Heru Hidayat Sebut Tudingan Jaksa Soal Kendalikan 13 MI Tak Terbukti
INDEX

BISNIS-27 509.396 (-2.72)   |   COMPOSITE 5822.94 (-12.46)   |   DBX 1088.19 (9.8)   |   I-GRADE 169.852 (-1.35)   |   IDX30 498.88 (-2.76)   |   IDX80 132.065 (-0.41)   |   IDXBUMN20 376.263 (-3.13)   |   IDXG30 135.508 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 449.517 (-1.84)   |   IDXQ30 145.713 (-1.14)   |   IDXSMC-COM 252.052 (0.88)   |   IDXSMC-LIQ 309.347 (0.24)   |   IDXV30 130.911 (1.46)   |   INFOBANK15 993.498 (-9.24)   |   Investor33 428.541 (-2.51)   |   ISSI 170.173 (-0.26)   |   JII 616.286 (-0.48)   |   JII70 212.951 (-0.33)   |   KOMPAS100 1185.6 (-4.97)   |   LQ45 921.176 (-4.93)   |   MBX 1613.76 (-6.11)   |   MNC36 320.851 (-1.83)   |   PEFINDO25 318.369 (-4.14)   |   SMInfra18 296.861 (-1.08)   |   SRI-KEHATI 366.856 (-2.5)   |  

Heru Hidayat Sebut Tudingan Jaksa Soal Kendalikan 13 MI Tak Terbukti

Kamis, 22 Oktober 2020 | 19:10 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan, tidak mengendalikan dan mengatur 13 Manajer Investasi (MI) sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal itu disampaikan Heru Hidayat saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Sebagai orang awam dalam bidang hukum, Heru memahami perkara hukum berbicara bukti dan segala sesuatunya harus berdasarkan dan dapat diterima akal sehat. Pemahaman itu menjadi pedoman Heru dalam menghadapi perkara dugaan korupsi Jiwasraya.

Untuk itu, Heru mempertanyakan tudingan JPU dalam surat tuntutan yang menyebutnya mengendalikan dan mengatur 13 perusahaan MI melalui Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Padahal, Heru mengklaim, tudingan jaksa tersebut tidak terbukti dalam proses persidangan.

"Dalam persidangan ini terbukti Joko Hartono Tirto menyatakan saya tidak tahu menahu dan tidak terkait mengenai urusan dengan Jiwasraya. Jika saya dituduh mendapat Rp 10 triliun lebih, maka harus ada bukti yang menunjukkan aliran uang yang sebanyak itu sampai kepada saya," kata Heru Hidayat.

Bahkan, sambung Heru Hidayat, tak satupun MI yang dihadirkan dalam persidangan perkara ini yang menyatakan pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan dirinya. Untuk itu, Heru mempertanyakan dasar tudingan jaksa.

“Lalu bagaimana cara saya mengatur dan mengendalikannya?," tanya Heru dalam pledoinya.

Heru juga mempertanyakan tuntutan jaksa yang menyebutnya menerima dana Rp 10 dari Jiwasraya. Heru mengklaim, sepanjang proses persidangan, tak satu pun saksi baik dari Jiwasraya, para MI maupun broker, yang mengatakan pernah memberikan kepadanya dana sampai Rp 10 triliun.

Dalam persidangan itu, kata Heru, ahli dari BPK juga mengatakan hanya menghitung uang yang keluar dari Jiwasraya kepada Manajer Investasi dan digunakan untuk membeli saham. Dikatakan, ahli BPK tidak pernah menyatakan adanya uang dari Jiwasraya yang mengalir sampai kepada Heru Hidayat.

“Kalau memang saya yang dituduhkan menikmati uang Jiwasraya tersebut, kenapa ada sebuah perusahaan Manajer Investasi terkenal dalam perkara ini yang telah mengembalikan/menitipkan uang ke Kejaksaan,” kata Heru.

Terkait tuduhan menikmati aliran dana hingga Rp 10 triliun itu, Heru pun menegaskan, hingga saat ini tidak memiliki harta kekayaan mencapai Rp 10 triliun. Oleh karena itu, Heru membantah tuntutan JPU. Apalagi, jaksa juga menuntut Heru Hidayat untuk mengganti dana tersebut.

“Zaman sudah maju dan terbuka ini, dapat ditelesuri apakah saya memiliki harta sampai sebesar Rp 10 triliun. Lalu darimana dapat dikatakan saya memperoleh dan menikmati uang Rp 10 triliun lebih?” katanya.

Diketahui, JPU meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup dan denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap Heru Hidayat dan Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro.

Selain itu, Jaksa juga menuntut agar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap keduanya berupa kewajiban membayar uang pengganti. Jaksa menuntut Benny membayar uang pengganti sebesar Rp 6 triliun dan Heru dituntut membayar Rp 10,7 triliun.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor telah membacakan putusan terhadap empat terdakwa lainnya perkara ini, yaitu mantan Dirut PT Jiwasraya Hendrismam Rahim; mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo; mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Syahmirwan; dan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap keempat terdakwa tersebut. Majelis Hakim menyatakan, keempat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Vaksin Diberikan Setelah Kantongi Izin BPOM

Saat ini kata Airlangga ada dua jalur vaksin yaitu vaksin Merah Putih yang dikembangkan secara mandiri dan vaksin hasil kerja sama internasional.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Heru Hidayat Bantah Terima Rp 10 Triliun dari Kasus Jiwasraya

Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat menegaskan, harta kekayaan yang dimilikinya saat ini tidak mencapai Rp 10 triliun.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Jembatan Teluk Kendari Jadi Daya Tarik untuk Pengembangan Usaha di Sultra

Jembatan Teluk Kendari di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menjadi ikon dan menambah daya tarik untuk pengembangan usaha baru di Kendari

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kemhub Terapkan Transfer Muatan untuk Atasi Truk ODOL

Ditjen Hubdat Kemhub berharap transfer muatan bisa memberikan efek jera bagi pelanggar.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Santri Proaktif Lawan Covid-19

Kalangan santri dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Kasus Proyek Fiktif PT Waskita Karya, KPK Sudah Sita Rp 12 Miliar

KPK telah menyita uang sebanyak Rp 12 miliar dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada proyek-proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Kawasan Wisata DIY Dijaga Ketat

Pengetatan pengamanan akan dimulai pada 28 Oktober 2020 di 64 lokasi wisata.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Pergerakan Kendaraan Diprediksi Melonjak 20% saat Libur Panjang Akhir Oktober

Menhub juga meminta, kepada operator transportasi untuk meningkatan frekuensi perjalanan untuk mencegah penumpukan penumpang di libur panjang akhir Oktober.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Libur Panjang, Satgas Covid-19 Sumut Ketatkan Pengawasan di Lokasi Wisata

Pengetatan pengawasan dilakukan untuk mencegah munculnya klaster baru.

NASIONAL | 22 Oktober 2020

Berkat Jembatan Teluk Kendari, Jarak Tempuh Jadi Berkurang

Masyarakat yang akan bepergian dari Kota Lama menuju Poasia dan sebaliknya, bisa menempuh dengan waktu 5 menit saja.

NASIONAL | 22 Oktober 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS