Ombudsman Beberkan Maladministrasi Terkait Skandal Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Terkait Skandal Djoko Tjandra

Rabu, 7 Oktober 2020 | 19:02 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membeberkan sejumlah maladministrasi yang dilakukan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi hingga Pengadilan terkait skandal Djoko Tjandra. Hal ini berdasarkan investigasi yang dilakukan Ombudsman tentang skandal Djoko Tjandra berdasarkan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 7 huruf d UU 37/2008 tentang Ombudsman RI.

Dalam investigasi itu, Ombudsman meminta keterangan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi, Inspektur Jenderal Kemkumham, Ditjen Dukcapil dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan ahli dilakukan mulai bulan Juli hingga Agustus 2020.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa peraturan perundang-undangan serta dokumen, Tim Pemeriksa Ombudsman berpendapat terjadi maladministrasi pada Kejaksaan berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang pada Kepolisian berupa penundaan berlarut, penyimpangan posedur dan penyalahgunaan wewenang," kata anggota Ombudsman Adrianus Meliala dalam keterangannya, Selasa (7/10/2020).

Diketahui, Djoko Tjandra yang menjadi terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali menggegerkan publik beberapa waktu lalu lantaran kehadirannya di Indonesia setelah buron selama 11 tahun. Di Indonesia, Djoko Tjandra diketahui membuat KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga membuat paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Utara.

Selain Kejaksaan dan Polri, Ombudsman juga menemukan dugaan maladministrasi terkait kinerja Ditjen Imigrasi Kemkumham dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Sedangkan pada Ditjen Imigrasi berupa tindakan tidak kompeten dan penyimpangan prosedur, dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa tindakan tidak patut” ungkap Adrianus.

Perlu Tindakan Korektif

Berkenaan hal tersebut, Ombudsman menyampaikan tindakan korektif antara lain memperbaiki sistem dan kualitas pelayanan publik bagi masing-masing instansi. Kepada Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM serta Mendagri, Ombudsman meminta meminta dilakukan tindakan korektif terkait proses pemeriksaan terhadap pihak internal maupun pihak eksternal yang diduga terkait dengan skandal Djoko Tjandra.

Tindakan korektif yang perlu dilakukan yakni, pembaruan dan perbaikan pada SPPT-TI, SIMKIM dan SIAK untuk memuat Daftar DPO dan Red Notice, pembuatan dan perbaikan peraturan pada masing-masing instansi tersebut, dan sinergisitas dan koordinasi antar masing-masing instansi penegak hukum dan instansi lain terkait DPO dengan melibatkan Kemko Polhukam, KPK dan Komisi Kejaksaan.

“Kami akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut dan meminta tindak lanjut dalam waktu 30 hari” tegas anggota Ombudsman Ninik Rahayu.

Ombudsman menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan kepada para pihak terkait, di antaranya Ketua Kamar Pengawasan MA, Andi Samsan Nganro; Jaksa Agung Muda Pengawasan, Amin Yanto; Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit P.

Kemudian, Inspektur Jenderal Kemkumham Andap Budhi Revianto, Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simajuntak; Deputi Penindakan KPK Karyoto; Plt Deputi III Kemko Polhukam Baringin Sianturi; dan Inspektur Jenderal Kemdagri Tumpak Haposan S.

Skandal Djoko Tjandra ini telah menjerat sejumlah penegak hukum, advokat, hingga politikus. Kejaksaan Agung telah menjerat jaksa Pinangki Sirna Malasari, Djoko Tjandra dan pengusaha yang juga mantan politikus Partai Nasdem Andi Irfan Jaya terkait kasus dugaan suap permintaan fatwa ke MA.

Sementara Bareskrim Polri mengusut dua kasus terkait skandal tersebut, yakni, kasus dugaan surat jalan palsu yang menjerat Djoko Tjandra, mantan pengacaranya Anita Kolopaking dan mantan Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim, Brigjen Prasetijo Utomo.

Selain itu, Bareskrim mengusut kasus dugaan suap terkait penghapusan nama Joko Tjandra dalam daftar red notice Interpol Polri yang menjerat mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte; Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi serta Prasetijo Utomo.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menkumham Tegaskan UU Cipta Kerja Tidak Hilangkan Peran Pemda dalam Perizinan

Yasonna menegaskan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan peran pemerintah daerah dalam proses perizinan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh

Semangat dari UU Cipta Kerja ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota

Adanya aturan mengenai pembentukan bank tanah ini membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan Pembahasan UU Ciptaker di DPR Terbuka

Menkumham menegaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Ciptaker) di DPR berlangsung secara terbuka.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pasal yang Tidak Diatur dalam UU Ciptaker Tak Berarti Dihapus

Adanya sejumlah pasal krusial yang tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, maka aturan dalam UU lama seperti yang tertuang di UU Ketenagakerjaan tetap berlaku.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Tarif Swab Test Dipatok Rp 900.000, Unsyiah Resmi Tutup Tes Jalur Mandiri

Tarif yang dipatok pemerintah dinilai tidak mencukupi kebutuhan swab test dan bahkan merugikan Unsyiah.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkop Teten Masduki Sebut Realisasi Banpres Produktif Tahap I Sudah 100 %

Menurut Menkop, banpres produktif untuk usaha mikro sebesar Rp 2,4 juta per orang kepada 9 juta pelaku UMKM sudah terealisasi 100 persen pada 6 Oktober 2020.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ketua Komisi X Sambut Baik Perpres Gaji dan Tunjangan PPPK

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menganggap skema PPPK bisa membantu guru honorer untuk mendapatkan hak keuangan dan tunjangan yang hampir sama dengan PNS.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS