MPR Dukung Rapid Test di Permukiman Padat Penduduk
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

MPR Dukung Rapid Test di Permukiman Padat Penduduk

Selasa, 28 April 2020 | 15:25 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya mendukung rencana Pemerintah Daerah (Pemda) dan relawan menggelar tes Covid-19 secara cepat dan massal di permukiman padat penduduk dengan target uji sampel 1.200 orang per harinya.

Bahkan kalau bisa pelaksanaan tes cepat itu bisa dikerjasamakan dengan melibatkan para camat, kepala desa/lurah, hingga ke tingkat pengurus RT/RW.

"Cuma harus diingat prinsip physical distancing selama pelaksanaan tetap dijaga. Setiap petugas persenjatai dengan APD lengkap sehingga tak terjangkit," kata Bamsoet, sapaan akrab Ketua MPR, Selasa (28/4/2020).

Bamsoet mendorong Pemda memetakan terlebih dahulu daerah padat penduduk yang akan digelar tes Covid-19 massal, dengan memprioritaskan zona merah sebagai sasaran utama pelaksanaan tes. Hal ini sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 yang berpotensi besar terjadi di pemukiman dengan warga yang sulit menjaga jarak.

Pemda bersama Relawan Indonesia Bersatu mempersiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan tes Covid-19 di permukiman padat penduduk secara matang. Termasuk menyediakan laboratorium yang digunakan untuk melakukan tes polymerase chain reaction (PCR), sehingga dapat memberikan layanan tes Covid-19 dengan baik dan sesuai target.

PSBB

Di sisi lain, Bamsoet juga mengkritisi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di kawasan Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi, yang dinilai belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebab angka pasien positif Covid-19 di Jabodetabek masih tetap tinggi.

Menurutnya, Pemerintah pusat harus mendukung kebijakan pemda yang melaksanakan PSBB dalam mengimplementasikan peraturan. Sehingga tidak terjadi salah pengertian dan tumpang tindih kebijakan yang merupakan salah satu faktor penghambat ketidakefektifan PSBB.

Diapun mendorong harus ada ketegasan dari Gugus Tugas, Kepolisian, dan TNI untuk melaksanakan aturan yang ditetapkan. Agar masyarakat dapat melaksanakan PSBB secara konsekuen, disiplin dan bertanggung jawab.

"Maka kami mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi bagi para pelanggar PSBB, sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

DPR: Distribusi Bansos Perlu Libatkan Kepala Daerah

Komisi VIII DPR menilai penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya di tengah pandemi Covid-19, perlu dievaluasi

POLITIK | 28 April 2020

Bahas RUU Ciptaker, Baleg DPR Bicara Prosedur

Badan Legislasi (Baleg) DPR menilai dibahas atau tidaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) sesuai permintaan pemerintah

POLITIK | 27 April 2020

Himpunan Pengusaha Pribumi Minta Nama RUU Ciptaker Diganti RUU Kemudahan Berusaha

Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang mengusulkan agar nama RUU Ciptaker menjadi RUU Kemudahan Berusaha dan Investasi (KBI)

POLITIK | 27 April 2020

Larangan Mudik, DPR Apresiasi Kinerja Polri

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, menyampaikan penilaiannya atas kinerja aparat Kepolisian dalam menghadapi tantangan di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 27 April 2020

Sembuh dari Covid-19, Ini Pesan Menhub Budi Karya Sumadi

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi telah dinyatakan negatif virus corona atau Covid-19 oleh pihak Rumah Sakit RSPAD Gatot Soebroto.

POLITIK | 27 April 2020

Mendes: Jangan Persulit Pencairan BLT Dana Desa

Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta bupati dan wali kota tidak persulit pencairan BLT Dana Desa.

POLITIK | 27 April 2020

Pemerintah Tak Kunjung Terbitkan Perppu, Pilkada Serentak Sulit Digelar

Politisi PKS, Mardani Ali Sera menilai, Pilkada Serentak 2020 sulit digelar tanpa adanya Perppu.

POLITIK | 27 April 2020

Gandeng Bawaslu, KASN Awasi Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020

Gandeng Bawaslu, Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) siap memperkuat pengawasan netralitas Pilkada serentak 2020 yang ditunda ke Desember 2020.

POLITIK | 27 April 2020

RUU Ciptaker Diminta Tekankan Debirokratisasi Perizinan

Nasdem memandang, klaster ketenagakerjaan tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin menyederhanakan peraturan

POLITIK | 25 April 2020

Formappi Minta Mendagri Tidak Ngotot Pilkada Digelar 9 Desember

Formappi meminta Mendagri Tito Karnavian tidak memaksa menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 karena wabah virus corona belum diketahui kapan berakhir.

NASIONAL | 26 April 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS