Indonesia Butuh Desain Besar Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan
INDEX

BISNIS-27 446.998 (3.66)   |   COMPOSITE 5103.41 (22.92)   |   DBX 961.91 (2.39)   |   I-GRADE 139.433 (1.14)   |   IDX30 425.424 (3.73)   |   IDX80 112.732 (0.9)   |   IDXBUMN20 290.237 (3.92)   |   IDXG30 119.067 (0.52)   |   IDXHIDIV20 380.466 (2.42)   |   IDXQ30 124.992 (0.94)   |   IDXSMC-COM 219.453 (0.5)   |   IDXSMC-LIQ 253.905 (3.07)   |   IDXV30 105.587 (1.13)   |   INFOBANK15 830.947 (11.32)   |   Investor33 371.883 (3.69)   |   ISSI 150.117 (0.53)   |   JII 544.402 (1.55)   |   JII70 185.969 (0.84)   |   KOMPAS100 1019.44 (6.38)   |   LQ45 783.452 (7)   |   MBX 1412.54 (6.76)   |   MNC36 280.287 (2.27)   |   PEFINDO25 278.026 (3.1)   |   SMInfra18 241.756 (0.32)   |   SRI-KEHATI 314.153 (3.5)   |  

Indonesia Butuh Desain Besar Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Minggu, 20 September 2020 | 20:48 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Reformasi birokrasi dan kelembagaan adalah sebuah keniscayaan untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Birokrasi gemuk dan over struktur harus diminimalkan dengan sebuah grand design profil organisasi pemerintahan.

"Perampingan birokrasi sudah menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Persoalannya saat ini sudah kementeriannya gemuk, birokrasinya juga bertambah," kata Direktur Eksekutif Parasyndicate, Ari Nurcahyo, dalam diskusi Reformasi Birokrasi Seri-2:
"Perampingan dan Kelembagaan: Mereformasi Birokrasi Agar Cepat dan Responsif", di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menandatangani Keppres Nomor 8 Tahun 2020 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional tertanggal 18 Maret 2020. Pembentukan tim tersebut untuk memastikan agar pelaksanaan program reformasi birokrasi berkesinambungan dan berjalan secara optimal.

Menurut Ari, jika perbaikan di sektor birokrasi tidak dilakukan maka akan mempersulit serta menambah risiko yang dihadapi oleh pemerintahan. Apalagi jika tidak dilakukan oleh orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya.

Dirinya meyakini, perampingan kelembagaan sehingga reformasi birokrasi akan menghasilkan pemerintahan yang cepat dan responsif. Terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang terus bertambah seperti sekarang ini.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2009-2014, Sapta Nirwandar, mengakui, over struktur pemerintahan di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1991. Kondisi terus berlanjut hingga sekarang, walaupun ide-de atau gagasan perampingan birokrasi terus diembuskan.

Saat ini, dirinya mengingatkan, Indonesia harus lebih adaptif dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini. Dibutuhkan perampingan skala besar birokrasi, yaitu perampingan dan kelembagaan birokrasi pada semua tingkatan.

"Kita baru sampai civil service reform. Masih ada administrative reform, government reform dan public reform. Padahal ada mandat presiden terkait reformasi struktural, yakni penataan organisasi kementerian, penyederhanaan eselonisasi birokrasi, dan lain-lain," ucapnya.

Dirinya mencontohkan, di negara maju seperti di Jepang, jumlah kementerian hanya 19 orang dan pemerintahannya berjalan sangat stabil. Begitu pula di Perancis jumlah kementerian hanya 17, Korea jumlah kementerian 18, Tiongkok yang jumlah penduduknya lebih dari 1,3 miliar orang, jumlah kementerian hanya 26.

"Kita harus mendesain total organisasi pemerintahan. Kita harus punya grand design profil organisasi pemerintahan ke depan. Sekarang ini masih mengadopsi desain organisasi tradisional," ucapnya.

Menurutnya organisasi kementerian di Indonesia sangat padat dan harus segera di-reform. Biasanya menyebabkan disposisi atau komunikasi yang terjadi berjenjang ke setiap angkatan. Harusnya sekarang ini disposisi lebih fleksibel dan langsung ke fungsional.

Pengajar Administrasi Negara, Kebijakan Publik, Reformasi Birokrasi dan Local Governance, Human Resources Management in Public Sector, Universitas Padjadjaran, Bandung, Yogi Suprayogi, menegaskan, variabel utama di masa depan pemerintahan seperti disrupsi di semua kehidupan, menguatnya artificial intelligence, penggunaan big data, hingga interaksi dan pelayanan online.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

2 Prajurit TNI Gugur di Papua

Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali berulah di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua.

NASIONAL | 20 September 2020

Azis Syamsuddin: Negara Jangan Kalah dengan KKB

Wakil ketua DPR Azis Syamsuddin turut berduka cita terhadap personel TNI gugur akibat ditembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

NASIONAL | 20 September 2020

Atasi Dampak Covid-19, DPR Ajak GP Ansor kian Membumikan Pancasila

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan harapan agar Gerakan Pemuda (GP) Ansor mampu melahirkan ide besar membumikan Pancasila,

NASIONAL | 20 September 2020

Istana Sebut Perppu Penyempurnaan Pilkada Masih Dibahas

Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih membahas Perppu Penyempurnaan Pilkada

NASIONAL | 20 September 2020

Gubernur Khofifah Apresiasi Mobil Listrik SMK Model PGRI 1 Mejayan

Kehadiran Gubernur Jatim ini mampu menjadi support untuk menyelesaikan pesanan Mobil Listrik UMKM Mokasi yang sampai saat ini telah mencapai 186 pesanan.

NASIONAL | 20 September 2020

Tekan Penyebaran Covid-19, Tim Terpadu Sisir 25 Lokasi Keramaian di Medan

Masih banyak masyarakat di Kota Medan yang mengabaikan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

NASIONAL | 20 September 2020

Mendikbud Pastikan Pendidikan Sejarah Tidak Dihapus dari Kurikulum

Nadiem mengaku terkejut ketika komitmennya terhadap sejarah bangsa dipertanyakan publik.

NASIONAL | 20 September 2020

PGRI Tolak Rencana Penghapusan Pendidikan Sejarah dari Kurikulum

Sebab, pelajaran sejarah sangat penting bagi pembentukan peserta didik yang berkarakter baik sesuai jati diri bangsa sesuai Pancasila dan UUD 1945.

NASIONAL | 20 September 2020

KPAI Minta Kurikulum Sejarah Diperbaiki, Tidak Dihapus

Retno menilai memang ada muatan-muatan kurikulum sejarah dan materi pelajaran sejarah yang harus diperbaiki, begitupun metode pembelajaran sejarahnya.

NASIONAL | 20 September 2020

Pemuda Muhammadiyah Apresiasi Kerukunan Beragama di Sulut

Sulut merupakan etalase kerukunan dan kebersamaan umat beragama di Indonesia.

NASIONAL | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS