Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Minggu, 29 Maret 2020 | 18:38 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Saat ini, pemerintah bisa memaksimalkan anggaran yang ada di APBN 2020 untuk bisa disalurkan ke daerah yang pandemik kasus Covid-19.

"Jumlah korban meninggal kita sudah lebih dari 100. Padahal kasus positifnya hanya di angka 1.000 lebih. Death rate kita berarti 8,8 persen. Ini menjadi angka tertinggi di Asia dan nomor dua di dunia. Berarti ada yang salah atau belum on the track dalam penanganannya," kata Ketua Komisi IX DPR, Felly Esterlita Runtuwene, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Saat ini, langkah rasional yang bisa dilakukan pemerintah yakni menahan anggaran pembangunan infrastruktur untuk dialihkan ke Covid-19. Untuk penanganan, dibutuhkan minimal Rp 250 triliun, atau 10 persen hingga 15 persen dari APBN 2020 yang berjumlah Rp 2.540 triliun.

"Tidak ada jalan lain selain fokus anggaran ke Covid-19. Untuk pembangunan fisik, infrastruktur sebaiknya di-hold dulu. Realokasikan ke Covid-19," ujarnya.

Menurutnya, anggaran sebesar Rp 250 triliun tersebut bisa digunakan untuk pembangunan dan penambahan infrastruktur laboratorium Covid-19 yang memadai di seluruh propinsi. Khususnya di rumah-rumah sakit rujukan.

"Kita fokus bereskan Covid-19 ini dulu. Apa gunanya pembangunan maju, tapi generasi bangsa kita tewas karena virus. Jika Covid ini beres, baru bicarakan pembangunan," ucapnya mengingatkan.

Dikatakan, anggaran yang dialihkan juga bisa digunakan untuk pemeriksaan secara massal kepada seluruh warga. Semua dilakukan agar diagnosa Covid-19 bisa segera diikuti dengan perawatan intensif.

Selain itu, anggaran tersebut juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19 dan penanganan-penanganan krusial lainnya yang berhubungan dengan penyebaran virus.

"Pemerintahan harus segera melakukan rapid test secara masif di tiap-tiap kecamatan. Anggaran ini juga untuk menyewa tenaga medis dan volunteer untuk test Covid-19," kata Felly.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hasil Tes SBY Negatif Covid-19

Kabar mengenai hasil tes corona SBY diungkapkan politisi Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Mingu (29/3/2020).

POLITIK | 29 Maret 2020

DPR Diharapkan Sehati dengan Pemerintah Tangani Virus Corona

Saat melaksanakan Masa Sidang Senin besok, DPR diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

Ada Pandemi Virus Corona, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Bisa Diterbitkan

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada September 2020 akibat corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun

Opsi penundaan Pilkada 2020 hingga September 2021 ini menjadi pertimbangan KPU lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

POLITIK | 29 Maret 2020

Pimpinan DPR: Karantina Wilayah Terdampak Virus Corona Wewenang Pemerintah

Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah terkait penyelesaian PP yang mengatur karantina wilayah.

POLITIK | 29 Maret 2020

PAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah

Karantina wilayah demi mencegah semakin menyebarnya virus corona (covid-19).

POLITIK | 29 Maret 2020

PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan

Jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi.

POLITIK | 29 Maret 2020

Golkar Beri Bantuan 10.000 APD dan Alkes Cegah Covid-19

Aksi Golkar Peduli ini berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 10.000 APD paramedis, 6.000 masker, d 3.000 unit alat rapid test.

POLITIK | 28 Maret 2020

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah

Pemerintah harus menanggung pembiayaan pasien positif virus corona

POLITIK | 27 Maret 2020

Masa Sidang DPR Dibuka Senin, Anggota Fraksi Demokrat Wajib Tes Covid-19

Masa Sidang III DPR akan dibuka pada Senin (30/3/2020)

POLITIK | 27 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS