2021, BNPT Publikasikan Peta Indeks Radikalisme
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

2021, BNPT Publikasikan Peta Indeks Radikalisme

Selasa, 15 September 2020 | 14:02 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya berencana memublikasikan peta indeks radikalisme terorisme pada tahun 2021. Peta itu juga akan memuat pemetaan terorisme di dunia maya.

Hal itu disampaikan Boy dalam rapat dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Dijelaskannya, indeks radikalisme terorisme sudah dikerjakan sejak tahun 2016.

"Insyaallah pada 2021 kami akan bisa sampaikan hasil mapping keseluruhan," kata Boy.

Dikatakannya, peta indeks kerawanan itu akan ditambah mapping jejak digital di media sosial. Jadi nantinya peta itu direncanakan menggambarkan hasil survei dan mapping di dunia maya untuk melihat demografi akun masyarakat terkait dengan terorisme.

"Semoga Indonesia terbebas dari intoleran dan gerakan radikalisme," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan meminta agar BNPT segera merilis peta tersebut. Sehingga semua masyarakat Indonesia mengetahui daerah mana saja yang menjadi wilayah rawan radikalisme dan intoleran.

"Peta terorisme itu belum ada. Baik peta nasional maupun peta internasional," kata Hinca.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wali Kota Semarang: PKM Diterapkan Tanpa Batas Waktu

Pemkot Semarang segera melakukan evaluasi penerapan Perwal soal PKM yang dinilai sudah mulai longgar.

NASIONAL | 15 September 2020

Presiden Jokowi Sambut Usulan Tim Kajian Pangan Lemhannas

Lima usulan Lemhannas itu merupakan hasil kajian yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas dan dan didukung IKAL PPSA XXI Lemhannas.

NASIONAL | 15 September 2020

Kebijakan Penanganan Covid-19 Harus Sama dan Seragam

Semua daerah yang angka positif Covid-19 masih tinggi harus mendapat perhatian serius.

NASIONAL | 15 September 2020

Dalam Sepekan, Kasus Positif Covid-19 Secara Nasional Naik 10,4%

Melihat jumlah kasus positif yang semakin tinggi, menjadi bukti kasus Covid-19 di Indonesia belum selesai.

NASIONAL | 15 September 2020

Pemprov Sumut Siapkan Lokasi Alternatif untuk Pasien Isolasi Mandiri

Jumlah kasus aktif positif Covid-19 di Sumut tercatat 3.004 orang.

NASIONAL | 15 September 2020

30 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 30 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020 lulus seleksi kualitas.

NASIONAL | 15 September 2020

Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Lebih Bertanggung Jawab

Para calon perlu berperan lebih aktif tidak hanya dalam pendidikan politik, tetapi juga perlu lebih meningkatkan tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat

NASIONAL | 15 September 2020

Polri: KKB Papua Renggut 9 Nyawa Sepanjang 2020

Untuk korban luka akibat aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua sebanyak 23 orang, yakni 10 orang warga sipil, 7 orang anggota TNI dan 6 orang anggota Polri

NASIONAL | 15 September 2020

Komisi IX DPR: 30 Hotel Disiapkan untuk Isolasi Pasien Covid 19

Pemerintah sudah membuat rencana alternatif dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan hotel-hotel untuk dijadikan tempat penampungan isolasi dan perawatan.

NASIONAL | 14 September 2020

Pembatasan Sosial Berskala Mikro Dinilai Butuh Pengawasan Ketat

Presiden Jokowi telah meminta penerapan PSBM di delapan provinsi prioritas.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS