Bacakan Pledoi, Terdakwa Jiwasraya Sebut Aksinya Diketahui Banyak Pihak
INDEX

BISNIS-27 503.122 (7.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (89.25)   |   DBX 1066.46 (9.81)   |   I-GRADE 166.255 (3.05)   |   IDX30 491.004 (8.8)   |   IDX80 129.735 (2.65)   |   IDXBUMN20 364.991 (9.26)   |   IDXG30 133.352 (2.1)   |   IDXHIDIV20 441.973 (8.53)   |   IDXQ30 143.512 (2.54)   |   IDXSMC-COM 247.38 (3.5)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (8.02)   |   IDXV30 127.096 (4)   |   INFOBANK15 976.214 (12.27)   |   Investor33 422.656 (6.59)   |   ISSI 167.54 (3)   |   JII 607.336 (12.69)   |   JII70 209.626 (4.39)   |   KOMPAS100 1162.4 (23.4)   |   LQ45 904.834 (17.52)   |   MBX 1587.29 (26.24)   |   MNC36 315.598 (5.98)   |   PEFINDO25 317.232 (4.1)   |   SMInfra18 287.626 (7.78)   |   SRI-KEHATI 361.444 (5.7)   |  

Bacakan Pledoi, Terdakwa Jiwasraya Sebut Aksinya Diketahui Banyak Pihak

Rabu, 30 September 2020 | 12:44 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Keuangan PT Asuransi PT Jiwasraya periode 2008 - 2018, Hary Prasetyo mengakui dirinya bersama mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim harus melakukan sejumlah rencana darurat atau contigency plan untuk bisa menjalankan perusahaan selama 10 tahun.

Hal tersebut disampaikan Hary saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dirinya sebagai terdakwa perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Jiwasraya Asuransi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (29/9/2020).

“Kondisi yang memaksa Kami melakukan (contigency plan). Suatu diskresi Direksi untuk bertindak atas sebuah kondisi keuangan Jiwasraya yang abnormal,” kata Hary.

Sebagai dampak dari pelaksanaan rencana cadangan, Hary mengaku bersama Hendrisman yang kini juga berstatus terdakwa melakukan manipulasi laporan keuangan atau window dressing. Hal tersebut dilakukan dengan menampilkan laporan keuangan yang selalu sehat kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN.

Tujuannya, agar manajemen Jiwasraya kala itu dapat melakukan reasuransi, serta menerbitkan produk berskema ponzi yakni JS Proteksi Plan yang akhirnya menjadikan Jiwasraya merugi seperti saat ini.

“Tentunya kondisi Jiwasraya yang sebenarnya diketahui oleh regulator, bahkan oleh BPK. Sangat tidak mudah menjaga laporan keuangan untuk tetap 'solvent' meski sempat dilakukan revaluasi aset pada 2013. Apakah hal tersebut dikatakan semu? Betul, tapi tidak ada pilihan lain,” ungkap Hary.

Diketahui, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo. Jaksa meyakini Hary bersama-sama mantan Direktur Utama PT Jiwasraya Hendrisman Rahim dan eks Kepala Divisi Investasi PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan telah melakukan korupsi terkait pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara hingga Rp 16,807 triliun.

Nonton Konser "Coldplay"

Dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, Hary diyakini menerima keuntungan pribadi berupa uang sebesar Rp 2,4 miliar, mobil Toyota Harrier senilai Rp 550 juta, hingga mobil Marcedes-Benz E Class senilai Rp 950 juta, serta tiket perjalanan bersama istri menonton konser Coldplay ke Melbourne (Australia). Tak hanya itu, Hary juga menerima fasilitas pembayaran biaya jasa konsultan pajak Hary Prasetyo dari Joko Hartono selaku pihak terafiliasi terdakwa Heru Hidayat sebesar Rp 46 juta.

"Menuntut supaya Majelis Hakim pengadilan menyatakan terdakwa Hary Prasetyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Yanuar Utomo saat membacakan surat tuntutan Hary dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Tuntutan terhadap Hary lebih berat ketimbang Hendrisman dan Syahmirwan yang juga menjadi terdakwa perkara ini. Jaksa menuntut Hendrisman untuk dihukum 20 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan Syahmirwan dituntut dijatuhi hukuman 18 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam menuntut ketiga mantan pejabat Asuransi Jiwasraya, Jaksa mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai ketiga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan perbuatan ketiga terdakwa berimplikasi pada kesulitan ekonomi terhadap para peserta PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, perbuatan terdakwa dinilai terencana, terstruktur dan masif, dan berimplikasi pada timbulnya kesulitan ekonomi nasabah Asuransi Jiwasraya, perbuatan terdakwa menyebabkan kepercayaan masyarakat menurun terhadap perusahaan asuransi. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan serta terdakwa belum pernah dihukum.

Jaksa meyakini, perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun. Dugaan kerugian negara tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Jaksa mengatakan, Hendrisman selaku Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya bersama-sama Hary dan Syahmirwan melakukan kesepakatan dengan Direktur Utama PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel dengan melakukan kesepakatan tanpa penetapan Direksi PT Asuransi Jiwasraya.

Sejak 2008 hingga 2018, ketiga terdakwa telah menggunakan dana-dana hasil produk Jiwasraya berupa produk nonsaving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp 91.105.314.846.726,70 di antaranya untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note (MTN).

Selama periode tersebut, Hendrisman, Hary dan Syahmirwan sepakat untuk menyerahkan pengaturan pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT Asuransi Jiwasraya kepada Benny Tjokro, Heru Hidayat dan Joko Hartono. Pengelolaan dan pengaturan saham sepenuhnya diserahkan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro, sehingga manajer investasi yang dipilih tidak mengetahui secara pasti nama saham yang ditempatkan, kualitas dan jumlah saham yang ditempatkan ke dalam reksa dana.

Atas perbuatannya, ketiga mantan pejabat PT Asuransi Jiwasraya dituntut berdasarkan dakwaan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Lewat Program Baru, Kemendikbud Asah Kemampuan Guru dalam PJJ

Kemendikbud telah meluncurkan program Guru Belajar untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan PJJ di masa pandemi

NASIONAL | 30 September 2020

Kasus Jiwasraya, MAKI Puas Dengan Tuntutan Jaksa

MAKI berharap terdakwa lainnya juga dituntut penjara seumur hidup.

NASIONAL | 30 September 2020

Perburuan Mantan Caleg PDIP, Kinerja KPK Ditagih

Sejak KPK menangkap Wahyu Setiawan selaku Komisioner KPU dalam OTT pada 8 Januari 2020 atau delapan bulan lalu, Harun seolah hilang ditelan bumi

NASIONAL | 29 September 2020

Di Hadapan Komisi III, Kapolri Beberkan Upaya Jajarannya pada Masa Pandemi

Satgas Preventif melakukan operasi Aman Nusa-2 dengan terus melakukan patroli di wilayah rawan penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 30 September 2020

Pinangki Tegaskan Tak Pernah Sebut Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Dalam eksepsi itu, Pinangki menegaskan tidak ada hubungan dengan ST Burhanuddin dan Hatta Ali

NASIONAL | 30 September 2020

Kabupaten Ngada, Contoh Penyelenggaraan Pilkada yang Aman dari Covid-19

Caranya dalah mewajibkan para paslon mengucapkan ikrar pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19 selama pilkada

NASIONAL | 29 September 2020

Hakim Minta Pinangki Tak Diborgol Saat Masuk Ruang Persidangan

Borgol dan rompi oranye yang dikenakan Pinangki baru dilepas di hadapan Hakim. Majelis Hakim berharap kejadian serupa tidak terulang dalam sidang berikutnya

NASIONAL | 30 September 2020

Dikritik Kerap "Sunat" Hukuman Koruptor, MA Tegaskan Independensi Hakim

Indenpendensi hakim tak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

NASIONAL | 30 September 2020

Kasus Covid-19 Meningkat, Pemkot Jambi Berlakukan Kembali Jam Malam

Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi mengintensifkan operasi yustisi untuk meningkatkan ketaatan warga masyarakat dan dunia usaha terhadap protokol kesehatan.

NASIONAL | 29 September 2020

Tamliha: Nilai Film G30S Masih Diperlukan

Pemberontakan PKI harus diterima sebagai fakta sejarah dan tidak boleh terulang kembali. Maka masyarakat perlu mengetahui tentang kekejaman yang pernah terjadi.

NASIONAL | 30 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS