Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-3.03)   |   COMPOSITE 5144.05 (-26.58)   |   DBX 982.653 (-3.59)   |   I-GRADE 141.194 (-0.79)   |   IDX30 430.883 (-2.72)   |   IDX80 114.327 (-0.74)   |   IDXBUMN20 295.098 (-1.8)   |   IDXG30 119.385 (-1)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-2.32)   |   IDXQ30 125.574 (-0.9)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.89)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.1)   |   INFOBANK15 842.759 (-4.13)   |   Investor33 376.322 (-2.34)   |   ISSI 151.265 (-1.06)   |   JII 550.5 (-5.79)   |   JII70 187.95 (-1.79)   |   KOMPAS100 1026.39 (-6.95)   |   LQ45 794.213 (-4.89)   |   MBX 1420.94 (-7.67)   |   MNC36 281.737 (-1.82)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.11)   |   SMInfra18 242.709 (-1.93)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-2.02)   |  

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Senin, 21 September 2020 | 12:37 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman bakal mengajukan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jika tak kunjung mengambil alih perkara skandal Djoko Tjandra atau mengusut pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Boyamin menegaskan, dengan bukti-bukti yang telah disampaikannya, termasuk mengenai istilah 'bapakku' 'bapakmu' dan King Maker, seharusnya memudahkan KPK mengusut tuntas kasus ini.

"Kedepannya Kami tetap mencadangkan gugatan Praperadilan terhadap KPK apabila tidak menindaklanjuti bahan-bahan yang telah kami serahkan," kata Boyamin, di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Menurutnya, praperadilan dapat menjadi ruang untuk membongkar skandal kasus ini. Setidaknya, melalui praperadilan, bukti-bukti keterlibatan pihak lain yang telah disampaikannya dapat dibeberkan di hadapan Majelis Hakim.

"Praperadilan yang akan kami ajukan nanti adalah juga dipakai sarana untuk membuka semua isi dokumen tersebut agar diketahui oleh publik secara sah di hadapan Hakim," katanya.

Diketahui, MAKI telah menyampaikan berbagai bukti sejumlah inisial nama dan istilah yang diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra. Teranyar, Boyamin telah menyampaikan dokumen setebal sekitar 200 halaman ke KPK pada Jumat (18/9/2020) lalu.

Boyamin pun telah menjelaskan kepada KPK mengenai keterlibatan sejumlah inisial dan istilah, termasuk bapakku dan bapakmu serta sosok King Maker. Istilah bapakku dan bapakmu diduga dipergunakan jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking untuk mengurus permintaan fatwa ke MA. Sementara sosok King Maker disebut merupakan pihak yang membuat Pinangki bersama teman dekatnya bernama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Malaysia.

Tak hanya itu, Boyamin menyebut King Maker merupakan pihak yang mengetahui proses pengurusan agar Djoko Tjandra terbebas dari eksekusi. Boyamin pun mengungkap sebagian percakapan Pinangki dan Anita yang menyinggung ketiga istilah tersebut.

"Untuk pertanggungjawaban kepada publik terkait dengan istilah "Bapakku dan Bapakmu" dan istilah "King Maker" maka bersama ini dipublikasikan foto dari print out sebuah narasi yang diduga percakapan melalui sarana WA handphone antara PSM (Pinangki Sirna Malasari) dan ADK (Anita Dewi Kolopaking) dalam melakukan pengurusan fatwa untuk membantu pembebasan JST (Djoko S Tjandra) dari perkara yang membelitnya berupa penjara 2 tahun atas perkara dugaan korupsi cesie hak tagih bank Bali," katanya.

Salah satu percakapan yang diungkapkan Boyamin adalah sebagai berikut :
Pinangki : "Bapak saya berangkat ke puncak tadi siang ini jam 12"
Anita Kolopaking : "Pantesan bapak jadi tidak bisa hadir"
Pinangki : "Bukan itu juga bu"
Pinangki : "Karena King Maker belum clear juga"

Boyamin menegaskan, print out seluruh dokumen setebal sekitar 200 halaman tersebut telah diserahkan kepada KPK. Tak hanya menjelaskan, Boyamin mengaku telah menyertakan tambahan dokumen lain dan analisa yang relevan pada Jumat kepada KPK.

Bahan-bahan tersebut, kata Boyamin, semestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung pada pekan ini.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan baru atas bahan materi 'bapakku dan bapakmu' dan 'Kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif atas perkara rencana pembebasan JST (Joko Soegiarto Tjandra)," tegasnya.

Siap Tindaklanjuti

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan kesiapan pihaknya menindaklanjuti dan menyelidiki laporan MAKI mengenai dugaan keterlibatan pihak lain dalam perkara dugaan korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait permintaan fatwa ke Mahkamah Agung (MA) untuk Djoko Soegiarto Tjandra. Penyelidikan ini akan dilakukan jika Kejagung tak juga menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut.

"Jika ada laporan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti maka KPK dapat langsung mengambil alih dan menindaklanjutinya sendiri," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Minggu (20/9/2020).

Apalagi, kata Nawawi, Kejagung telah melimpahkan perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan akan disidangkan pada pekan ini. Dengan demikian, KPK memiliki kewenangan meneruskan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang tak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung

"Insyaallah karena berkas Jaksa P telah dilimpahkan ke persidangan, maka terbuka bagi KPK untuk memulai penyelidikan pada nama-nama yang disampaikan MAKI sepanjang memang didukung bukti yang cukup untuk itu," terang Nawawi.
Nawawi menyebut hal itu selaras dengan kewenangan yang dimiliki KPK yang tercantum dalam pasal 10A ayat (2) huruf (a) UU Nomor 19 Tahun 2019," kata Nawawi.

Pasal 10A ayat (1)) UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan, disebutkan, "Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan".

Sementara Pasal 10A ayat (2) menyatakan, "Pengambilalihan penyidikan dan/atau penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan, a) laporan masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi tidak ditindaklanjuti; b) proses penanganan Tindak Pidana Korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungiawabkan; c) penanganan Tindak Pidana Korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sesungguhnya; d) penanganan Tindak Pidana Korupsi mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi; e) hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau f) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Pasal 10A ayat (3) menyatakan, "Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan, kepolisian dan/atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi."



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jubir Presiden Sebut Penyelenggaraan Pilkada sesuai Jadwal

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Civitas Academica UI Polisikan Politikus PKS Al Muzzammil Yusuf

Al Muzzammil Yusuf dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik.

NASIONAL | 21 September 2020

Inilah Jadwal Penyaluran Kuota Internet untuk Belajar Mengajar dari Kemdikbud

Inilah tahapan pemberian kuota internet untuk siswa, mahasiswa, dan pendidik mulai September hingga Desember.

NASIONAL | 21 September 2020

Kasetpres Tegaskan Jokowi Lakukan Protokol Kesehatan Ketat

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan, Presiden Joko Widodo menerapkan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan tugasnya

NASIONAL | 21 September 2020

Wanita Diduga Sengaja Tularkan Covid-19 di Mal Sedang Jalani Karantina di Semarang

Hakam menjelaskan kejadian itu bermula dari percakapan WA antara Lisa dan tetangganya, Fina.

NASIONAL | 21 September 2020

Resmi, Hari Ini Kemdikbud Terbitkan Juknis untuk Bantuan Kuota

Kemdikbud akhirnya meresmikan peraturan petunjuk teknis untuk bantuan kuota data internet 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Kasus Korupsi Djoko Tjandra Cs Kembali Dilimpahkan ke Kejagung

Berkas perkara Tipikor yang dilimpahkan hari ini itu adalah milik Djoko, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 21 September 2020

Rektor Unhan Serukan Budaya Damai dalam Pilkada Serentak 2020

Rektor Unhan mengusulkan agar pemerintah menerapkan e-voting dalam pilkada serentak 2020 yang telah dilaksanakan di banyak negara.

NASIONAL | 21 September 2020

Belajar Tatap Muka di Bengkulu Tengah, Siswa Wajib Kontongi Izin Wali Murid Bermeterai Rp 6.000

"Namun, kita berharap pelaksanaan KMB tatap muka berjalan baik di Bengkulu Tengah," kata Saidirman.

NASIONAL | 21 September 2020

Kader PSI Siapkan Bukti Rekaman Asusila Bupati Poso dengan ASN

Novran mengatakan, bukti rekaman dugaan asusila Bupati Poso dengan ASN berinisial VT sudah beredar luas di masyarakat.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS