KPK Diminta Dalami King Maker di Skandal Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

KPK Diminta Dalami King Maker di Skandal Djoko Tjandra

Rabu, 16 September 2020 | 18:22 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan bukti baru terkait skandal Djoko Tjandra ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (16/9/2020). Terdapat sejumlah bukti baru yang menunjukkan keterlibatan pihak-pihak lain yang belum disentuh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri yang saat ini menangani skandal Djoko Tjandra. Salah satunya mengenai istilah king makeryang diduga muncul dalam pembicaraan antara Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Soegiarto Tjandra, dan pengacaranya, Anita Kolopaking.

"Nah salah satu yang mengejutkan dan ini adalah hal yang baru yaitu ada penyebutan istilah King Maker dalam pembicaraan-pembicaraan itu antara PSM (Pinangki Sirna Malasari), ADK (Anita Dewi Kolopaking) dan JST (Joko Soegiarto Tjandra) juga," kata Boyamin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Boyamin mengaku tidak dapat membawa bukti soal king maker ke Kepolisian maupun Kejaksaan. Hal ini lantaran, penyidikan skandal Djoko Tjandra di dua institusi itu telah rampung.

Untuk itu, Boyamin menyerahkan bukti baru berupa dokumen setebal 100 halaman ke KPK. Boyamin meminta KPK mempelajari bukti-bukti tersebut, termasuk mendalami sejumlah inisial dan istilah yang mencuat, seperti king maker. Bahkan, Boyamin meminta KPK mengambil alih penanganan skandal Djoko Tjandra.

"Kalau toh supervisi sudah terlalu ketinggalan, ya saya minta untuk ambil alih. Tapi melihat nama king maker itu kemudian saya minta dilakukan penyelidikan baru tersendiri yang ditangani oleh KPK untuk meneliti king maker itu siapa. Karena dari pembicaraan itu terungkap nampaknya di situ ada istilah king maker," katanya.

Diketahui, Kejaksaan telah melimpahkan kasus jaksa Pinangki ke jaksa penuntut umum atau tahap II. Sementara Polri diketahui juga sudah merampungkan penyidikan kasus surat palsu dan dugaan suap terkait penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar red notice, meski berkas kedua perkara tersebut belum dinyatakan lengkap.

Dengan rampungnya penyidikan yang dilakukan Kejaksaan dan Polri, kecil kemungkinan adanya pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal, terdapat dugaan Pinangki kerap melaporkan kepada atasannya mengenai perkembangan pengurusan permintaan fatwa ke MA.

"Dan nyatanya itu sudah tidak akan lagi dimintai keterangan. Sebagai saksi saja sudah tidak mungkin," katanya.


Berwenang

Untuk itu, Boyamin menegaskan, KPK berwenang mengambil alih penanganan skandal Djoko Tjandra lantaran terdapat dugaan adanya pihak yang terlibat, namun tidak dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 10A UU 19/2019 tentang KPK.

"Atas dasar itulah kami kemudian mencoba memenuhi syarat Pasal 10A, bahwa pengambilalihan berdasarkan ada orang yang ingin dilindungi," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango memastikan kesiapan pihaknya menelaah dan mempelajari bukti-bukti tambahan terkait skandal Djoko Tjandra yang diserahkan MAKI.

"Jadi kita akan lihat dan telaah data-data yang diberikan langsung oleh masyarakat ke KPK," kata Nawawi.

Nawawi mengatakan, KPK tak segan untuk mengambil alih perkara Djoko Tjandra yang kini ditangani Polri dan Kejaksaan Agung. Pengambilalihan akan dilakukan jika inisial-inisial dan istilah yang mencuat tidak segera diusut Kejagung dan Bareskrim Polri.

"Jika ada nama-nama lain yang didukung oleh bukti-bukti yang ada, memiliki keterlibatan dengan perkara-perkara dimaksud, baik perkara Djoko Tjandra maupun perkara PSM (Pinangki Sirna Malasari), tapi tidak ditindaklanjuti, maka KPK berdasarkan Pasal 10A ayat (2) huruf (a) dapat langsung menangani sendiri pihak-pihak yang disebut terlibat tersebut terpisah dari perkara yang sebelumnya di supervisi," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Polisi Periksa Empat Penggunting Bendera Merah Putih

Empat orang melakukan pengguntingan bendera Merah Putih dan mengunggahnya di aplikasi media sosial TikTok.

NASIONAL | 16 September 2020

GMNI Pilih Jalan Intellectual Movement

Ketua Umum GMNI Arjuna Putra Aldino menegaskan, GMNI memilih jalan intellectual movement.

NASIONAL | 16 September 2020

Rp 282,05 Triliun Anggaran PEN Belum Tersalurkan

Menurut Satgas PEN, masih ada anggaran Rp 282,05 triliun yang belum terserap. Ditargetkan seluruh anggaran ini bisa diserap hingga akhir tahun 2020.

NASIONAL | 16 September 2020

4 Anggota DPRD DIY Positif Covid-19, Gedung Disterilisasi

Selama tiga hari ke depan terhitung Kamis (17/9/2020) gedung DPRD DIY disterilisasi.

NASIONAL | 16 September 2020

Densus Turun Tangan, Kasus Penusukan Syekh Ali Jaber Direkonstruksi

Densus 88/Antiteror mendampingi Polresta Bandar Lampung mendalami AA (24) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penusukan Syekh Ali Jaber di Lampung.

NASIONAL | 16 September 2020

Tertibkan GBK, Kemayoran dan Taman Mini, KPK Koordinasi dengan Setneg

Pemanfaatan aset-aset GBK, Kemayoran, dan TMII, belum secara optimal menyumbang pemasukan keuangan negara.

NASIONAL | 16 September 2020

Deltomed Sumbang 300.000 Kaplet Imugard kepada Satgas Covid-19

Deltomed Laboratories menyerahkan donasi berupa 300.000 kaplet obat Herbal Imugard senilai Rp 1.050.000.000 kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Belum Diatur, KPU Harus Revisi Aturan

Revisi harus memuat jenis sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Pimpinan DPR Dukung Pemerintah Awasi Kualitas dan Harga Tes PCR

Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Pemerintah terkait pelaksanaan tes PCR Covid-19.

NASIONAL | 16 September 2020

Positif Covid-19, Dino Patti Djalal Dirawat di RSPAD

Karena kondisi kesehatannya yang semakin buruk, Dino Patti Djalal dibawa ke RSPAD pada Selasa (5/9/2020) kemarin.

NASIONAL | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS