KPU Akomodir Putusan MK Soal Larangan Pemakai Narkoba di PKPU Pencalonan
INDEX

BISNIS-27 431.53 (-3.35)   |   COMPOSITE 4906.55 (-27.45)   |   DBX 934.495 (-1.3)   |   I-GRADE 129.531 (-1.1)   |   IDX30 408.573 (-4.05)   |   IDX80 107.231 (-1.06)   |   IDXBUMN20 271.434 (-3.2)   |   IDXG30 114.42 (-1.08)   |   IDXHIDIV20 364.598 (-3.27)   |   IDXQ30 119.596 (-1.07)   |   IDXSMC-COM 210.435 (-0.56)   |   IDXSMC-LIQ 236.069 (-1.95)   |   IDXV30 101.606 (-0.8)   |   INFOBANK15 772.076 (-4.94)   |   Investor33 357.854 (-2.78)   |   ISSI 144.258 (-0.69)   |   JII 521.112 (-3.55)   |   JII70 177.199 (-1.37)   |   KOMPAS100 960.444 (-7.38)   |   LQ45 749.999 (-7.62)   |   MBX 1355.95 (-8.44)   |   MNC36 267.764 (-2.13)   |   PEFINDO25 261.843 (-3.84)   |   SMInfra18 232.762 (-2.06)   |   SRI-KEHATI 301.662 (-2.42)   |  

KPU Akomodir Putusan MK Soal Larangan Pemakai Narkoba di PKPU Pencalonan

Jumat, 20 Desember 2019 | 22:45 WIB
Oleh : Yustinus Paat / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya segera mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan pemakai atau pecandu narkoba dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan. Larangan terhadap pemakai atau pecandu narkoba akan diterapkan di Pilkada Serentak 2020.

"Tentu secara redaksional harus mengakomodir putusan MK di PKPU kita, tapi kan secara substansi sebenarnya tidak ada yang terlalu berubah karena di PKPU kita, bandar narkoba kan tetap juga dilarang," ujar Pramono, di Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta, Jumat (20/12/2019).

Pramono mengatakan, putusan MK soal larangan pemakai narkoba tersebut sesuai dengan pengaturan KPU yang melarang bandar narkoba ikut pencalonan pilkada. Hanya saja, kata dia, pihaknya akan mengakomodir poin-poin detail yang ada dalam putusan MK.

"Secara substansi sebenarnya apa yang digagas oleh KPU ketika melarang mantan bandar narkoba itu kan sudah betul dengan putusan MK ini. Hanya secara redaksional kan ada penjelasan-penjelasan yang lebih detail bahwa dia bukan pemakai karena kebutuhan medis, bukan pemakai karena yang lain-lain itu," kata Pramono.

Pramono mengaku senang dengan adanya putusan MK yang melarang pencandu narkoba ikut pencalonan pilkada. Putusan MK memberikan landasan konstitusional terhadap apa yang diatur KPU selama ini.

"Kami sangat senang karena apa yang dilakukan KPU itu ternyata mendapatkan landasan konstitusional yang kuat dari putusan MK," kata Pramono.

Sebagaimana diketahui, MK menolak permohonan uji materi Pasal 7 Ayat (2) huruf i UU 10/2016 tentang Pilkada yang mengatur larangan bagi pemakai atau pengedar narkoba ikut pencalonan.

Pasal 7 Ayat (2) huruf i ini menyebutkan, Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wakil Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.

Dalam penjelasan Pasal tersebut, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan tercela" antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Uji materi Pasal 7 ini diajukan oleh mantan Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi.

Diketahui, Ahmad diberhentikan dari Bupati Ogan Ilir pada Tahun 2016 karena kedapatan memakai narkoba. Lalu Ahmad
dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi selama enam bulan karena memakai narkoba. Dia hendak maju lagi menjadi calon bupati namun terganjal Pasal 7 Ayat (2) huruf i UU Pilkada.

MK menolak seluruh permohonan uji materi Ahmad dan menyatakan pengaturan larangan pemakai narkoba sudah tepat dan konstitusional.

MK menyebut tiga kondisi yang memungkinkan pemakai narkoba masih bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Pertama, pemakai narkoba yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan keterangan dokter yang merawat yang bersangkutan.

Kedua, mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi.

Ketiga, mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kubu OSO Klaim Tidak Ada Pakta Integritas

Kubu OSO menganggap tidak ada pakta integritas yang ditandatangani antara OSO dan Ketua Dewan Pembina sekaligus pendiri Hanura Wiranto.

POLITIK | 23 Desember 2019

Ini Alasan PDIP Angkat Isu Jalur Rempah di Rakernas

Dengan mengangkat isu jalur rempah, Hasto mengakui partainya melawan arus mainstream.

POLITIK | 23 Desember 2019

PDIP Targetkan Kemenangan 60 Persen di 270 Pilkada 2020

Target tersebut merupakan amanah Kongres PDIP serta keputusan yang akan diumumkan pada Rakernas Januari mendatang.

POLITIK | 23 Desember 2019

Perayaan Natal, Puan Maharani: Pemerintah Harus Jamin Hak Warga Negara

Puan Maharani juga mengimbau masyarakat untuk dapat menjaga toleransi dan saling menghormati perbedaan.

POLITIK | 23 Desember 2019

PP Muhammadiyah: Negara Wajib Berikan Kebebasan Umat Kristiani Rayakan Natal

Bangsa Indonesia hendaknya senantiasa memelihara toleransi, saling menghormati, dan bekerja sama antarumat beragama.

POLITIK | 23 Desember 2019

Hari Ibu, Ini Kenangan Firli Bahuri untuk Ibunda

Berikut tulisan dari Firli Bahuri yang dituangkannya untuk mengenang sang ibunda.

POLITIK | 22 Desember 2019

Perayaan Natal di Sumbar Bermasalah, Vox Point Indonesia: Pemerintah Harus Turun Tangan

Pembatasan itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan beragama dan beribadah.

POLITIK | 22 Desember 2019

Maruarar: Pencalonan Gibran Masih Berproses

Sebagai partai yang demokratis, kader PDIP bisa menyalurkan gagasan dan pikirannya.

POLITIK | 22 Desember 2019

Ngabalin: Gibran Tak Bicara Pencalonan Wali Kota kepada Jokowi

Jokowi, kata Ngabalin, hanya mengingatkan Gibran agar berjiwa besar menanggung risiko apa pun terkait dengan hasil pilkada nantinya.

POLITIK | 22 Desember 2019

Presiden Apresiasi Peran Ibu dalam Membangun Bangsa

"Perempuan yang berdaya adalah wujud Indonesia yang maju," ujar Jokowi.

POLITIK | 22 Desember 2019


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS