TPPU Mantan Bupati Mojokerto, KPK Sita Aset Perusahaan Kontraktor
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

TPPU Mantan Bupati Mojokerto, KPK Sita Aset Perusahaan Kontraktor

Selasa, 15 September 2020 | 18:21 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik menyita aset berupa tanah dan bangunan yang ditaksir senilai Rp 3 miliar di kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (14/9/2020). Aset dengan luas 31.815 m2 milik PT Musi Karya Perkasa atas nama Ahmad Syamsu Wirawan itu disita terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa.

"Tim Penyidik KPK bersama dengan Satgas PBB KPK (pengelola barang bukti), Senin (14/9) melakukan penyitaan dan pemasangan plang tanda penyitaan barang bukti berupa tanah dan bangunan seluas 31.815 m2 atas nama Ahmad Syamsu Wirawan di Kelurahan Soak Baru Kecamatan. Sekayu Kabupaten. Muba, Provinsi Sumsel yang dihadiri dan sekaligus disaksikan oleh Lurah dan Ketua RW setempat serta didampingi oleh petugas BPN dan petugas Rupbasan Palembang terkait dugaan perkara TPPU tersangka MKP (Mustofa Kamal Pasa)," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Ali mengatakan, Ahmad Syamsu Wirawan, yang namanya tercantum dalam PT Musi Karya Perkasa dan surat hak milik (SHM) aset tersebut, masih memiliki ikatan keluarga dengan Mustofa. Bahkan, tanah yang disita kemarin dibeli oleh Mustofa pada 2015 silam.
Di atas tanah itu kemudian dibangun mes, kantor, pagar beserta fasilitas di dalamnya untuk mendukung kegiatan usaha AMP-Hotmix PT. Musi Karya Perkasa yang mengerjakan proyek jalan pada dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015.

"Adapun estimasi nilai aset saat ini mencapai lebih kurang Rp 3 miliar," kata Ali.

Tak hanya menyita aset, tim penyidik juga terus mengusut kasus pencucian uang ini. Pada hari ini, tim penyidik menyita berbagai dokumen dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Pemkab Musi Banyuasin, Erdian Syahri. Tim penyidik juga memeriksa Erdian sebagai saksi untuk mendalami legalitas PT Musi Karya Perkasa yang diduga dipergunakan Mustofa untuk menyamarkan hasil korupsi yang dilakukannya.

"Adapun materi pemeriksaan yang dikonfirmasi kepada yang bersangkutan mengenai kronologis dan legalitas pendirian PT Musi Karya Perkasa yang beroperasi di Kabupaten Muba karena diduga perusahaan sengaja ini dioperasionalkan oleh tersangka MKP dengan tujuan melakukan TPPU melalui bantuan dan perantaraan kerabatnya," katanya.

Diketahui, KPK menetapkan Mustofa sebagai tersangka pencucian uang pada pertengahan Desember 2018 silam. Kasus tersebut merupakan kasus ketiga yang menjerat Mustofa. Sebelumnya, dia dijerat kasus suap Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Dalam kasus dugaan gratifikasi, Mustofa diduga telah menerima fee dari rekanan pelaksana proyek-proyek di lingkungan Pemkab Mojokerto, Dinas dan SKPD/OPD, Camat dan kepala sekolah SD hingga SMA di lingkungan Pemkab Mojokerto. Dari pihak-pihak tersebut, secara total Mustofa menerima gratifikasi setidaknya Rp 34 miliar.

Dari perkembangan penyidikan, KPK menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Diduga, Mustofa menyimpan uang haram yang diterimanya secara tunai atau sebagian disetorkan ke rekening bank yang bersangkutan. Selain itu, Mustofa juga diduga menyimpan uang itu melalui perusahaan milik keluarga yang bernaung di bawah MUSIKA Group, yaitu CV MUSIKA, PT Sirkah Purbantara, dan PT Jisoelman Putra Bangsa dengan modus utang bahan atau beton.

Tak hanya itu, Mustofa juga diduga membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi itu menjadi sejumlah aset yang terdiri dari 30 unit kendaraan roda empat atas nama pihak lain, dua unit kendaraan roda dua, lima unit jetski, dan uang tunai Rp 4,2 miliar. Aset-aset itu telah disita oleh KPK.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2021, BNPT Publikasikan Peta Indeks Radikalisme

Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya berencana memublikasikan peta indeks radikalisme terorisme pada 2021

NASIONAL | 15 September 2020

Wali Kota Semarang: PKM Diterapkan Tanpa Batas Waktu

Pemkot Semarang segera melakukan evaluasi penerapan Perwal soal PKM yang dinilai sudah mulai longgar.

NASIONAL | 15 September 2020

Presiden Jokowi Sambut Usulan Tim Kajian Pangan Lemhannas

Lima usulan Lemhannas itu merupakan hasil kajian yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas dan dan didukung IKAL PPSA XXI Lemhannas.

NASIONAL | 15 September 2020

Kebijakan Penanganan Covid-19 Harus Sama dan Seragam

Semua daerah yang angka positif Covid-19 masih tinggi harus mendapat perhatian serius.

NASIONAL | 15 September 2020

Dalam Sepekan, Kasus Positif Covid-19 Secara Nasional Naik 10,4%

Melihat jumlah kasus positif yang semakin tinggi, menjadi bukti kasus Covid-19 di Indonesia belum selesai.

NASIONAL | 15 September 2020

Pemprov Sumut Siapkan Lokasi Alternatif untuk Pasien Isolasi Mandiri

Jumlah kasus aktif positif Covid-19 di Sumut tercatat 3.004 orang.

NASIONAL | 15 September 2020

30 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 30 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020 lulus seleksi kualitas.

NASIONAL | 15 September 2020

Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Lebih Bertanggung Jawab

Para calon perlu berperan lebih aktif tidak hanya dalam pendidikan politik, tetapi juga perlu lebih meningkatkan tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat

NASIONAL | 15 September 2020

Polri: KKB Papua Renggut 9 Nyawa Sepanjang 2020

Untuk korban luka akibat aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua sebanyak 23 orang, yakni 10 orang warga sipil, 7 orang anggota TNI dan 6 orang anggota Polri

NASIONAL | 15 September 2020

Komisi IX DPR: 30 Hotel Disiapkan untuk Isolasi Pasien Covid 19

Pemerintah sudah membuat rencana alternatif dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan dan hotel-hotel untuk dijadikan tempat penampungan isolasi dan perawatan.

NASIONAL | 14 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS