Proses PAW Komisioner KPU Diharapkan Segera Dilakukan
INDEX

BISNIS-27 434.406 (-0.23)   |   COMPOSITE 4934.09 (-16.14)   |   DBX 924.804 (3.39)   |   I-GRADE 130.838 (-0.55)   |   IDX30 413.425 (-1.26)   |   IDX80 108.094 (-0.37)   |   IDXBUMN20 272.657 (-3.39)   |   IDXG30 115.379 (0.39)   |   IDXHIDIV20 370.721 (-2.24)   |   IDXQ30 120.916 (-0.16)   |   IDXSMC-COM 211.116 (-0.82)   |   IDXSMC-LIQ 236.814 (-0.83)   |   IDXV30 102.468 (-0.58)   |   INFOBANK15 776.883 (-3.28)   |   Investor33 360.093 (-0.17)   |   ISSI 144.765 (-0.24)   |   JII 523.909 (0.36)   |   JII70 177.568 (-0.12)   |   KOMPAS100 966.07 (-3.19)   |   LQ45 756.376 (-2.2)   |   MBX 1366.8 (-5.86)   |   MNC36 270.277 (-1.09)   |   PEFINDO25 258.891 (-1.93)   |   SMInfra18 233.321 (-1.32)   |   SRI-KEHATI 303.606 (-0.74)   |  

Proses PAW Komisioner KPU Diharapkan Segera Dilakukan

Rabu, 1 April 2020 | 16:57 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Proses pergantian antar waktu (PAW) terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik diharapkan segera dilakukan. Sebab jika tidak maka beban tugas KPU akan semakin berat.

Komisi II DPR menunggu surat dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Tentu kalau komisioner berkurang, maka beban kerja semakin berat. Kami minta perhatian pemerintah segera proses PAW komisioner KPU,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, Rabu (1/4/2020).

Sekadar diketahui, Evi telah diberhentikan secara tidak terhormat melalui Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Menurut Doli, rapat pleno PAW di Komisi II tentu dilakukan setelah keppres diterima pimpinan DPR.

Setelah itu pimpinan DPR menyampaikannya kepada Komisi II. Selanjutnya Komisi II bersurat kepada pemerintah agar dilakukan pelantikan komisioner KPU yang baru.

“Kami baru bisa rapat kalau semua proses administrasinya sudah berjalan. Kalau ditanya kapan? tergantung suratnya,” ujar Doli.

Di sisi lain, anggota Komisi II Zulfikar Arse Sadikin menyatakan citra KPU kini semakin dipertanyakan publik.

“Sekarang yang jelas citra KPU turun dan dipertanyakan publik. Ini harus dipulihkan,” kata Zulfikar

Zulfikar menuturkan, KPU sepatutnya kembali mendapat kepercayaan penuh oleh masyarakat. Apabila tidak, menurut Zulfikar, masyarakat akan semakin antipati dan berdampak negatif terhadap Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak, meski pelaksanaannya belum diputuskan.

Menurut Zulfikar, penyegaran di antara komisioner KPU pusat perlu dilakukan.

“Bagi saya perlu ada rolling (penyegaran) untuk pulihkan citra KPU. Tidak hanya divisi tapi sampai posisi ketua KPU pusat,” tegas Zulfikar.

Zufikar pun menyebut, “Para komisioner KPU harus berbesar hati. Nanti kalau PAW dilakukan, harus ada penyegaran. Sebab lima komisioner KPU sekarang sudah kena teguran keras tiga kali oleh DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu).”

Menurut Zulfikar, penyegaran posisi sangat dimungkinkan.

“Sebenarnya mereka ada kesepakatan, baik di pusat maupun daerah, sekali pilih ketua dan divisi itu lima tahun. Tapi ini ada suatu persoalan yang membuat kelembagaan terganggu citra dan kepercayaannya, maka perlu respons untuk pullihkan itu,” ucap Zulfikar



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Dimulainya Pembahasan RUU Akan Dilakukan Tanpa Surpres

Badan Musyawarah (Bamus) DPR akan menggelar rapat membahas kemungkinan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tidak menggunakan surat presiden (surpres)

POLITIK | 1 April 2020

Lawan Corona, DPD Dukung Pemerintah Tetapkan Status Darurat Sipil

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung pemerintah menetapkan status darurat sipil untuk melawan virus Corona.

POLITIK | 31 Maret 2020

Pemerintah Diminta Susun Draf Perppu Penundaan Pilkada

Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 harus diatur melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu)

POLITIK | 31 Maret 2020

Presiden Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tidak Buat “Acara Sendiri” Tangani Covid-19

Menurut Presiden Jokowi, hal terpenting adalah bagaimana kerja sama pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang paling bawah dalam menangani Covid-19.

POLITIK | 1 April 2020

Dipimpin Anis Matta, Partai Gelora Resmi Mendaftar ke Kemkumham

Dalam pertemuan virtual dengan Kemkumham, selain Anis Matta, ikut Waketum Fahri Hamzah, Bendahara Achmad Rilyadi, Sekjen Mahfuz Sidik.

POLITIK | 1 April 2020

Ini Catatan Gerindra Soal Penanganan Covid-19 di Indonesia

Penanganan virus corona memprihatinkan.

NASIONAL | 1 April 2020

Pemerintah Atur Kepulangan WNI dari Luar Negeri

Pemerintah akan atur kepulangan WNI dari luar negeri.

NASIONAL | 1 April 2020

Percepat Penanganan Covid-19, Pemerintah Sepakati Penggunaan Istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar

Pemerintah ambil opsipenggunaan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB.

NASIONAL | 1 April 2020

Pilkada 2020 Ditunda, Tito: Jadwal Baru Tergantung Kondisi Covid-19

Bila perang melawan Covid 19 sudah selesai, Kemdagri akan bertemu lagi dengan DPR, KPU, Bawaslu untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020.

NASIONAL | 31 Maret 2020

Teken Perppu, Presiden Jokowi Minta Dukungan DPR Hadapi Virus Corona

Presiden Jokowi meminta dukungan DPR RI atas sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan wabah virus corona.

POLITIK | 31 Maret 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS