Demokrat: Mengapa Mesti Takut dengan Pembentukan Pansus Jiwasraya?
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Demokrat: Mengapa Mesti Takut dengan Pembentukan Pansus Jiwasraya?

Minggu, 19 Januari 2020 | 19:22 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin berpendapat, isu gagal bayar Perusahaan Asuransi Jiwasraya (AJS) sampai dengan keinginan pembentukan Pansus Jiwasraya telah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Padahal, kata Didi, UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah oleh UU 42/ 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan hak-hak konstitusional kepada DPR untuk menjalankan tugasnya.

Didi mengatakan, DPR adalah lembaga politik yang dibayar oleh uang rakyat dan diberi tugas dan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus penyalahgunaan keuangan negara/rakyat yang berdampak sistemik dan kemudian ikut mencari solusinya bersama Pemerintah. “Oleh karena itu siapapun yang ingin menegakan kebenaran termasuk Pemerintah tidak perlu takut dengan pembentukan Pansus Jiwasraya,” katanya, kepada SP, di Jakarta, Minggu (19/1/2020).

Pembentukan Pansus DPR untuk kasus gagal bayar Asuransi Jiwasraya, terang Didi, diperlukan karena kasus ini berskala besar dan berpotensi terjadi kerugian negara yang besar mencapai Rp 13,7 triliun.

“Diduga juga terjadinya penipuan (fraud) terorganisir dan apalagi diduga melibatkan pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan,” katanya.

Didi optimistis, pembentukan Pansus DPR menjamin proses penegakan hukum dan politik dapat berjalan baik, transparan dan akuntabel serta dapat menjangkau orang- orang besar yang tidak tersentuh (untouchable) yang mungkin terlibat dalam kasus ini.

Pansus, lanjutnya, lebih kuat prosesnya ketimbang Panja karena dapat melakukan pemanggilaan kepada pihak-pihak yang terkait dan dapat meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan pihak-pihak yang tidak mau bekerja sama.

“Pembentukan Pansus DPR tentunya akan melibatkan beberapa fraksi (lintas fraksi) karena tanggung jawab keuangan negara dan BUMN serta auditnya melibatkan Komisi VI dan Komisi XI mungkin juga Komisi III. Dengan bekerja sama maka proses dan kerja Pansus Jiwasraya akan dijamin berjalan baik, transparan, dan akuntabel sebagaimana dikehendaki oleh publik,” katanya.



Sumber:Suara Pembaruan


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Mahfud: Perlu Bersabar Lakukan Perubahan Lewat Demokrasi

Quraish Shihab menyatakan persoalan serius Indonesia saat ini adalah intoleransi. Masalah ini harus terus disuarakan agar bangsa ini tidak terpecah.

POLITIK | 19 Januari 2020

Kasus Wahyu Setiawan, Tim Hukum PDIP Nilai KPU Seharusnya Turuti MA

Menurut PDIP, yang menjadi peserta pemilu adalah partai politik sehingga partai memiliki kedaulatan untuk menentukan suara caleg yang meninggal dunia.

POLITIK | 19 Januari 2020

Mayoritas Fraksi Dukung Usulan Kenaikan Parliamentary Treshold

PDIP beralasan kenaikan ambang batas parleman sebagai upaya menata demokrasi yang lebih baik lagi.

POLITIK | 19 Januari 2020

Politik Uang Sulit Diberantas Meski Sistem Pemilu Berubah

Persoalan utama dari pemilu justru terletak pada partai politik.

POLITIK | 19 Januari 2020

Pendiri PAN Minta Amien Rais Tak Bikin Recok Kongres

Abdillah Toha meminta agar Amien Rais tidak kembali ikut campur dengan urusan sistem demokrasi PAN.

POLITIK | 18 Januari 2020

Ernest Prakasa Berharap Seleksi Terbuka PSI Ditiru Partai-partai Lain

Politik uang mengacaukan atau menjadi parasit yang luar biasa merusak demokrasi.

POLITIK | 18 Januari 2020

Hilangkan Politik Uang, PSI Gelar Seleksi Terbuka Kepala Daerah

Dalam konvensi ini, kandidat yang lolos akan mendapatkan dukungan resmi PSI tanpa harus membayar satu rupiah pun.

POLITIK | 18 Januari 2020

Bursa Ketum PAN, Pengamat Sebut Ada yang Dompleng Amien Rais

Guna melawan keunggulan Zulkifili Hasan yang didukung DPW dan DPD, ada calon Ketum yang mendompleng nama besar Amien Rais untuk mempengaruhi suara pemilih.

POLITIK | 18 Januari 2020

Sandi Tak Mendukung Menantu Presiden di Pilwalkot Medan 2020

Sandiaga Uno menentukan pilihan untuk mendukung Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga (kader Gerindra), maju sebagai calon Wali Kota Medan.

POLITIK | 18 Januari 2020

Konsisten Menjaga Persatuan Bangsa, Lima Tokoh Diberi Penghargaan oleh Wartawan Katolik

Billy Mambrasar mengatakan, perbedaan bukan sesuatu yang membatasi dan satu-satunya yang membatasi perbedaan itu adalah cinta kasih.

POLITIK | 18 Januari 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS