Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik
INDEX

BISNIS-27 448.452 (1.72)   |   COMPOSITE 5112.19 (25.99)   |   DBX 973.986 (3.67)   |   I-GRADE 139.714 (1.16)   |   IDX30 428.304 (2.02)   |   IDX80 113.764 (0.51)   |   IDXBUMN20 291.927 (3.06)   |   IDXG30 119.182 (0.07)   |   IDXHIDIV20 379.228 (2.62)   |   IDXQ30 124.656 (0.91)   |   IDXSMC-COM 220.2 (1.57)   |   IDXSMC-LIQ 259.388 (0.35)   |   IDXV30 107.478 (0.46)   |   INFOBANK15 831.648 (8.54)   |   Investor33 374.125 (1.68)   |   ISSI 151.171 (0.15)   |   JII 550.867 (-1.07)   |   JII70 188.056 (-0.08)   |   KOMPAS100 1022.34 (3.5)   |   LQ45 789.815 (3.41)   |   MBX 1412.7 (7.46)   |   MNC36 280.331 (1.07)   |   PEFINDO25 282.464 (3.53)   |   SMInfra18 241.575 (0.59)   |   SRI-KEHATI 316.512 (1.87)   |  

Isu Komunisme Sengaja Dimunculkan untuk Kepentingan Politik

Selasa, 29 September 2020 | 16:42 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (purn) Agus Widjojo menilai, polemik tentang komunisme atau PKI yang menguat setiap tahun jelang 30 September hanya menguras serta mengorbankan tenaga dan pikiran generasi muda bangsa. Selain itu, isu komunisme sepertinya sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik.

Seharusnya, generasi muda bisa memberikan tenaganya untuk efektivitas usaha pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan Agus dalam webinar tentang “Penggalian Fosil Komunisme untuk Kepentingan Politik?” yang digelar Political and Public Policy Studies (P3S), Selasa (29/9/2020).

“Bahwa wabah kebangkitan komunisme sulit tidak diakui untuk hadir setiap tahun menjelang tanggal 30 September atau 1 Oktober. Karena kemunculan berulang pada saat yang tetap itu, sulit dipungkiri bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk kepentingan politik," kata Agus.

Agus menyadari, sejarah tentang PKI atau komunisme tidak bisa dihilangkan karena berhubungan dengan pikiran orang yang sulit untuk ditebak. Ada juga pengalaman perseorangan tentang PKI sehingga membuat tulisan, memoar buku, atau mengadakan pertemuan dengan teman senasib pada zaman dulu. Di samping itu, ada juga yang menganggap dirinya anti-PKI merasa hal tersebut sebagai sebuah kebangkitan dari komunisme.

Terlepas dari itu, Agus menekankan, sebenarnya konstitusi negara sudah sangat tegas dan jelas mengatur tentang larangan PKI. Tapi MPRS 25/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan UU 27/1999 tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara sudah cukup kuat untuk mengebiri perseorangan atau paham komunis diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, memperdebatkan tentang PKI merupakan hal yang sia-sia dan hanya membawa bangsa ini jalan di tempat.

"Polemik yang menguras waktu tenaga dan pikiran dari aset bangsa yang sebenarnya diperlukan meningkatkan efektivitas usaha pembangunan nasional. Terasa sekali apabila sebuah postingan di sebuah media sosial ada provokatif direspons secara defensif oleh pihak yang berlawanan, maka proses balas membalas ini tidak ada habisnya. Dan terkadang juga argumentasi dari proses balas membalas postingan itu sangat tidak logis dan hanya bersifat terkadang juga sindiran kepada pengirimnya dan keluar dari substansi," kata dia.

Antitesis

Lebih lanjut kata Agus, paham komunis merupakan antitesis dari kapitalisme. Komunisme bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan pengungsian, sebagai sistem dari hasil masa lalu. Karena itu, Agus menyarankan untuk menghadapi kebangkitan komunisme lebih baik menghilangkan segala isu yang berkaitan tentang kemiskinan dan pengangguran.

"Jadi bisa dikatakan di samping kita kewaspadaan yang langsung kita tujukan kepada ideologi komunisme, yang paling penting dan lebih penting adalah bagaimana pembangunan kita itu bisa memberikan untuk mengatasi kemiskinan pengangguran pengungsian, dan lebih penting lagi adalah di antara rakyat," jelas Agus.

Agus menganggap sejarah bangsa tentang PKI tidak bisa disimpulkan sebagai bagian untuk memposisikan mana pihak yang salah dan mana yang benar. Agus juga mengingatkan jawaban tersebut juga tidak perlu proses akademik. Agus juga menilai, mewarisi polemik itu hanya akan merugikan generasi muda.

"Polemik semacam ini yang tidak mengandung pengertian akademik intelektual, tetapi lebih bersifat politis untuk menghancurkan lawan,” katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Syahmirwan Ungkap Kejanggalan Kasus Jiwasraya

Menyoroti kejanggalan tidak diperiksanya pemegang saham Asuransi Jiwasraya atau Kementerian BUMN yang dalam perkara ini bertindak sebagai pelapor.

NASIONAL | 30 September 2020

Gugatan Ninmedia Ditolak MK, MNC Group: Hak Siar Dilindungi Negara

Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten lembaga penyiaran.

NASIONAL | 30 September 2020

Panglima TNI Buka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike Tahun 2020

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membuka Lomba TNI-Pacific Virtual Fun Bike sebagai rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 TNI

NASIONAL | 29 September 2020

KSPN Tolak Ikut Mogok Nasional RUU Cipta Kerja

KSPN menilai, advokasi yang telah dilakukan terkait RUU Cipta Kerja sudah melalui jalan panjang dan kajian kritis.

NASIONAL | 30 September 2020

Thankyou Jajaki Kemitraan dengan P&G dan Unilever untuk Akhiri Kemiskinan Ekstrem Global

Thankyou jajaki kemitraan dengan P&G dan Unilever melalui gerakan sosial No Small Plan Campaign.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat: Kapal Penyeberangan Harus Penuhi Persyaratan Kelaiklautan

Persyaratan kelaiklautan kapal penyeberangan meliputi pencegahan pencemaran perairan dari kapal serta manajemen keamanan kapal untuk berlayar.

NASIONAL | 30 September 2020

Ditjen Hubdat Mulai Susun Regulasi Penyelenggaraan TSDP

Di antaranya adalah Perdirjen tentang Pedoman Teknis Halte Sungai dan Danau dan Perdirjen Tentang Pedoman Teknis Rambu Sungai dan Danau.

NASIONAL | 30 September 2020

WIKA Hormati Langkah KPK Tahan Pegawainya

Selain Ketut Suarbawa, KPK turut menahan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau, Adnan.

NASIONAL | 30 September 2020

Revolusi Pendidikan, Digital Platform Jadi Solusi Utama

Koco Paper dan Koco Schools diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk PJJ maupun pelengkap untuk digitalisasi sekolah.

NASIONAL | 30 September 2020

Andre Rosiade Minta Pemerintah Terbitkan Regulasi Over The Top

Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade menyoroti semakin bergantungnya masyarakat Indonesia terhadap layanan Over The Top (OTT) asing.

NASIONAL | 29 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS