Moeldoko Sebut KAMI Hanya Sekumpulan Orang yang Miliki Kepentingan
INDEX

BISNIS-27 450.793 (-2.26)   |   COMPOSITE 5144.05 (-15.82)   |   DBX 982.653 (2.46)   |   I-GRADE 141.194 (-0.62)   |   IDX30 430.883 (-2.17)   |   IDX80 114.327 (-0.59)   |   IDXBUMN20 295.098 (-2.05)   |   IDXG30 119.385 (-0.73)   |   IDXHIDIV20 382.257 (-1.97)   |   IDXQ30 125.574 (-0.78)   |   IDXSMC-COM 221.901 (-0.43)   |   IDXSMC-LIQ 259.068 (-1.66)   |   IDXV30 107.621 (-1.14)   |   INFOBANK15 842.759 (-2.22)   |   Investor33 376.322 (-1.83)   |   ISSI 151.265 (-0.8)   |   JII 550.5 (-4.84)   |   JII70 187.95 (-1.54)   |   KOMPAS100 1026.39 (-5.14)   |   LQ45 794.213 (-3.71)   |   MBX 1420.94 (-5.57)   |   MNC36 281.737 (-1.36)   |   PEFINDO25 284.937 (-1.16)   |   SMInfra18 242.709 (-2.12)   |   SRI-KEHATI 318.969 (-1.57)   |  

Moeldoko Sebut KAMI Hanya Sekumpulan Orang yang Miliki Kepentingan

Kamis, 1 Oktober 2020 | 20:49 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com -Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai, gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang diinisiasi mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin serta tokoh lainnya merupakan sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Namun ia tidak dapat melarang keberadaan KAMI di Indonesia.

"Mereka (KAMI) itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang," kata Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (1/10/2020).

Ia menilai, selama gagasan yang diberikan KAMI bagus, pemerintah akan menerimanya namun jika gagasan mengarah ke pemaksaan kepentingan, pemerintah tidak tinggal diam.

"Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujar Moeldoko.

Ketika ditanya soal gagasan KAMI yang membuat politik memanas, mantan Panglima TNI itu menuturkan, dinamika politik selalu berkembang. Sehingga tidak ada namanya dinamika yang stagnan.

Ia tidak mempermasalahkan jika kedepan muncul gerakan-gerakan untuk mengkritisi kebijakan pemerintah seperti KAMI.

“Selama gagasan tersebut bagian dari demokrasi, tidak masalah,” terang Moeldoko.

Namun, lanjutnya, jika gagasan-gagasan mengancam stabilitas politik, maka pemerintah tidak akan akan tinggal diam

"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan. Sepanjang gagasan itu hanya bagian dari demokrasi, silahkan. Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegas Moeldoko.

Moeldoko menilai, gagasan dari KAMI masih dalam konteks yang wajar dan tak perlu disikapi secara berlebihan. Namun jika sudah bersinggungan dengan stabilitas negara, pemerintah tidak tinggal diam dan sudah memiliki kalkulasinya.

"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspons berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya,” kata Moeldoko.



Sumber:BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Apresiasi Terbitnya Perpres 98/2020, DPR: Nasib Tenaga Honorer Menjadi Jelas

Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden (perpres) 98/2020.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Tak Terima Hasil Pengumuman CPNS, Massa Bakar Kantor Pemerintah di Keerom

Ratusan massa membakar kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom, Papua karena tak terima dengan hasil pengumuman tes CPNS, Kamis (1/10/2020) sekitar 16.16 WIT.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Penanganan Pandemi Covid-19 di Sumut Semakin Terkendali

Gugus tugas masih melakukan penyekatan untuk beberapa wilayah yang menjadi penyebaran Covid-19.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Ini Alasan Pemerintah Memprioritaskan Penanganan Covid-19 di Aceh dan Banten

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menerangkan alasan Provinsi Banten dan Aceh masuk ke dalam provinsi prioritas.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

BPK-BPKP Bersinergi Lakukan Pengawasan Penanganan Covid-19 dan PEN

BPKP siap berkolaborasi dengan BPK dalam menjaga akuntabilitas penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Sumut Alami Kelangkaan Dokter Spesialis Bedah Anak

Saat ini, hanya tinggal 2 orang dokter spesialis bedah anak di Medan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

KPK Selidiki Dugaan Korupsi di Tubuh Anak Usaha Telkom

KPK selidiki dugaan korupsi di Telkom.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Cai Changpan 8 Bulan Menggali, Sehari 2 Kantong Plastik

Napi gembong narkoba Cai Changpan menggali tanah di dalam selnya selama 8 bulan sebelum melarikan diri.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

HUT Ke-16 DPD, Ketua DPR Ajak Wujudkan Mandat Rakyat

Puan menegaskan, NKRI akan semakin kuat jika masyarakat di seluruh daerah merasakan kesejahteraan dan keadilan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020

Antisipasi Musim Penghujan, Jateng Susun Peta Bencana

Ganjar juga menyiapkan posko bencana yang akan dioperasikan mulai Oktober 2020 hingga Maret tahun depan.

NASIONAL | 1 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS