ramai dibicarakan

NASIONAL | 6 September 2020

Kuasa Hukum Terdakwa Klaim Laba Jiwasraya Periode 2008-2018 Nyata

Kresna Hutauruk, kuasa hukum Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat mengklaim keuntungan Jiwasraya pada periode 2008 hingga awal 2018 nyata

NASIONAL | 6 September 2020

Kemdikbud Kirim Mahasiswa Bantu Guru Daerah 3T, FSGI: Pilih Kampus yang Berkualitas

LPTK swasta yang dilibatkan diberi persyaratan akreditasi minimal B agar mahasiswa tersebut benar-benar memiliki kemampuan pedagogi yang baik.

NASIONAL | 6 September 2020

Anak Yusril Ihza Mahendra Ikuti Pilkada Belitung Timur

Yuri Kemal Fadlullah, maju menjadi bakal calon peserta Pilkada Belitung Timur.

NASIONAL | 6 September 2020

Lewat Program Kampus Merdeka Perintis, Kemdikbud Kirim 2.000 Mahasiswa untuk Bantu Guru di Daerah 3T

Mereka akan menjadi asisten para guru di daerah 3T lewat program Kampus Mengajar Perintis yang akan diluncurkan pada 21 September mendatang.

NASIONAL | 6 September 2020

Gubernur Sumut: Belajar Tatap Muka Risikonya Berat

Edy Rahmayadi lebih memilih mengorbankan kegiatan belajar tatap muka selama setahun untuk menghindari pelajar terpapar Covid-19.

NASIONAL | 6 September 2020

RS Darurat Wisma Atlet Siap Antisipasi Lonjakan Pasien Covid-19

Tower 4 dan 5 RS darurat Wisma Atlet, Kemayoran akan difungsikan untuk isolasi mandiri warga yang terinfeksi Covid-19.

NASIONAL | 6 September 2020

Eks Ketua Komjak Sebut Opini Publik Ganggu Penyidikan

Pernyataan yang kerap dilontarkan Komjak membangun suasana yang tidak kondusif dan menimbulkan kecurigaan serta ketidakpercayaan terhadap Kejagung.

NASIONAL | 6 September 2020

Kunjungi Kecamatan Lelak, VBL: Semangat untuk Berubah Harus Jadi Gerakan Bersama

Setiap kunjungannya ke berbagai daerah di wilayah NTT, VBL selalu memotivasi masyarakat agar bisa keluar dari peringkat ketiga termiskin di Indonesia.

NASIONAL | 6 September 2020

Cegah Covid-19, Jimmy-Yusni Tidak Bawa Massa ke KPUD Karawang

Jimmy-Yusni tidak mengerahkan pendukungnya untuk turut serta mengawal pendaftaran ke KPUD Karawang guna membantu mencegah penyebaran virus corona.

NASIONAL | 6 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS