Bawaslu: Belum Ada Dasar Hukum Kuat Tindak Cakada Langgar Protokol Kesehatan
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Bawaslu: Belum Ada Dasar Hukum Kuat Tindak Cakada Langgar Protokol Kesehatan

Selasa, 15 September 2020 | 14:28 WIB
Oleh : Usmin / WM

Bengkulu, Beritasatu.com - Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap menegaskan, sampai saat ini belum ada dasar hukum kuat untuk menindak tegas para calon kepala daerah (cakada) peserta Pilkada Serentak 2020, yang menggelar kampanye melanggar protokol kesehatan.

Hal ini menyebabkan Bawaslu kesulitan menindak tegas para calon kepala daerah baik bupati, wali kota maupun gubernur yang melaksanakan kampanye melanggar protokol kesehatan.

"Kita hanya sebatas mengingatkan para calon kepala daerah di Bengkulu, agar mematuhi protokol kesehatan setiap menggelar kampanye baik dalam rapat umum atau dialog di ruang tertutup agar tidak menjadi tempat penularan Covid-19," kata Ketua Bawaslu Bengkulu, Parsada Harahap, di Bengkulu, Selasa (15/9).

Ia mengatakan, dengan tidak adanya regulasi hukum yang kuat, maka calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan yang bisa diberikan sanksi atau teguran hanya calon petaha saja oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sedangkan calon kepala daerah yang bukan petahana jika melanggar protokol kesehatan tidak bisa diberikan sanksi tegas oleh Bawaslu kecuali hanya menyampaikan temuan ke KPU setempat. Soalnya, dalam PKPU tahun 2020, calon kepala daerah yang kampanye melanggar protokol kesehatan bisa diberikan sanksi mulai dari administrasi sampai diskualifikasi sebesai peserta pilkada oleh KPU.

Meski demikian, kata mantan anggota KPU Provinsi Bengkulu, pihaknya sebagai lembaga pengawas pilkada tetap melaksanakan pengawasan di lapangan guna memastikan peserta Pilkada Serentak di Bengkulu, tidak ada melakukan pelanggaran, termasuk protokol kesehatan.

Bawaslu Bengkulu, katanya, mengajak semua pihak di daerah ini, terutama para peserta pilkada baik sebagai calon bupati dan wakil bupati maupun calon gubernur dan calon wakil gubernur agar mentaati aturan main yang ada dan tetap menjaga perdamaian dan menjunjung tinggi semangat sportivitas dan demokrasi.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Bengkulu, dapat berjalan lancar, aman, dan sukses, serta hasil pilkada benar-benar berkualitas.

Terapkan Protokol Kesehatan

Hal senada diungkapkan anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto. Ia mengimbau para calon kelapa daerah di Bengkulu, agar taat menerapkan protokol kesehatan ketika mengumpulkan massa dalam jumlah banyak, sehingga tidak muncul klaster pilkada di daerah ini.

"Kita sudah berkali-kali mengimbau calon kepala daerah di Bengkulu, agar dalam menggelar pertemuan dengan pendukung, simpasan dan timses menerapkan protokol kesehatan sehingga sama-sama aman dari terpapar virus corona," ujarnya.

Eko menambahkan, pihaknya tidak akan membiarkan jika menemukan calon kepala daerah melaksanakan kampanye tidak menerapkan protokol kesehatan, dipastikan akan diberikan sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Jika mereka melakukan pelanggaran protokol kesehatan berkali-kali bisa dikenakan sanksi berupa pembatasan kampanye atau didiskualifikasi dari peserta pilkada. Karena itu, kita minta peserta pilkada di Bengkulu, taat terhadap protokol kesehatan," ujarnya.

Dengan demikian, sejak tahapan pilkada hingga pencoblosan 9 Desember 2020, tidak terjadi penyebaran virus corona di klaster pilkada. "Kita akan terus memantau kegiatan kampanye para peserta pilkada di Bengkulu. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan akan kita ingatkan," ujarnya.

Pilkada Serentak 2020 di Bengkulu, meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan pemilihan bupati dan wakil bupati di 8 kabupaten, yakni Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Seluma, Kaur, Bengkulu Utara dan Mukomuko.

Peserta pilgub Bengkulu diikuti 3 pasang calon gubernur dan wakil gubernur dan pilbup diikuti 22 pasang calon bupati dan wakil bupati tersebar di 8 kabupaten di daerah ini.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Rumah Sakit di Bengkulu Siap Tampung Pasien Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bengkulu, Herwan Antoni mengatakan, rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah ini siap menampung dan merawat pasien Covid-19.

NASIONAL | 15 September 2020

FSGI: Jangan Batasi Penggunaan Subsidi Kuota Internet

Bebaskan penggunaan seperti untuk akses Google, Youtube, dan WhatsApp karena aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh guru, siswa, mahasiswa, dan dosen.

NASIONAL | 15 September 2020

Bobby Nasution: Kolaborasi Antarumat Jadi Modal Besar Pembangunan

Bakal calon Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution mengatakan, kolaborasi antarumat beragama bisa menjadi modal besar dalam mempercepat pembangunan Kota Medan

NASIONAL | 15 September 2020

Tim Kajian Pangan Lemhannas Bertemu Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik usulan untuk mengubah budaya pertanian menuju mekanisasi yang modern

NASIONAL | 15 September 2020

Data Penerima Baru 55,2%, Kemdikbud Salurkan Subsidi dengan Skema Cut Off

Data nomor gawai yang sudah diverifikasi dan validasi (verval) per Selasa (15/9/2020) baru sebanyak 55,2% dari jumlah 44 juta siswa, atau 24,7 juta nomor.

NASIONAL | 15 September 2020

Masyarakat Diharapkan Disiplin Gunakan Masker

Masyarakat diharapkan dapat secara disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, khususnya penggunaan masker.

NASIONAL | 15 September 2020

Saatnya Pelanggar Protokol Kesehatan Dijatuhi Sanksi Berat hingga Pemidanaan

Disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, terutama penggunaan masker saat beraktivitas, menjadi cara yang efektif untuk mencegah penyebaran Covid-19

NASIONAL | 15 September 2020

TPPU Mantan Bupati Mojokerto, KPK Sita Aset Perusahaan Kontraktor

KPK menyita aset berupa tanah dan bangunan yang ditaksir senilai Rp 3 miliar di kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan

NASIONAL | 15 September 2020

2021, BNPT Publikasikan Peta Indeks Radikalisme

Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Boy Rafli Amar mengatakan, pihaknya berencana memublikasikan peta indeks radikalisme terorisme pada 2021

NASIONAL | 15 September 2020

Wali Kota Semarang: PKM Diterapkan Tanpa Batas Waktu

Pemkot Semarang segera melakukan evaluasi penerapan Perwal soal PKM yang dinilai sudah mulai longgar.

NASIONAL | 15 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS