Kasus Jiwasraya, Direktur Maxima Integra Dituntut Penjara Seumur Hidup
INDEX

BISNIS-27 448.452 (2.34)   |   COMPOSITE 5112.19 (31.86)   |   DBX 973.986 (8.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.48)   |   IDX30 428.304 (2.58)   |   IDX80 113.764 (0.56)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.17)   |   IDXG30 119.182 (0.2)   |   IDXHIDIV20 379.228 (3.03)   |   IDXQ30 124.656 (0.92)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.7)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (-0.32)   |   IDXV30 107.478 (0.14)   |   INFOBANK15 831.648 (11.11)   |   Investor33 374.125 (2.2)   |   ISSI 151.171 (0.09)   |   JII 550.867 (-0.37)   |   JII70 188.056 (-0.11)   |   KOMPAS100 1022.34 (4.05)   |   LQ45 789.815 (4.4)   |   MBX 1412.7 (8.24)   |   MNC36 280.331 (1.41)   |   PEFINDO25 282.464 (2.47)   |   SMInfra18 241.575 (1.13)   |   SRI-KEHATI 316.512 (2.46)   |  

Kasus Jiwasraya, Direktur Maxima Integra Dituntut Penjara Seumur Hidup

Kamis, 24 September 2020 | 21:52 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Jaksa meyakini Joko Hartono terbukti melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya secara bersama-sama.

"Menuntut supaya dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer. Menjatuhkan pidana penjara seumur hidup denda Rp 1 miliar. Apabila tidak membayar denda, akan diganti 6 bulan kurungan," kata Jpu Yanuar Utomo saat membacakan surat tuntutan terhadap Joko Hartono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, JPU mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, JPU menilai, Joko tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sementara, Jaksa menilai tidak hal yang meringankan perbuatan Joko Hartono.

"Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal meringankan tidak ada," kata jaksa.

Dalam pertimbangan tuntutannya, Jaksa meyakini Joko bersama-sama lima terdakwa lainnya, yakni Direktur Utama PT Hanson International Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram) Heru Hidayat; mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya; serta Syahmirwan, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya melakukan serangkaian perbuatan yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 16,807 triliun terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya periode 2008-2018.

"Bahwa perbuatan terdakwa bersama Benny Tjokro, Heru Hidayat, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, dan Syahmirwan telah merugikan negara Rp 16.807.283.375.000,00," kata Jaksa.

Jaksa mengatakan, Joko Hartono dkk mengatur dan mengendalikan 13 manajer investasi untuk membentuk produk reksa dana khusus untuk PT Asuransi Jiwasraya. Tercatat terdapat sedikitnya 21 jenis saham dan reksadana yang dibeli oleh Jiwasraya sepanjang 2008 sampai 2018 melalui 13 manajemen investasi yang dikendalikan Joko Hartono Tirto dan terafiliasi dengan Benny Tjokro dan Heru Hidayat. Pengelolaan reksa saham dan reksa dana yang dikendalikan Joko Hartono dkk itu disebut Jaksa tidak memberikan keuntungan untuk Jiwasraya.

"21 produk Reksa Dana yang dikelola 13 manajer investasi dikendalikan oleh Joko Hartono Torto yang merupakan pihak terafiliasi dengan terdakwa Heru dan Benny Tjokro, yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan investasi dan tidak dapat memenuhi kebutuhan likuiditas guna menunjang kegiatan operasional perusahaan," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Joko diyakini Jaksa melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sejatinya Benny Tjokro dan Heru Hidayat yang juga menjadi terdakwa perkara ini akan mendengarkan tuntutan Jaksa. Namun, pembacaan tuntutan keduanya ditunda lantaran masih dibantarkan karena terkonfirmasi positif Covid-19.

Sehari sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa lain perkara ini yang merupakan mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya.

Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo. Tuntutan terhadap Hary lebih berat ketimbang Hendrisman dan Syahmirwan yang juga menjadi terdakwa perkara ini.

Jaksa menuntut Hendrisman untuk dihukum 20 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Syahmirwan dituntut dijatuhi hukuman 18 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Pakar: Kemdikbud Harus Punya Basis Data yang Baik

Jika tidak, maka formula yang dibuat itu bisa menjadi tidak efektif daya berlakunya.

NASIONAL | 24 September 2020

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Beberapa pasal di UU ITE dianggap masih kontroversial.

NASIONAL | 24 September 2020

UU ITE Dianggap Bertolak Belakang dengan Kebebasan Berpendapat

Seseorang bisa dengan begitu mudahnya dipidanakan melalui UU ITE yang belum tentu memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana.

NASIONAL | 24 September 2020

Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Jerat Eks Kadis PUPR Lampung Selatan

KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan

NASIONAL | 24 September 2020

Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan Menurun 314 Juta Ton CO2 hingga 2030

Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 adalah Rp 3.500 triliun.

NASIONAL | 24 September 2020

Komisi III DPR Nilai Pengelolaan Lapas Tidak Profesional

Kaburnya Cai Changpan dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, menjadi bukti sengkarut penanganan lapas yang jauh dari kategori profesional.

NASIONAL | 24 September 2020

Sepekan Pengetatan di Kota Bandung, Infeksi Covid-19 Masih Meningkat

Level kewaspadaan oranye itu berarti memiliki risiko sedang dalam konteks kenaikan kasus.

NASIONAL | 24 September 2020

Penanganan Pandemi Membaik, Angka Kematian Turun di Jabar

Sebelum ada koordinasi dari Pak Menko itu, (tingkat kematian akibat Covid-19) di Jabar 2,4%, sekarang di angka 1,88 %.

NASIONAL | 24 September 2020

Cegah Klaster Pengungsian, Daerah Diminta Siaga Banjir

Dengan banyaknya pengungsi, Wiku menilai akan ada potensi cukup besar terjadi penularan -19 di lokasi pengungsian, sehingga bisa menimbulkan klaster baru

NASIONAL | 24 September 2020

Olly Dondokambey-Steven Kandouw Dapat Nomor Urut 3

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey-Steven Kandouw mendapat nomor urut 3.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS