TKN Harapkan MK Keluarkan Putusan Tak Proses Permohonan BPN
INDEX

BISNIS-27 448.146 (0.31)   |   COMPOSITE 5091.82 (20.37)   |   DBX 966.643 (7.34)   |   I-GRADE 139.941 (-0.23)   |   IDX30 428.154 (0.15)   |   IDX80 113.358 (0.41)   |   IDXBUMN20 291.199 (0.73)   |   IDXG30 119.599 (-0.42)   |   IDXHIDIV20 379.423 (-0.2)   |   IDXQ30 124.629 (0.03)   |   IDXSMC-COM 218.961 (1.24)   |   IDXSMC-LIQ 257.997 (1.39)   |   IDXV30 107.251 (0.23)   |   INFOBANK15 832.7 (-1.05)   |   Investor33 373.408 (0.72)   |   ISSI 150.953 (0.22)   |   JII 549.986 (0.88)   |   JII70 187.543 (0.51)   |   KOMPAS100 1019.5 (2.84)   |   LQ45 788.563 (1.25)   |   MBX 1407.83 (4.87)   |   MNC36 279.661 (0.67)   |   PEFINDO25 277.129 (5.34)   |   SMInfra18 242.149 (-0.57)   |   SRI-KEHATI 316.134 (0.38)   |  

TKN Harapkan MK Keluarkan Putusan Tak Proses Permohonan BPN

Senin, 10 Juni 2019 | 18:28 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma'ruf Amin menyatakan harapan agar Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan sela yang isinya menolak permohonan gugatan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan. Dengan putusan sela itu, maka MK tidak akan melanjutkan proses permohonannya.

Diketahui, dalam tahapan 14 Juni mendatang, MK menggelar sidang perdana. Para hakim akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan.

Wakil Ketua TKN Arsul Sani menyatakan, pihaknya menilai permohonan yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga tak menyangkut selisih perhitungan suara dalam Pemilu.

"Untuk itulah, kalau nantinya termohon, pihak terkait atau Bawaslu, apapun jawabannya nanti, kami akan mengajukan keberatan terkait keputusan itu.Kami meminta agar MK juga membuat putusan sela memutuskan apakah materi permohonan sengketa PHPU Pilpres yang diajukan oleh Paslon 02 patut disidangkan dan diperiksa pokok perkaranya atau tidak," kata Arsul Sani, di Pokso Cemara, Jakarta, Senin (10/6/2019).

"Untuk itu, menurut kami, patut dipertimbangkan untuk diputuskan terlebih dahulu. Tidak perlu sampai pemeriksaan pokok perkara dan putusan sampai 28 Juni," lanjut dia.

Menurut Sekjen PPP ini, jika melihat materi gugatan yang diajukan BPN, jelas sudah keluar dari kewenangan MK. Karena sebagian besar yang diulas adalah terkait dengan sengketa proses, yang itu harusnya diajukan di Bawaslu.

"Misal soal TSM (kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif). Kalau ada aspek pidananya, ke Gakkumdu. TKN tdak melihat bahwa sengketa yang diajukan itu muara materinya adalah perhitungan hasil pemungutan suara, karena itulah kami optimis," ungkap Arsul.

Dia menjelaskan, seharusnya di MK tak boleh ada pembicaraan soal kecurangan TSM. Tetapi, harus menjelaskan juga pengaruhnya terhadap perhitungan suara, yang mengubah hasilnya.

"Kalau hanya ngomongin TSM, TSM tok, tidak ada tabulasi rekapitulasi hasil suara mereka yang dicurangi, bukan merupakan kompetensi absolut atau kewenangan MK," jelas Arsul.

Senada, Anggota Hukum TKN untuk MK Lukman Eddy, menjelaskan bahwa untuk TSM sendiri sudah diatur dalam UU Pemilu. Dimana itu memang kewenangan Bawaslu.

"Sudah ada kesepakatan, ranah diputuskan di Bawaslu yang mana, MK yang mana," kata Lukman Edy.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN




BERITA LAINNYA

Prabowo Minta Pendukungnya Sikapi Apapun Putusan MK dengan Dewasa

Prabowo juga minta pendukungnya berpikir selalu untuk kepentingan bangsa dan negara.

POLITIK | 11 Juni 2019

Prabowo: Kerusuhan Bukan Penyelesaian Masalah Bangsa

Pernyataan itu disampaikan setelah Polri membeberkan bukti-bukti kerusuhan yang direncanakan.

POLITIK | 11 Juni 2019

Ma'ruf: Demokrat dan PAN Mungkin Gabung

"Kalau soal kabinet urusan Pak Jokowi."

POLITIK | 11 Juni 2019

KPU Tunggu MK Sikapi Gugatan Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah

KPU melihat perkembangan apakah perbaikan gugatan itu diterima atau tidak oleh MK.

POLITIK | 11 Juni 2019

Tjahjo Ungkap Posisi Mendagri Tak Pernah Dijabat Orang yang Sama Dua Periode

Tjahjo berharap dapat kembali bertemu dengan para ASN Kemdagri pada awal Oktober untuk berpamitan.

POLITIK | 11 Juni 2019

Raih Dukungan Positif UU Pilkada Tak Perlu Direvisi

Mendagri Tjahjo Kumolo berharap Pilkada Serentak 2020 tetap menggunakan payung hukum UU Pilkada.

POLITIK | 11 Juni 2019

TKN: Syarat Capres dan Cawapres Domain KPU Bukan MK

BNI Syariah dan BSM bukan BUMN dalam artian sebagaimana Pasal 1 angka 1 UU BUMN.

POLITIK | 11 Juni 2019

MK Registrasi Gugatan PHPU Prabowo-Sandi

Perkara yang diregistrasi merupakan permohonan yang didaftarkan pada 24 Mei 2019.

POLITIK | 11 Juni 2019

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Terpilih Dilantik Rabu

Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim bakal dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 11 Juni 2019

KPU: Kasus Ma'ruf Amin Sama dengan Caleg Gerindra Mirah Sumirat

Menurut Hasyim, status jabatan Ma'ruf Amin sama dengan Caleg Gerindra Mirah Sumirat yang bekerja di anak usaha BUMN.

POLITIK | 11 Juni 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS