KPK Jadikan Kritik Mahfud MD sebagai Motivasi
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

KPK Jadikan Kritik Mahfud MD sebagai Motivasi

Kamis, 17 September 2020 | 19:57 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima kritik yang disampaikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut penegakan hukum di Indonesia terkesan jelek di mata masyarakat. KPK memastikan bakal menjadikan kritik yang disampaikan Mahfud tersebut sebagai motivasi untuk berbenah.

“KPK memandang setiap kritik yang disampaikan sebagai motivasi untuk terus melakukan perbaikan khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi saat ini sebagaimana kewenangan KPK,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Kamis (17/9/2020).

Sebelumnya, Mahfud menyatakan proses penegakan hukum sudah terkesan jelek di mata masyarakat. Mahfud menyebut banyak warga menganggap akan diperas hingga ditangkap oleh penegak hukum dalam suatu perkara.

Mahfud mengaku dirinya dan Presiden Jokowi tidak bisa berbuat banyak atas kondisi yang disebutnya sebagai industri hukum tersebut kecuali pembenahan yang dilakukan aparat penegak hukum itu sendiri, terutama dalam membangun moralitas dan integritas.

Ali menegaskan, dalam melaksanakan tugasnya, KPK bertanggung jawab kepada masyarakat. Untuk itu, kata Ali, KPK selalu memastikan penegakan hukum yang dilakukan selalu dalam koridor hukum yang berlaku dengan mengedepankan asas-asas transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

“Dan sesuai mandat UU KPK juga mempunyai kewenangan pencegahan yang membutuhkan peran serta seluruh elemen bangsa. Karenanya, KPK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan dlm pemberantasan korupsi baik melalui pendekatan pencegahan maupun penindakan,” katanya



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KKB Intan Jaya Berulah, Tukang Ojek dan Seorang Babinsa Tewas

KKB membacok seorang tukang ojek dengan parah hingga lengan kirinya putus dan menembang seorang babinsa yang sedang membawa logistik.

NASIONAL | 17 September 2020

Hingga Pertengahan September, Realisasi Penyaluran Bantuan Subsidi Upah Capai Rp 3,6 Triliun

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi karyawan yang berpenghasilan di bawah Rp 5 juta dan terdampak wabah Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) hingga pertengahan September 2020 sudah terealisasi sebesar Rp 3,6 triliun. Jumlah BSU senilai Rp 600 ribu per bulan, selama empat bulan ke depan

NASIONAL | 17 September 2020

Harhubnas, Menhub: Transportasi Garda Terdepan Lawan Covid-19

Menhub juga berpesan agar transportasi konsisten berpedoman pada protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

NASIONAL | 17 September 2020

Ini 4 Faktor Pemilihan 9 Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Terdapat empat faktor yang membuat 9 provinsi menjadi prioritas penanganan pengendalian Covid-19.

NASIONAL | 17 September 2020

Komisi II DPR Minta Aturan Membolehkan Konser Musik Saat Kampanye Dikaji Ulang

Dari pengalamannya konser musik sebenarnya tidak terlalu efektif bagi calon kepala daerah untuk berkampanye. Apalagi jumlah peserta dibatasi hanya 100 orang.

NASIONAL | 17 September 2020

Menengok Sejumlah Kebijakan Nadiem di Masa Pandemi

Mendikbud Nadiem Makarim telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pembelajaran di masa pandemi. Di antaranya adalah pemberian kuota internet.

NASIONAL | 17 September 2020

Skandal Djoko Tjandra, KPK Minta Kejagung Tidak Abaikan Informasi Masyarakat

KPK meminta Kejaksaan Agung atau lembaga penegak hukum lainnya tak mengabaikan atau mengenyampingkan data, informasi, dan saran dari elemen masyarakat.

NASIONAL | 17 September 2020

ICW Pertanyakan Langkah Kejagung Limpahkan Perkara Jaksa Pinangki

ICW dorong agar KPK berani mengambil alih penanganan perkara yang menjerat Jaksa Pinangki yang ada di Kejaksaan Agung dan kepolisian.

NASIONAL | 17 September 2020

Mendagri: Tidak Mudah Jaga Perbatasan Indonesia

Tito Karnavian mengemukakan tidak mudah menjaga seluruh perbatasan Indonesia. Hal itu karena wilayah perbatasan cukup besar.

NASIONAL | 17 September 2020

Operasi Yustisi di Sumut Sasar Pelanggar Protokol Kesehatan

Sanksi lebih berat mulai diberlakukan pekan depan terhadap masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan.

NASIONAL | 17 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS