Komjak: Penegak Hukum Harus Berkolaborasi Jerat Mafia Kasus Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-3.03)   |   COMPOSITE 5144.05 (-26.58)   |   DBX 982.653 (-3.59)   |   I-GRADE 141.194 (-0.79)   |   IDX30 430.883 (-2.72)   |   IDX80 114.327 (-0.74)   |   IDXBUMN20 295.098 (-1.8)   |   IDXG30 119.385 (-1)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-2.32)   |   IDXQ30 125.574 (-0.9)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.89)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.1)   |   INFOBANK15 842.759 (-4.13)   |   Investor33 376.322 (-2.34)   |   ISSI 151.265 (-1.06)   |   JII 550.5 (-5.79)   |   JII70 187.95 (-1.79)   |   KOMPAS100 1026.39 (-6.95)   |   LQ45 794.213 (-4.89)   |   MBX 1420.94 (-7.67)   |   MNC36 281.737 (-1.82)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.11)   |   SMInfra18 242.709 (-1.93)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-2.02)   |  

Komjak: Penegak Hukum Harus Berkolaborasi Jerat Mafia Kasus Djoko Tjandra

Senin, 21 September 2020 | 13:32 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Kejaksaan (Komjak) menyatakan kolaborasi penegak hukum baik kejaksaan, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diperlukan untuk menjerat para mafia kasus, termasuk dari unsur politik yang diduga terlibat mafia hukum skandal Djoko Tjandra.

Dalam rentetan skandal Djoko Tjandra, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah merampungkan penyidikan kasus dugaan suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat yang menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari. Berkas perkara Pinangki telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan akan disidangkan pada pekan ini. Selain itu, Kejagung masih menyidik kasus tersebut dengan tersangka Djoko Tjandra dan mantan politisi Andi Irfan Jaya.

Dalam kaitannya dengan dugaan permufakatan jahat inilah Komjak menilai pentingnya kerja sama Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam memberantas praktik mafia hukum yang sejauh ini telah melibatkan lintas profesi, seperti penegak hukum, penasihat hukum, pengusaha hingga politisi.

"Publik tidak mempersoalkan koordinasi dan supervisi, tapi publik mengharapkan para bandit penjahat ini ditindak. Penekanannya pada mafia hukum, markus lintas profesi. Sudah ada oknum penegak hukum, oknum penasihat hukum, oknum pengusaha dan terakhir oknum politisi. Ini yang diharapkan publik dapat diungkap tuntas kerja sama penegak hukum, baik Kepolisiak, Kejaksaan dan KPK," kata Ketua Komjak Barita Simajuntak saat dikonfirmasi, Senin (21/9/2020).

Barita mengungkapkan, berdasarkan ekspos yang dilakukan Komjak pertama kali terkuak Jaksa Pinangki yang notabene tidak berperan sebagai penyidik jaksa dan tidak memiliki kewenangan eksekusi, justru menjadi salah satu sosok sentral dalam kasus ini, terutama dalam permintaan fatwa ke MA agar Djoko Tjandra tak dieksekusi Kejaksaan.

Selain itu, muncul oknum penasihat hukum Anita Kolopaking, serta Andi Irfan Jaya, pengusaha sekaligus mantan politisi Nasdem.

Menurut Barita, benang merah dari rentetan skandal ini telah terlihat, yakni adanya mafia hukum yang 'bermain'.

"Ini sudah kelihatan benang merahnya, bahwa diduga ada mafia sindikat atau industri hukum yang bermain di sini," tegasnya.
Untuk itu, Barita meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh pihak yang terlibat. Termasuk mengenai informasi mengenai dugaan adanya anggota parlemen atau politisi lainnya yang terlibat dalam kasus ini.

Ditekankan, pengusutan secara tuntas kasus ini dapat menjaga kredibilitas lembaga penegak hukum dan penegakan hukum itu sendiri.

“Kalau sudah sedemikian parahnya, kalau tidak ditindak tegas tentu publik menduga metamorfosis sindikat hukum ini akan rusak dan akan terus menerus menggerogoti penegakan hukum kita. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Menurutnya, KPK sudah sepatutnya tidak tinggal diam untuk turut membongkar dan memberantas mafia hukum, terutama terkait skandal Djoko Tjandra. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Barita meyakini KPK memiliki kemampuan untuk mengungkap secara tuntas kasus ini, termasuk melalui koordinasi dan supervisi. Apalagi, hanya KPK lembaga penegak hukum yang tidak mempunyai konflik kepentingan dalam rentetan skandal Djoko Tjandra.

“Ini kan sebenarnya sudah kelihatan, apa KPK masih mau diam, tidak melakukan langkah yang proaktif? Mafia hukum ini sudah sangat mengancam,” tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

11 Tokoh Jateng Terima PWI Jateng Award 2020

Mbak Ita, mendapat penghargaan atas dedikasinya sebagai tokoh perempuan yang melakukan inovasi dalam birokrasi pemerintahan di Kota Semarang.

NASIONAL | 21 September 2020

Pendeta Yeremias Zanambani Tewas Ditembak di Intan Jaya, Polda Papua Masih Selidiki Pelakunya

“Dari keterangan yang saya dengar almarhum bersama istri hendak menuju ke kandang ternak (babi) untuk memberikan makan (ternaknya)," kata Pdt Timototius.

NASIONAL | 21 September 2020

Tak Usut King Maker di Skandal Djoko Tjandra, KPK Bakal Digugat

Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman bakal mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK jika tak ambil alih perkara Djoko Tjandra

NASIONAL | 21 September 2020

Jubir Presiden Sebut Penyelenggaraan Pilkada sesuai Jadwal

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Civitas Academica UI Polisikan Politikus PKS Al Muzzammil Yusuf

Al Muzzammil Yusuf dianggap telah melakukan fitnah, pembunuhan karakter, dan kebohongan publik.

NASIONAL | 21 September 2020

Inilah Jadwal Penyaluran Kuota Internet untuk Belajar Mengajar dari Kemdikbud

Inilah tahapan pemberian kuota internet untuk siswa, mahasiswa, dan pendidik mulai September hingga Desember.

NASIONAL | 21 September 2020

Kasetpres Tegaskan Jokowi Lakukan Protokol Kesehatan Ketat

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menegaskan, Presiden Joko Widodo menerapkan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan tugasnya

NASIONAL | 21 September 2020

Wanita Diduga Sengaja Tularkan Covid-19 di Mal Sedang Jalani Karantina di Semarang

Hakam menjelaskan kejadian itu bermula dari percakapan WA antara Lisa dan tetangganya, Fina.

NASIONAL | 21 September 2020

Resmi, Hari Ini Kemdikbud Terbitkan Juknis untuk Bantuan Kuota

Kemdikbud akhirnya meresmikan peraturan petunjuk teknis untuk bantuan kuota data internet 2020.

NASIONAL | 21 September 2020

Kasus Korupsi Djoko Tjandra Cs Kembali Dilimpahkan ke Kejagung

Berkas perkara Tipikor yang dilimpahkan hari ini itu adalah milik Djoko, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Prasetijo Utomo.

NASIONAL | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS