Komnas HAM Perwakilan Papua Kunjungi Posko Kogabwilhan III
INDEX

BISNIS-27 510.733 (-2.02)   |   COMPOSITE 5813.99 (7.01)   |   DBX 1076.27 (11.17)   |   I-GRADE 169.305 (0.13)   |   IDX30 499.8 (-1.59)   |   IDX80 132.38 (-0.35)   |   IDXBUMN20 374.254 (1.36)   |   IDXG30 135.455 (-0.25)   |   IDXHIDIV20 450.5 (-1.27)   |   IDXQ30 146.053 (-0.55)   |   IDXSMC-COM 250.881 (1.39)   |   IDXSMC-LIQ 309.077 (0.48)   |   IDXV30 131.098 (0.06)   |   INFOBANK15 988.482 (2.72)   |   Investor33 429.242 (-1.18)   |   ISSI 170.543 (-0.34)   |   JII 620.021 (-3.98)   |   JII70 214.017 (-1.12)   |   KOMPAS100 1185.8 (-1.14)   |   LQ45 922.358 (-2.25)   |   MBX 1613.53 (-0.18)   |   MNC36 321.576 (-1)   |   PEFINDO25 321.335 (-3.56)   |   SMInfra18 295.407 (1.15)   |   SRI-KEHATI 367.139 (-0.82)   |  

Komnas HAM Perwakilan Papua Kunjungi Posko Kogabwilhan III

Rabu, 7 Oktober 2020 | 19:44 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua mengunjungi Posko Kogabwilhan, dalam rangka permintaan informasi dan klarifikasi atas beberapa kejadian yang terjadi beberapa waktu terakhir di wilayah tanggung jawab Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III (Kogabwilhan III).

Dalam kunjungannya, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits B. amandey beserta rombongan diterima oleh Brigjen TNI Mahury, Brigjen TNI Suswatyo, Brigjen TNI Dadang Rukhiyana, Marsma TNI Marsudiranto dan Brigjen TNI Dwi Darmadi mewakili Panglima Kogabwilhan III Letjen TNI Ganip Warsito, di Posko Kogabwilhan III, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Pangkogabwilhan III dalam keterangan yang disampaikan Brigjen TNI Mahury, menyampaikan, kerja sama antara Komnas HAM Perwakilan Papua dengan Kogabwilhan III dapat menghilangkan segala keraguan dan ketidakjelasan yang selama ini terjadi, yang tentunya sangat merugikan nama baik TNI.

Seperti diketahui, pelaksanaan tugas institusi TNI dan Lembaga Komnas HAM di seluruh Indonesia sama-sama menjalankan Amanat Undang-Undang yang berlaku. Yaitu UU 34/2004 tentang TNI dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia.

"Berdasarkan Undang-Undang itu pula, perlu ditegaskan bahwa salah satu jati diri TNI adalah sebagai tentara rakyat, yang bertugas untuk melindungi rakyatnya, bukan untuk membunuhnya," kata Pangkogabwilhan III.

Demikian juga dengan seluruh doktrin yang berlaku di lingkungan TNI, baik Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang selalu menekankan pentingnya kebersamaan TNI-Rakyat dalam pelaksanaan tugas. Semboyan "Bersama Rakyat, TNI Kuat" bukanlah semboyan kosong semata, namun realitas sekaligus prasyarat keberhasilan pelaksanaan tugas TNI di seluruh wilayah NKRI termasuk penugasan di luar negeri.

Lebih lanjut dikatakan, keberhasilan pelaksanaan tugas TNI dalam tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera PBB di berbagai negara, antara lain di Kongo, Lebanon, Sudan, Haiti dan negara lainnya, tidak terlepas dari kedekatan yang terjalin antara prajurit TNI dengan masyarakat setempat melalui pembinaan teritorial, yang diakui oleh negara-negara lain termasuk oleh PBB.

Sungguh ironi, bila oleh masyarakat bangsa lain, TNI begitu dekat dan diterima kehadirannya, namun justru di Tanah Air-nya sendiri, oleh sebagian kalangan, TNI justru disudutkan dan dinilai memperlakukan rakyatnya sendiri secara tidak manusiawi.

"Untuk itu, saya menyambut baik tim ini, karena tidak hanya fokus pada peristiwa dengan korban warga sipil, tetapi juga korban di kalangan prajurit TNI/Polri. Demikian juga dengan dugaan pelaku, dimana tim kali ini ingin mendalami berbagai kasus dengan dugaan pelaku dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB)," ucapnya.

Menurut Letjen TNI Ganip Warsito, selama ini pihak TNI/Polri selalu disudutkan dengan berbagai kejadian dan seolah menutup mata bahwa akar permasalahan utama dengan berbagai dinamikanya yang terjadi, disebabkan karena keberadaan KKSB.

Diakui benar bahwa permasalahan lain seperti politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya juga sangat penting dan kompleks. Namun harus diakui, bahwa ide separatis dari kelompok ini, dengan berbagai front perjuangannya, merupakan permasalahan utamanya.

Di sisi lain disampaikan bahwa di daerah lain di Indonesia, proses pembangunan oleh Pemda setempat dapat berjalan baik dan kehidupan sosial masyarakat dapat berjalan normal karena tidak adanya KKSB di daerah tersebut.

Dengan alasan itu pula, Pemprov Papua dan Papua Barat mengirim pemuda dan pemudinya untuk melanjutkan studi ke berbagai daerah dengan pembiayaan dari dana otsus, karena dinilai lebih aman, lebih maju dengan kehidupan masyarakat yang normal.

"Selama terdapat Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata di suatu wilayah, maka proses pembangunan di wilayah tersebut tidak akan pernah berjalan dengan baik dan kehidupan masyarakat tidak akan normal. Dan atas amanat UU, TNI ditugaskan ke wilayah tersebut untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Istana Bantah Jokowi Pulang ke Solo Hindari Demo Buruh

Kunjungan Presiden Jokowi ke Surakarta sudah direncanakan sejak lama.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Agar Hoaks Tidak Merajalela, Pemerintah Harus Segera Sosialisasi Sejumlah Isu di UU Ciptaker

Masyarakat agar berfikir jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoaks yang belum jelas kebenarannya.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Pandemi Covid-19, Giring: Penggali Makam Adalah Pahlawan Sejati Keluarga

Covid-19 adalah bencana nasional. Semua sedang berjuang, namun nampaknya para pahlawan lini belakang suka terlewatkan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ansy Lema: Korupsi Dana Desa Merusak Pembangunan di Desa

Aparat penegak hukum harus proaktif dan responsif dalam memproses laporan masyarakat agar tidak menjadi tren dalam perbuatan korupsi dana desa.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Ombudsman Beberkan Maladministrasi Terkait Skandal Djoko Tjandra

Ombudsman membeberkan sejumlah maladministrasi yang dilakukan Kejaksaan Agung, Polri, Ditjen Imigrasi hingga Pengadilan terkait skandal Djoko Tjandra

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Menkumham Tegaskan UU Cipta Kerja Tidak Hilangkan Peran Pemda dalam Perizinan

Yasonna menegaskan UU Cipta Kerja tidak menghilangkan peran pemerintah daerah dalam proses perizinan.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Hoax soal UU Cipta Kerja Motifnya Memprovokasi Buruh

Semangat dari UU Cipta Kerja ini memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap pekerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Bank Tanah Beri Kesempatan Masyarakat Punya Rumah di Pusat Kota

Adanya aturan mengenai pembentukan bank tanah ini membuat masyarakat lebih mudah memiliki tempat tinggal di pusat kota.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Upah Minimum Tidak Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa upah minimum tidak dihapuskan dalam UU Cipta Kerja.

NASIONAL | 7 Oktober 2020

Krandegan, Desa Pintar Berbasis Digital di Purworejo

Krandegan disebut desa pintar, karena hampir semua urusan pelayanan desa sudah berbasis digital.

NASIONAL | 7 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS