Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Kamis, 24 September 2020 | 18:57 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pasal di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hingga kini masih mendapat sorotan karena dianggap telah membatasi kebebasan berpendapat. Beberapa pasal di UU ITE juga dianggap masih kontroversial.

"Hingga kini memang masih ada pasal-pasal yang dianggap kontroversial di dalam UU ITE," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Sri Wiyanti Eddyono, dalam diskusi Webinar "UU ITE dan ancaman kriminalisasi kebebasan berinternet", di Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Pasal-pasal kontroversial yang ada di UU ITE tersebut seperti Pasal 27 yang mengatur kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, hingga pemerasan. Kemudian Pasal 28 terkait kabar bohong yang berdampak pada kerugian konsumen dalam transaksi ekonomi, ras yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan pasal 29 yaitu terkait ancaman kekerasan.

Menurutnya, negara hukum memang harus mengatur kehidupan antar warganegara satu dengan yang lainnya. Artinya, upaya mngatur hubungan antar warganegara menjadi salah satu faktor utama.

"Hukum pidana harus kita telah lebih lanjut apakah dia mengatur hubungan warganegara dengan warganegara lainnya. Sejauh mana subtansi hukum itu melindungi kebebasan hak dan individu maupun kelompok masyarakat dan memperhatikan serta dimensi hak asasi manusia, sosial dan politik dengan berprinsip keadilan," ujarnya.

Dalam negara hukum, elemen subtansi juga menjadi sangat penting. Disinilah ada mekanisme kontrol dan posisi hukum pidana dalam kerangka hak asasi manusia, yakni saling terkait dan saling mempengaruhi.

"Tujuan hukum pidana perlindungan individu, perlindungan masyarakat, perlindungan negara, bahkan perlindungan dunia. Apapun perbuatan yang dilanggar jelas harus ada UU-nya dulu," ucapnya.

Idealnya, hukum pidana memang harus menjadi alat yang ampuh dalam upaya perlindungan HAM. Tetapi dalam kenyataannya UU ITE sebagai hukum pidana khusus memiliki karakter kekhususan seperti pengaturan subtansi, dimensi informasi digital/online/jaringan internet.

Dirinya mengingatkan, dimensi HAM dalam UU ITE juga harus melindungi kepentingan setiap individu dari abuse of using technology, serta melindungi masyarakat (ketertiban umum) dan kejahatan yang berdimensi SARA pada masyarakat luas karena memang banyak sekali pesan-pesan yang bernada SARA di internet.

Deputi Direktur Riset Elsam, Wahyudi Djafar, menilai, saat ini memang sudah muncul kecenderungan pemidanaan di dalam pemanfaatan teknologi internet. Padahal, PBB sendiri sudah mengeluarkan berbagai resolusi untuk kondisi itu.

"PBB sudah mulai melakukan penyelidikan terkait internet dan ham sejak 1997. Penyelidikan dilakukan khususnya terkait dampak internet terhadap kesetaraan dan kesempatan dalam mengakses informasi serta hak atas kebebasan berekspresi maupun HAM pada umumnya," kata Wahyudi.

Dalam perkembangannya, PBB telah mengeluarkan sejumlah resolusi terkait. Misalnya resolusi Dewan HAM Nomor 20/8 (2012), resolusi 26/13 (2013) dan resolusi nomor 69/166 (2014) tentang hak privasi di era digital. Semua dilakukan untuk menjamin penghormatan penuh terhadap HAM, termasuk hak kebebasan berekspresi di dunia maya.

"Terakhir pada tahun 2018 PBB juga mengeluarkan resolusi 73/266 (2018) yang menggarisbawahi pentingnya penghormatan HAM dan kebebasan dasar dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi," ucapnya.

Menurutnya, kriminalisasi kebebasan berinternet mulai dari hate speech, kesusilaan, disinformasi dan lain-lain perlu untuk ditata ulang. Di banyak negara bahkan sudah menerapkan dekriminalisasi pencemaran nama baik di internet.

"Sudah ada sekitar ada 20 negara yang melakukan dekriminalisasi pencemaran nama baik. Juga ada sekitar 15 negara yang mendekriminalisasi pencemaran nama baik melalui pencemaran tertulis," ucapnya.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

UU ITE Dianggap Bertolak Belakang dengan Kebebasan Berpendapat

Seseorang bisa dengan begitu mudahnya dipidanakan melalui UU ITE yang belum tentu memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana.

NASIONAL | 24 September 2020

Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Jerat Eks Kadis PUPR Lampung Selatan

KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan

NASIONAL | 24 September 2020

Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan Menurun 314 Juta Ton CO2 hingga 2030

Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 adalah Rp 3.500 triliun.

NASIONAL | 24 September 2020

Komisi III DPR Nilai Pengelolaan Lapas Tidak Profesional

Kaburnya Cai Changpan dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, menjadi bukti sengkarut penanganan lapas yang jauh dari kategori profesional.

NASIONAL | 24 September 2020

Sepekan Pengetatan di Kota Bandung, Infeksi Covid-19 Masih Meningkat

Level kewaspadaan oranye itu berarti memiliki risiko sedang dalam konteks kenaikan kasus.

NASIONAL | 24 September 2020

Penanganan Pandemi Membaik, Angka Kematian Turun di Jabar

Sebelum ada koordinasi dari Pak Menko itu, (tingkat kematian akibat Covid-19) di Jabar 2,4%, sekarang di angka 1,88 %.

NASIONAL | 24 September 2020

Cegah Klaster Pengungsian, Daerah Diminta Siaga Banjir

Dengan banyaknya pengungsi, Wiku menilai akan ada potensi cukup besar terjadi penularan -19 di lokasi pengungsian, sehingga bisa menimbulkan klaster baru

NASIONAL | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020

Pasangan Ratu Ati-Sokhidin Yakin Menang di Kota Cilegon

Pasangan Ratu Ati Marliati-Sokhidin yakin meraih kemenangan pada Pilkada Kota Cilegon karena mereka mendapat nomor yang identik dengan kemenangan.

NASIONAL | 24 September 2020

Mengundurkan Diri, Febri Diansyah Pastikan Tak Akan Tinggalkan KPK

Surat pengunduran diri Febri disampaikan kepada Sekjen KPK, Kabiro SDM dan pimpinan KPK pada 18 September 2020.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS