RUU Cipta Kerja Perlu Perhatikan Kepentingan Para Pencari Kerja
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

RUU Cipta Kerja Perlu Perhatikan Kepentingan Para Pencari Kerja

Sabtu, 19 September 2020 | 20:05 WIB
Oleh : Vento Saudale / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Perdebatan publik tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) terlalu timpang bicara mengenai kepentingan para pekerja. Sementara porsi pembicaraan tentang mereka yang tidak bekerja kurang mendapat tempat.

Demikian Arianto Patunru, ekonom Australian National University (ANU), pada diskusi bertajuk “Menyoal konflik dalam RUU Cipta Kerja dan Dampaknya bagi Segala Sektor” yang diselenggarakan Forum Mahasiswa Ciputat, pada Jumat (18/9/2020).

“Seringkali orang melihat aturan ketenagakerjaan dalam konteks mereka yang sudah bekerja. Padahal aturan ketenagakerjaan juga pasti mempengaruhi mereka yang sedang mencari kerja,” kata Arianto.

Karena itu, menurutnya, kepentingan pencari kerja juga perlu diperhatikan.

“Kita perlu melebarkan observasi, baik dari supply side (yang sudah bekerja dan yang belum bekerja). Juga perlu melihat dari sisi mereka yang membutuhkan tenaga kerja, dalam hal ini perusahaan. Supply side dan demand side harus diperhitungkan, “ kata ekonom yang akrab dipanggil Aco ini.

Dalam keterangannya yang diterima, Sabtu (19/9/2020), Aco menjelaskan, jika aturan ketenagakerjaan hanya dilihat dari sisi pekerja saja, maka yang dipikirkan hanyalah bagaimana memaksimalkan kepastian kerja (job security) bagi para pekerja. Dampaknya adalah terpinggirkannya kepentingan para pencari kerja, yang membutuhkan akses yang mudah untuk mendapatkan pekerjaan.

“Supaya mereka mudah mendapat pekerjaan, kita perlu masuk dalam cara pandang pihak yang membutuhkan tenaga kerja, yakni pelaku usaha. Kita perlu menggunakan kaca mata mereka,” tambah Ketua ANU Indonesia Project ini.

Bagi demand side, menurut Aco, beberapa faktor yang dipertimbangkan adalah tentang gaji, berapa lama pekerja itu bisa bekerja, benefit atau tunjangan, misalnya pada aspek kesehatan, rumah, dan seterusnya.

Besarnya pesangon adalah salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan oleh banyak pengusaha. Ini membuat iklim investasi kurang ramah bagi para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya.

“Tingkat pesangon di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Lebih tinggi dari negara-negara tetangga. Tinggi dalam pengertian jumlah bulan gaji untuk pesangon,” tegas Arianto Patunru.

Doktor ekonomi lulusan University of Illinois, Amerika Serikat, ini bercerita tentang studi yang pernah dia lakukan di kawasan industri Jakarta Timur. Salah satu temuan studi tersebut adalah bahwa para pengusaha umumnya mengeluhkan masalah firing and hiring, bukan tentang upah minimum.

“Soal upah minimum mereka tidak terlalu keberatan. Yang berat bagi mereka adalah sistem firing dan hiring di Indonesia yang relatif lebih memberatkan daripada di negara-negara lain,” kata ketua LPEM UI 2009-2012 ini.

Namun di sisi lain, Arianto Patunru melihat juga ada persoalan pada aspek kompensasi pada para pekerja. Karena itu, dia mengusulkan agar dalam RUU Ciptaker, jumlah pesangon dikurangi, tetapi perlu ditetapkan semacam unemployment benefit atau tunjangan pemutusan hubungan kerja yang layak.

Pengajar pada Crawford School of Public Policy, ANU, ini menyimpulkan bahwa RUU Ciptaker sudah bagus karena berusaha melihat persoalan secara keseluruhan. Sehingga di sana ada ruang negosiasi.

“Ada severance payment sangat tinggi, tapi job security kurang: tunjangan pekerja dan kemudahan mendapatkan asuransi seperti BPJS kurang jelas,” kata dia.

Arianto menambahkan bahwa seharusnya pembahasan tentang RUU Cipta Kerja juga lebih difokuskan pada kepastian berusaha.

“Akhir tahun 2019, Pak Presiden sampai kecewa karena dari 33 perusahaan yang hengkang dari Cina, tak ada satu pun yang ke Indonesia. Itu karena mereka lebih memilih Vitenam, Thailand dan negara-negara tetangga lain, yang kepastian berusahanya lebih baik dan sistemnya lebih transparan daripada Indonesia,” terangnya.

Menurut Arianto, ide dasar dari RUU Cipta Kerja adalah menyederhanakan peraturan sehingga memudahkan urusan bisnis.

“Dampak dari penyederhanaan aturan itu salah satunya adalah investasi semakin bertambah dan iklim berbisnis jadi lebih baik dari sebelumnya,” tegas Arianto.

Pada forum yang sama, narasumber lain, Sekjen Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Andi Syafrani juga mengatakan RUU Cipta Kerja ingin menyederhanakan regulasi melalui satu pintu.

“RUU Cipta Kerja ingin menghilangkan over regulasi produk perundang-undangan dengan cara disederhanakan melalui satu pintu,” katanya. Tapi, menurut Andi, salah satu yang perlu dikritisi dari RUU ini adalah soal kewenangan Pemerintah Daerah yang bisa berkurang karena sentralisasi perizinan pada Pemerintah Pusat.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Amir Machmud Kembali Pimpin PWI Jateng

Amir terpilih secara aklamasi, setelah dua calon lainnya yakni Gunawan Permadi dan Sugayo mengundurkan diri.

NASIONAL | 19 September 2020

Indonesia Berupaya Ciptakan Sejarah di Sidang Tahunan WIPO

Untuk pertama kalinya, Indonesia akan mencalonkan diri sebagai Deputi Direktur Jenderal WITO

NASIONAL | 19 September 2020

Kopassus dan Yayasan Buddha Tzu Chi Bagikan 500 Sembako dan 538 Masker

Baksos ini sekaligus wujud kepedulian Pusdiklatpassus dalam penerapan implementasi 8 wajib TNI, khususnya poin ke-8 menjadi contoh dan memelopori usaha-us

NASIONAL | 19 September 2020

Ditjenpas Buru Napi Narkoba yang Kabur dari Lapas Tangerang

Cai Ji Fan diketahui telah divonis hukuman mati sejak tahun 2017 lalu.

NASIONAL | 19 September 2020

Dana Otsus Papua Dinilai Berdampak Positif

Pemerintah pusat diminta memperketat pengawasan dana otonomi khusus (Otsus) Papua.

NASIONAL | 19 September 2020

Pastikan Tak Ada Dualisme, Ini Pernyataan Ketum GMNI

Imanuel menduga terbitnya SK Kemkumham GMNI atas nama Arjuna dan Dendy ada intervensi dari sejumlah pihak.

NASIONAL | 19 September 2020

Pemprov Bali Minta Kemkes Bantu Peralatan dalam Penanganan Covid-19

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan secara umum kasus Covid-19 di Pulau Dewata masih relatif terkendali.

NASIONAL | 19 September 2020

Indonesia Ajukan Lima Usulan Perkuat Pariwisata ASEAN di Tengah Pandemi

The 52nd ASEAN NTOs Meeting and Related Meetings menunjukkan komitmen untuk terus mempererat kerja sama kawasan, khususnya dalam penanggulangan Covid-19.

NASIONAL | 19 September 2020

Sandiaga Uno Masuk Tim Pemenangan Bobby Nasution

Politisi senior PDI-P seperti Maruarar Sirait dan Sukur Nababan juga masuk tim pemenangan.

NASIONAL | 19 September 2020

KPK Bakal Selidiki Keterlibatan Pihak Lain di Skandal Djoko Tjandra

Jika Kejagung yang menangani kasus tersebut tak menindaklanjuti laporan dari masyarakat, maka KPK berhak mengambil alih penanganan perkara tersebut.

NASIONAL | 19 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS