Busyro Muqoddas Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Busyro Muqoddas Jadi Tim Pengacara Bambang Trihatmodjo

Sabtu, 26 September 2020 | 14:03 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas membenarkan menjadi tim pengacara putra mantan Presiden Soeharto, Bambang Trihatmodjo yang menggugat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Bambang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta atas keputusan Sri Mulyani memperpanjang pencegahannya bepergian ke luar negeri dalam rangka pengurusan piutang negara.

"Betul (jadi tim pengacara) menggugat pemerintah cq Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani karena Bambang Triatmodjo itu diberi keputusan oleh Menteri tersebut untuk dicekal paspornya dicekal ke luar negeri," kata Busyro saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (26/9/2020).

Busyro menjelaskan alasannya bersedia menjadi tim pengacara Bambang. Sebagai seorang advokat sejak 1981, Busyro mengaku terikat dengan prinsip justice for all, equality before the law dan presumption of innocent. Apalagi, katanya, gugatan yang dilayangkan Bambang bukan kasus korupsi atau pelanggaran HAM.

"Setelah kami pelajari, kasus ini bukan kategori dugaan korupsi atau korupsi sama sekali tidak ada, juga bukan kasus misalnya pelanggaran HAM itu juga tidak ada sama sekali, kan enggak mungkin pelanggaran HAM perorangan, jadi yang jelas bukan kasus korupsi," kata Busyro.

Persoalan Lama

Selain itu, kata Busyro, gugatan yang dilayangkan Bambang merupakan persoalan lama. Persoalan yang tidak pernah dipermasalahkan pada pemerintahan sebelumnya, atau pemerintahan setelah Soeharto.

"Di era-era presiden sebelumnya tidak pernah diangkat dipermasalahkan, sejak Presiden Megawati, Gus Dur, SBY, Habibie, dipermasalahkan baru kemarin itu," katanya.

Meski demikian, Busyro belum bersedia merinci langkah yang akan dilakukannya dalam persidangan. Dia meminta semua pihak untuk bersabar sampai kasus ini disidangkan.

"Biar nanti di pengadilan saja dibuka. Biar teman-teman pers bisa mengedukasi masyarakat," katanya.

Dikutip dari laman PTUN DKI Jakarta, gugatan yang diajukan Bambang Trihatmodjo pada 15 September teregister dengan nomor perkara 179/G/2020/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, Bambang Trihatmodjo meminta PTUN menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Wilayah Republik Indonesia terhadap Bambang Trihatmodjo (Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara Sea Games XIX Tahun 1997) dalam Rangka Pengurusan Piutang Negara.

Selain itu, Bambang Trihatmodjo dalam gugatannya meminta PTUN mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menkeu Nomor 108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tersebut.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pencairan Bantuan Sosial Tunai di Samarinda Masuki Tahap Keenam

Saat pembayaran Pos Indonesia langsung scan dan foto wajah KPM untuk di-upload melalui aplikasi Pos Giro Cash.

NASIONAL | 26 September 2020

Capaian Prolegnas Prioritas 2020: Nafsu Besar, Tenaga Kurang

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemkumham Benny Riyanto mengatakan, capaian Prolegnas Prioritas 2020 masih jauh dari harapan

NASIONAL | 26 September 2020

Revisi UU Kejaksaan Dinilai Tak Kurangi Kewenangan Penyidikan Polri

Kekhawatiran revisi UU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

NASIONAL | 26 September 2020

37 Pegawai Mundur, Pimpinan KPK Evaluasi Sistem Kepegawaian

KPK menghormati keputusan para pegawai yang mengundurkan diri.

NASIONAL | 26 September 2020

Vosmed Bantu Pembelajaran Mahasiswa Kedokteran

Vosmed Medical Course membantu mahasiswa kedokteran dalam mengatasi masalah pembelajaran.

NASIONAL | 26 September 2020

Kemkumham Dalami Keterlibatan Pejabat Lapas Terkait Kaburnya Napi Narkoba

Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwil Kemkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dicopot dari jabatannya.

NASIONAL | 26 September 2020

Panglima TNI Mutasi 56 Pati TNI, Termasuk Kepala RSPAD dan Kapuspen

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kembali melakukan mutasi jabatan di lingkungan TNI

NASIONAL | 26 September 2020

Jokowi: Realisasi Program Perlindungan Sosial Berjalan Baik

Sejumlah program dengan alokasi Rp 203,9 triliun dikeluarkan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial.

NASIONAL | 26 September 2020

Danone-Aqua Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Sukabumi

Bantuan Danone-Aqua merupakan inisiatif perusahaan dalam menyikapi situasi dan kondisi masyarakat yang sedang mengalami musibah.

NASIONAL | 26 September 2020

Kerugian Negara Akibat Bencana Rp 22,8 Triliun Per Tahun

Pengembangan teknologi konstruksi tahan gempa sangat diperlukan guna menjawab tantangan penanggulangan risiko akibat bencana gempa.

NASIONAL | 26 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS