RUU HIN Harus Tegaskan PKI Organisasi Terlarang
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.46)   |   COMPOSITE 5701.03 (-29.6)   |   DBX 1035.29 (1.56)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.23)   |   IDX80 129.716 (-0.6)   |   IDXBUMN20 362.653 (0.9)   |   IDXG30 134.441 (-0.99)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.67)   |   IDXQ30 143.821 (0.09)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-1.51)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-4.09)   |   IDXV30 122.829 (0.26)   |   INFOBANK15 978.195 (0.98)   |   Investor33 426.909 (-2.76)   |   ISSI 166.986 (-1.35)   |   JII 611.564 (-6.01)   |   JII70 209.726 (-2.08)   |   KOMPAS100 1161.89 (-7.47)   |   LQ45 907.882 (-3.35)   |   MBX 1586.58 (-9.76)   |   MNC36 318.65 (-1.97)   |   PEFINDO25 310.515 (-2.21)   |   SMInfra18 285.156 (0.97)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.49)   |  

RUU HIN Harus Tegaskan PKI Organisasi Terlarang

Kamis, 28 Mei 2020 | 13:22 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, beritasatu.com - Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Negara (RUU HIN) telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat seiring dengan wacana kemungkinan bangkitnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia.

Pimpinan Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR, Syaifullah Tamliha menegaskan, untuk menepis keresahan masyarakat maka konsideran RUU HIN perlu memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 tentang Pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI.

"Saya sebagai salah satu Pimpinan Badan Sosialisasi 4 Pilar MPR menilai bahwa konsideran RUU HIN perlu memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan pernyataan bahwa PKI merupakan organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI, serta larangan menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme," kata Syaifullah Tamliha, di Jakarta, Kamis (28/5/2020).

Menurutnya, konsideran RUU HIN perlu memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/ 1966 agar tidak meresahkan masyarakat dan demi wibawa DPR. Jika tidak maka keresahan tersebut lambat laun bisa menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Menurutnya, meskipun Pemerintah dan DPR memiliki kewenangan untuk membuat UU, Tap MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut tidak bisa dibatalkan oleh DPR dan Pemerintah melalui UU. Tap MPRS tersebut hanya bisa dibatalkan jika disetujui oleh 575 orang Anggota DPR dan 136 anggota DPD RI dengan jumlah total 711 orang anggota MPR.

Dijelaskan Syaifullah, sejak reformasi berlangsung setelah berhentinya Presiden RI ke-2, Soeharto, hingga saat ini MPR tidak pernah membahas dan mengkaji TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tersebut. Sehingga, siapa pun yang ingin membentuk organisasi komunis, apalagi membikin Partai Komunis beserta ajarannya tetap dilarang di seluruh NKRI.

"Badan Legislasi DPR RI diharapkan melakukan transparansi dalam membahas RUU HIN tersebut dengan menyerap aspirasi semua ormas keagamaan agar muruah DPR terus-menerus mendapatkan kepercayaan rakyat yang diwakilinya," katanya.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Sebelum Terapkan New Normal, Pemerintah Diminta Lakukan Kajian Matang

New normal belum semestinya diberlakukan pemerintah saat ini, karena jumlah pertambahan kasus yang masih cukup tinggi.

POLITIK | 28 Mei 2020

Bamsoet Minta Kepala Daerah Bersiap Hadapi New Normal

Bamsoet mengingatkan kepala daerah untuk menyelesaikan Covid-19 di wilayahnya masing-masing.

POLITIK | 28 Mei 2020

Pelaksanaan Pilkada 9 Desember Dinilai Berisiko Tinggi

DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu dinilai kurang peduli terhadap kondisi faktual.

POLITIK | 28 Mei 2020

Pemerintah Didesak Belanjakan Anggaran Kesehatan Guna Atasi Pandemi Covid-19

Pemerintah didesak untuk melaksanakan percepatan pembelanjaan anggaran kesehatan yang efektif dalam menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 28 Mei 2020

Cegah Penularan Covid-19, KPU Berencana Tambah Jumlah TPS

KPU berencana menambah jumlah TPS pada Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.

POLITIK | 28 Mei 2020

KPU Gunakan Alat Coblos Sekali Pakai di Pilkada 9 Desember

Penggunaan alat coblos sekali pakai untuk menghindari penyebaran Covid-19 pada saat pelaksanaan Pilkada.

POLITIK | 28 Mei 2020

Puan Maharani Ingatkan Penyusunan Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru

Harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

POLITIK | 28 Mei 2020

Koalisi Masyarakat Sipil: Demi Keselamatan Publik, Tunda Pilkada

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pilkada Sehat membuat petisi untuk Pilkada Serentak 2020

POLITIK | 27 Mei 2020

Pelibatan TNI-Polri Terapkan New Normal Diminta Tak Dipersoalkan

Langkah pemerintah melibatkan aparat TNI-Polri dalam menerapkan new normal atau tatanan baru tidak perlu dipersoalkan.

POLITIK | 27 Mei 2020

Komisi II DPR Setuju Pilkada Serentak Digelar 9 Desember

Seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

POLITIK | 27 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS