Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan
INDEX

BISNIS-27 503.122 (3.61)   |   COMPOSITE 5724.74 (48.94)   |   DBX 1066.46 (8.36)   |   I-GRADE 166.255 (1.45)   |   IDX30 491.004 (4.37)   |   IDX80 129.735 (1.28)   |   IDXBUMN20 364.991 (3.6)   |   IDXG30 133.352 (1.3)   |   IDXHIDIV20 441.973 (3.86)   |   IDXQ30 143.512 (1.02)   |   IDXSMC-COM 247.38 (1.97)   |   IDXSMC-LIQ 301.054 (3.76)   |   IDXV30 127.096 (1.35)   |   INFOBANK15 976.214 (4.89)   |   Investor33 422.656 (3.17)   |   ISSI 167.54 (1.38)   |   JII 607.336 (6.13)   |   JII70 209.626 (2.1)   |   KOMPAS100 1162.4 (11.77)   |   LQ45 904.834 (8.66)   |   MBX 1587.29 (13.73)   |   MNC36 315.598 (3.09)   |   PEFINDO25 317.232 (0.31)   |   SMInfra18 287.626 (3.09)   |   SRI-KEHATI 361.444 (2.82)   |  

Cegah Corona, DPR Dorong Percepatan Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Senin, 30 Maret 2020 | 09:26 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Wabah penyebaran virus corona atau Covid-19 diyakini akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat di berbagai lapisan. Tidak hanya menyasar ke kehidupan masyarakat normal, kekhawatiran penyebaran virus corona juga dikhawatirkan menjalar ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan (Rutan).

Saat ini, melalui kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) memang telah menutup akses kunjungan terhadap warga binaan namun kondisi ini dianggap sebagian kalangan belum cukup untuk membendung penyebaran corona.

Apalagi, hampir seluruh Lapas maupun Rutan di Indonesia sudah mengalami kelebihan kapasitas yang tentu saja menyulitkan penerapan physical distancing. Dikhawatirkan kondisi ini malah bisa memperburuk keadaan warga binaan di seluruh Indonesia.

Anggota Komisi III DPR dari fraksi Gerindra, Habiburokhman menegaskan, pemerintah bersama dengan legislatif harus mempercepat penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan menjadi Undang-Undang (UU). Dirinya pun mendorong agar DPR segera mengesahkan RUU pemasyarakatan dan berharap agar RUU prioritas bisa segera disahkan.

"Soal over capacity memang sangat mengkhawatirkan kalau dikaitkan dengan corona. Harus ada kebijakan diskresionis antisipasi Corona. Intinya kita ingin semua UU termasuk UU Pemasyarakatan cepat disahkan," kata Habiburokhman, di Jakarta, Senin (30/3/2020).

Menurutnya, pengesahan UU pemasyarakatan memang perlu segera dilakukan untuk menekan penyebaran corona di lingkungan Lapas. Selain pengesahan UU, juga perlu langkah yang lebih komprehensif ketika lapas-lapas di Indonesia over kapasitas.

Habiburokhman menjelaskan, sebanyak 60 persen penghuni lapas yang ada saat ini adalah narapidana kasus narkoba. Sehingga harus didorong agar napi narkoba direhabilitasi di luar lapas.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menuturkan, saat ini RUU pemasyarakatan memang sudah siap disahkan. Hal itu tinggal menunggu waktu saja dengan menggelar rapat pengesahan.

"Intinya, kita DPR sudah melakukan pembahasan sebelumnya, dan tinggal pengesahannya saja," kata Masinton.

Menurutnya, di dalam draf RUU yang ada saat ini, juga tak ada lagi perubahan-perubahan. Sehingga, dalam waktu dekat bisa langsung disahkan. "Tidak ada yang diubah lagi. Tinggal pengesahannya saja, sehingga bisa langsung diketuk," ujar Masinton.

Anggota komisi III dari Partai Golkar, Supriyansyah menyebutkan, pihaknya sudah setuju RUU pemasyarakatan untuk segera disahkan. Terlebih, RUU sudah dirampungkan pengerjaannya di masa kerja Anggota DPR yang sebelumnya.

"Sampai di tahap kita ini, kalau tidak ada yang terlalu prinsip menurut saya, disahkan saja," kata Supriyansyah.

Menurutnya, pengesahan perlu dilakukan karena saat ini ada situasi wabah virus corona dan dikhawatirkan masuk ke dalam lapas. Apabila terlambat dan masuk akan sangat berbahaya dan sulit dilakukan penanganan.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Cegah Penyebaran Corona, Nasdem Dukung Karantina Wilayah

Partai Nasdem mendukung dan mempercayakan segala upaya dari pemerintah Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan penyebaran virus corona

POLITIK | 29 Maret 2020

Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Alihkan Anggaran Infrastruktur

Pemerintah diharapkan dapat lebih serius dalam menangani wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia

POLITIK | 29 Maret 2020

Hasil Tes SBY Negatif Covid-19

Kabar mengenai hasil tes corona SBY diungkapkan politisi Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Mingu (29/3/2020).

POLITIK | 29 Maret 2020

DPR Diharapkan Sehati dengan Pemerintah Tangani Virus Corona

Saat melaksanakan Masa Sidang Senin besok, DPR diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam menangani wabah virus corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

Ada Pandemi Virus Corona, Perppu Penundaan Pilkada 2020 Bisa Diterbitkan

Sejumlah kalangan meminta Presiden Jokowi untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020 yang seharusnya digelar pada September 2020 akibat corona.

POLITIK | 29 Maret 2020

KPU Pertimbangkan Pilkada 2020 Ditunda Setahun

Opsi penundaan Pilkada 2020 hingga September 2021 ini menjadi pertimbangan KPU lantaran belum ada kepastian kapan pandemi virus corona akan berakhir.

POLITIK | 29 Maret 2020

Pimpinan DPR: Karantina Wilayah Terdampak Virus Corona Wewenang Pemerintah

Azis Syamsuddin, menyatakan pihaknya menyerahkan kepada Pemerintah terkait penyelesaian PP yang mengatur karantina wilayah.

POLITIK | 29 Maret 2020

PAN Dorong Pusat Segera Putuskan Status Karantina Wilayah

Karantina wilayah demi mencegah semakin menyebarnya virus corona (covid-19).

POLITIK | 29 Maret 2020

PPP Dorong PP Karantina Wilayah Segera Diselesaikan

Jika opsi karantina wilayah diambil, pemerintah pusat dan pemda harus bersinergi.

POLITIK | 29 Maret 2020

Golkar Beri Bantuan 10.000 APD dan Alkes Cegah Covid-19

Aksi Golkar Peduli ini berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 10.000 APD paramedis, 6.000 masker, d 3.000 unit alat rapid test.

POLITIK | 28 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS