Saatnya Pelanggar Protokol Kesehatan Dijatuhi Sanksi Berat hingga Pemidanaan
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

Saatnya Pelanggar Protokol Kesehatan Dijatuhi Sanksi Berat hingga Pemidanaan

Selasa, 15 September 2020 | 23:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker saat beraktivitas, menjadi cara yang efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19. Namun, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ini masih menjadi kendala utama di kalangan masyarakat Indonesia.

Penegakan protokol kesehatan dan pola mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, belum optimal bahkan dapat dikatakan masih rendah. Untuk itu, sanksi teguran yang persuasif dinilai sudah tidak memadai untuk mendisiplinkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan.

Saat ini sudah waktunya diberlakukan sanksi tegas bahkan pemidanaan terhadap para pelanggar protokol kesehatan. Langkah tegas dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat dan negara.

Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji kepada Beritasatu.com, Selasa (15/9/2020).

Dikatakan, kasus penularan virus Covid-19 di Indonesia terus meningkat tajam beberapa waktu belakangan ini. Namun, tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya dan masifnya virus Covid-19 masih rendah. Bahkan, terdapat sebagian masyarakat yang justru meragukan bahaya virus corona.

"Karena itu penegakan prevensi persuasif dianggap tidak optimal, dan saatnya represif hukum sebagai suatu kebutuhan bagi kepentingan masyarakat dan negara juga," katanya.

Bahkan, Indriyanto menilai, sudah saatnya pelanggar berat protokol kesehatan untuk dikenakan pidana sebagai upaya menciptakan efek jera. Untuk menghindari over kapasitas lembaga pemasyarakatan, pelanggar protokol kesehatan dapat dijatuhi hukuman sosial dengan jangka waktu tertentu.

Dicontohkan, pelanggar yang dijatuhi hukuman dua bulan pidana penjara, implementasinya adalah pidana sosial dengan pengawasan selama dua bulan. Pidana sosial dapat berupa membantu petugas kesehatan di rumah sakit bagi penanganan pasien Covid-19.

"Ini sekaligus meningkatkan kesadaran pelanggar protokol akan bahaya dan sulitnya penanganan Covid-19, atau kerja sosial yang ditentukan oleh Hakim. Intinya, tidak akan bertentangan dengan kebijakan over kapasitas dengan mengatur pola dan sistem pemidanaan tersebut," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

TPPU Mantan Bupati Mojokerto, KPK Sita Aset Perusahaan Kontraktor

KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan yang ditaksir senilai Rp 3 miliar di kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

NASIONAL | 15 September 2020

2021, BNPT Publikasikan Peta Indeks Radikalisme

Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya berencana memublikasikan peta indeks radikalisme terorisme pada 2021

NASIONAL | 15 September 2020

Wali Kota Semarang: PKM Diterapkan Tanpa Batas Waktu

Pemkot Semarang segera melakukan evaluasi penerapan Perwal soal PKM yang dinilai sudah mulai longgar.

NASIONAL | 15 September 2020

Presiden Jokowi Sambut Usulan Tim Kajian Pangan Lemhannas

Lima usulan Lemhannas itu merupakan hasil kajian yang diselenggarakan di Gedung Lemhannas dan dan didukung IKAL PPSA XXI Lemhannas.

NASIONAL | 15 September 2020

Kebijakan Penanganan Covid-19 Harus Sama dan Seragam

Semua daerah yang angka positif Covid-19 masih tinggi harus mendapat perhatian serius.

NASIONAL | 15 September 2020

Dalam Sepekan, Kasus Positif Covid-19 Secara Nasional Naik 10,4%

Melihat jumlah kasus positif yang semakin tinggi, menjadi bukti kasus Covid-19 di Indonesia belum selesai.

NASIONAL | 15 September 2020

Pemprov Sumut Siapkan Lokasi Alternatif untuk Pasien Isolasi Mandiri

Jumlah kasus aktif positif Covid-19 di Sumut tercatat 3.004 orang.

NASIONAL | 15 September 2020

30 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc MA Lulus Seleksi Kualitas

Komisi Yudisial (KY) mengumumkan 30 orang calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2020 lulus seleksi kualitas.

NASIONAL | 15 September 2020

Pelaksanaan Pilkada Serentak Harus Lebih Bertanggung Jawab

Para calon perlu berperan lebih aktif tidak hanya dalam pendidikan politik, tetapi juga perlu lebih meningkatkan tanggung jawabnya terhadap kesehatan masyarakat

NASIONAL | 15 September 2020

Polri: KKB Papua Renggut 9 Nyawa Sepanjang 2020

Untuk korban luka akibat aksi kelompok kriminal bersenjata di Papua sebanyak 23 orang, yakni 10 orang warga sipil, 7 orang anggota TNI dan 6 orang anggota Polri

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS