Golkar: Kabinet Harus Berdasarkan Kapasitas
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Golkar: Kabinet Harus Berdasarkan Kapasitas

Selasa, 20 Agustus 2019 | 20:28 WIB
Oleh : Robertus Wardi / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Partai Golkar (PG) mempercayai kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyusun kabinet yang membantunya dalam lima tahun mendatang. Golkar yakin Jokowi punya tim untuk menyeleksi calon menteri.

“Basisnya adalah pada kemampuan, kapasitas, integritas dan kualitas. Presiden berhak menolak setiap usulan jika memang dianggap tidak berkualitas,” kata Ketua Fraksi PG di DPR, Melchias Markus Mekeng, kepada SP, di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Ia menanggapi desakan membentuk zaken kabinet. Zaken kabinet artinya para menteri yang direkrut adalah profesional dan berkualitas.

Menurutnya, banyak kader partai politik (parpol) yang bukan sekadar pekerja partai tetapi juga profesional dalam bidang tertentu. Mereka memiliki kualitas dan kapasitas yang tidak kalah dari kalangan profesional murni. Dengan fakta seperti itu, presiden punya hak untuk mencari kader-kader partai yang profesional, ahli di bidangnya dan memiliki integritas.

“Presiden punya hak prerogatif untuk menolak usulan-usulan dari parpol jika dianggap tidak memiliki kemampuan,” tegas Mekeng.

Ketua Komisi XI DPR ini menjelaskan, para menteri yang dipilih juga harus bisa mengelola anggaran negara. Mereka harus menggunakan anggaran tepat sasaran dan sangat efisien. Alasannya dalam pertumbuhan ekonomi dunia yang lambat, termasuk Indonesia, unsur pengelolaan keuangan negara yang tepat sasaran menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Jokowi juga harus memilih dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah atau daerah serta unsur agama. Hal itu agar terlihat kebhinekaan sesuai ciri bangsa ini. Namun dia tetap menegaskan pemilihan harus tetap pada basis kualitas dan kapabilitas.

Mekeng menambahkan tugas presiden adalah sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD 1945 yaitu memajukan dan mencerdaskan bangsa ini. Presiden juga harus menjaga ketertiban dan keamanan serta ikut dalam perdamaian dunia. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, presiden harus dibantu oleh para menteri yang berkarakter dan punya kemampuan. Jika para menteri yang dipilih tidak bisa bekerja maka cita-cita yang termuat dalam pembukaan UUD tersebut tidak akan tercapai.

“Kami percaya pada kemampuan pak Jokowi memilih calon menteri yang bisa bekerja dan bisa membantu beliau untuk lima tahun kedepan,” katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA



TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS