Skandal Djoko Tjandra, KPK Olah Berbagai Informasi
INDEX

BISNIS-27 447.922 (-2.38)   |   COMPOSITE 5096.45 (-20.84)   |   DBX 966.383 (-3.17)   |   I-GRADE 139.404 (-0.96)   |   IDX30 427.333 (-2.25)   |   IDX80 113.424 (-0.5)   |   IDXBUMN20 292.954 (-1.1)   |   IDXG30 119.109 (-0.52)   |   IDXHIDIV20 379.033 (-2.14)   |   IDXQ30 124.381 (-0.5)   |   IDXSMC-COM 220.154 (-0.57)   |   IDXSMC-LIQ 258.539 (0.35)   |   IDXV30 108.161 (-0.42)   |   INFOBANK15 830.634 (-7)   |   Investor33 372.738 (-1.82)   |   ISSI 150.924 (-0.31)   |   JII 548.46 (-1.24)   |   JII70 187.38 (-0.44)   |   KOMPAS100 1019.47 (-5.04)   |   LQ45 787.196 (-3.67)   |   MBX 1409.36 (-5.93)   |   MNC36 279.413 (-1.35)   |   PEFINDO25 280.307 (0.94)   |   SMInfra18 241.86 (-0.29)   |   SRI-KEHATI 315.824 (-1.67)   |  

Skandal Djoko Tjandra, KPK Olah Berbagai Informasi

Kamis, 24 September 2020 | 22:15 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan terus memantau perkembangan penanganan skandal terpidana perkara cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra yang ditangani Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan, tim supervisi KPK saat ini sedang intens mengolah berbagai informasi yang diterima baik yang disampaikan masyarakat maupun hasil koordinasi dan supervisi dengan Kejagung dan Polri.

"Informasi-informasi ini memang sedang intens kami olah," kata Deputi Penindakan KPK, Karyoto di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Diketahui, pimpinan KPK telah memerintahkan Deputi Penindakan untuk menerbitkan surat perintah supervisi skandal Djoko Tjandra. Atas surat perintah tersebut, KPK pun telah mengundang Kejaksaan dan Polri untuk gelar perkara secara terpisah.

Meski demikian, hingga saat ini, KPK belum memutuskan untuk mengambil alih perkara tersebut atau membuka penyelidikan baru yang terpisah dari perkara yang ditangani Polri dan Kejagung.

Karyoto menyatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan informasi.

"Saya perlu sampaikan bahwa kami belum tahap lidik, kami baru batas pengumpulan informasi-informasi," katanya.

Karyoto enggan membeberkan lebih jauh informasi yang telah diterima dan sedang diolah pihaknya. Namun, Karyoto mengakui, salah satu informasi yang sedang didalami pihaknya mengenai adanya dugaan digunakannya Hotel Mulia milik Djoko Tjandra sebagai jaminan pembayaran biaya pengurusan fatwa MA sebesar US$ 10 juta sesuai proposal action plan yang disodorkan jaksa Pinangki Sirna Malasari dan mantan politikus Nasdem Andi Irfan Jaya.

"Sebenarnya bukan tukar guling, tapi kita sudah terima informasi itu, akan kita dalami," katanya.

Selain mengenai informasi-informasi yang beredar, KPK juga sedang membahas secara intens mengenai langkah selanjutnya. Hal ini lantaran perkara Pinangki telah bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menurutnya, selama ini KPK belum pernah mengambil alih penanganan suatu perkara yang telah bergulir di pengadilan.

Yang pasti, kata Karyoto, pihaknya akan terus memantau perkembangan skandal Djoko Tjandra.

"Andai kata tersangka ini pasalnya lain kemudian ada tindak pidana lain mungkin bisa diulangi. Bisa penyelidikan awal dengan suatu gambaran tindak pidana yang belum terjadi. Tapi ya kita liat saja nanti sama-sama ke depan, bagaimana persidangan Pinangki ini bisa berjalan dengan fair dan tentunya kalau sidang terbuka secara umum, masyarakat akan tahu apa saja yang disidangkan dan kesaksian-kesaksian siapa saja yang dipanggil. Nanti bisa lewat langsung atau daring. Jadi kalau dalam proses sidang ini hal yang baru kalau andai kata terjadi," katanya.

Selain gelar perkara, KPK diketahui menerima berbagai informasi dari masyarakat mengenai skandal Djoko Tjandra. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, misalnya, telah menyampaikan dokumen setebal sekitar 200 halaman kepada KPK.

Dokumen itu memuat sejumlah inisial nama dan istilah yang diduga terlibat dalam skandal Djoko Tjandra.

Boyamin pun telah menjelaskan kepada KPK mengenai keterlibatan sejumlah inisial dan istilah, termasuk 'bapakku' dan 'bapakmu' serta sosok 'King Maker'. Istilah bapakku dan bapakmu diduga dipergunakan Jaksa Pinangki dan pengacara Anita Kolopaking untuk mengurus permintaan fatwa ke MA.

Sementara sosok King Maker disebut merupakan pihak yang membuat Pinangki bersama teman dekatnya bernama Rahmat menemui Djoko Tjandra di Malaysia. Tak hanya itu, Boyamin menyebut King Maker merupakan pihak yang mengetahui proses pengurusan agar Djoko Tjandra terbebas dari eksekusi. Boyamin pun mengungkap sebagian percakapan Pinangki dan Anita yang menyinggung ketiga istilah tersebut.

Salah satu percakapan yang diungkapkan Boyamin adalah sebagai berikut :

Pinangki : "Bapak saya berangkat ke puncak tadi siang ini jam 12"

Anita Kolopaking : "Pantesan bapak jadi tidak bisa hadir"

Pinangki : "Bukan itu juga bu"

Pinangki : "Karena King Maker belum clear juga"

Dengan dokumen yang telah disampaikannya tersebut, kata Boyamin, semestinya dapat digunakan oleh KPK untuk melakukan supervisi dalam gelar perkara bersama-sama Bareskrim dan Kejagung pada pekan ini.

Boyamin meminta KPK mengambil alih penanganan skandal Djoko Tjandra atau melakukan penyelidikan baru untuk menjerat pihak lain yang terlibat.

"Kami tetap meminta KPK untuk melakukan penyelidikan baru atas bahan materi 'bapakku dan bapakmu' dan 'Kingmaker' dikarenakan telah terstruktur, sistemik dan masif atas perkara rencana pembebasan JST," tegasnya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pilbup Serang, Tatu-Pandji Dapat Nomor Urut 1

Pada Pilbup Serang, Ratu Tatu Chasanah-Pandji Tirtayasa (Tatu-Pandji) mendapatkan nomor urut 1 dan Nasrul Ulum-Eki Baihaki (Nasrul-Eki) nomor urut 2.

NASIONAL | 24 September 2020

Seluruh Korban Banjir Bandang Sukabumi Sudah Ditemukan

Korban terakhir, atas nama Jajo, 25 tahun ditemukan dalam radius 15 kilometer dari lokasi kejadian banjir bandang.

NASIONAL | 24 September 2020

Barcelona Konfirmasi Suarez Pindah ke Atletico Madrid

Perpindahan ke Atletico Madrid mengakhiri enam tahun kebersamaan Suarez bersama Barcelona.

NASIONAL | 24 September 2020

Kasus Jiwasraya, Direktur Maxima Integra Dituntut Penjara Seumur Hidup

Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp 1 miliar dalam kasus korupsi Jiwasraya

NASIONAL | 24 September 2020

Skema Dana BOS Tahun Depan Diubah, Pakar: Kemdikbud Harus Punya Basis Data yang Baik

Jika tidak, maka formula yang dibuat itu bisa menjadi tidak efektif daya berlakunya.

NASIONAL | 24 September 2020

Sejumlah Pasal di UU ITE Jadi Sorotan

Beberapa pasal di UU ITE dianggap masih kontroversial.

NASIONAL | 24 September 2020

UU ITE Dianggap Bertolak Belakang dengan Kebebasan Berpendapat

Seseorang bisa dengan begitu mudahnya dipidanakan melalui UU ITE yang belum tentu memenuhi unsur-unsur pelanggaran pidana.

NASIONAL | 24 September 2020

Pengembangan Kasus Adik Zulhas, KPK Jerat Eks Kadis PUPR Lampung Selatan

KPK tetapkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan, Hermansyah Hamidi sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Pemkab Lampung Selatan

NASIONAL | 24 September 2020

Emisi Gas Rumah Kaca Ditargetkan Menurun 314 Juta Ton CO2 hingga 2030

Estimasi kebutuhan investasi untuk menurunkan emisi sebesar 314 juta CO2 adalah Rp 3.500 triliun.

NASIONAL | 24 September 2020

Komisi III DPR Nilai Pengelolaan Lapas Tidak Profesional

Kaburnya Cai Changpan dari Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, menjadi bukti sengkarut penanganan lapas yang jauh dari kategori profesional.

NASIONAL | 24 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS