Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah
INDEX

BISNIS-27 503.6 (2.5)   |   COMPOSITE 5652.76 (48.27)   |   DBX 1032.04 (3.25)   |   I-GRADE 164.451 (1.87)   |   IDX30 490.95 (3.33)   |   IDX80 128.766 (0.95)   |   IDXBUMN20 358.484 (4.17)   |   IDXG30 133.521 (0.92)   |   IDXHIDIV20 437.723 (3.27)   |   IDXQ30 142.408 (1.41)   |   IDXSMC-COM 239.978 (2.77)   |   IDXSMC-LIQ 292.98 (3.3)   |   IDXV30 120.747 (2.08)   |   INFOBANK15 969.323 (8.87)   |   Investor33 424.184 (2.73)   |   ISSI 165.497 (1.49)   |   JII 607.992 (3.57)   |   JII70 207.954 (1.77)   |   KOMPAS100 1151.81 (10.08)   |   LQ45 901.663 (6.22)   |   MBX 1571.94 (14.64)   |   MNC36 316.426 (2.22)   |   PEFINDO25 300.975 (9.54)   |   SMInfra18 283.853 (1.3)   |   SRI-KEHATI 362.321 (2.15)   |  

Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah

Minggu, 29 Maret 2020 | 16:49 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Nasdem mendukung dan mempercayakan segala upaya dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia. Termasuk rencana karantina wilayah melalui sebuah Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatasi wabah covid-19.

"Yang paling penting segala aspeknya (karantina wilayah) dihitung, detail dan memadai, terukur, serta didasarkan pada situasi lapangan," kata Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Willy, adanya PP Karantina Wilayah akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan karantina yang mulai banyak disuarakan dan diinginkan di banyak daerah. Lebih dari itu, PP Karantina juga mesti menjadi panduan agar pelaksanaan karantina menjadi efektif.

"Sebab yang mungkin terjadi dalam karantina adalah pembatasan akses dan gerak dari warga. Oleh karena itu harus ada prasyarat yang harus dipenuhi saat suatu daerah akan dikarantina," ucap Willy.

Namun demikian, ketika karantina wilayah diberlakukan, Nasdem mengingatkan kepada pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan segala macam kebutuhan pokok. Termasuk juga terkait kesiapan petugas dan lain sebagainya.

"Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan juga harus jelas. Tidak kalah pentingnya adalah soal kepatuhan warga. Ini juga mesti diantisipasi oleh PP yang tengah dirumuskan," katanya.

Termasuk juga terkait bagaimana caranya agar saat dilaksanakan, masyarakat bisa patuh dengan ketetapan yang ada. Misalnya, ada tenggat menuju waktu pelaksanaan karantina, atau yang lain.

"Intinya jangan sampai pelaksanaan karantina menjadi chaos sosial seperti yang terjadi di India. Segala sesuatunya harus dihitung," tutup Willy.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia

POLITIK | 29 Maret 2020

Hasil Tes SBY Negatif Covid-19

Kabar mengenai hasil tes corona SBY diungkapkan politisi Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Mingu (29/3/2020).

POLITIK | 29 Maret 2020

DPR Diharapkan Sehati dengan Pemerintah Tangani Virus Corona

Saat melaksanakan Masa Sidang Senin besok, DPR diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

Ada Pandemi Virus Corona, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Bisa Diterbitkan

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada September 2020 akibat corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun

Opsi penundaan Pilkada 2020 hingga September 2021 ini menjadi pertimbangan KPU lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

POLITIK | 29 Maret 2020

Pimpinan DPR: Karantina Wilayah Terdampak Virus Corona Wewenang Pemerintah

Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah terkait penyelesaian PP yang mengatur karantina wilayah.

POLITIK | 29 Maret 2020

PAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah

Karantina wilayah demi mencegah semakin menyebarnya virus corona (covid-19).

POLITIK | 29 Maret 2020

PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan

Jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi.

POLITIK | 29 Maret 2020

Golkar Beri Bantuan 10.000 APD dan Alkes Cegah Covid-19

Aksi Golkar Peduli ini berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 10.000 APD paramedis, 6.000 masker, d 3.000 unit alat rapid test.

POLITIK | 28 Maret 2020

Wakil Ketua Komisi IX DPR: Biaya Pasien Positif Covid-19 Harus Ditanggung Pemerintah

Pemerintah harus menanggung pembiayaan pasien positif virus corona

POLITIK | 27 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS