Bawaslu: Kita Harus Pastikan Pilkada Luber dan Jurdil
INDEX

BISNIS-27 437.928 (-1.43)   |   COMPOSITE 4945.79 (-4.57)   |   DBX 931.257 (3.43)   |   I-GRADE 131.318 (-0.36)   |   IDX30 415.488 (-1.44)   |   IDX80 108.562 (-0.21)   |   IDXBUMN20 273.68 (0.23)   |   IDXG30 115.596 (-0.04)   |   IDXHIDIV20 371.558 (-1.77)   |   IDXQ30 121.636 (-0.48)   |   IDXSMC-COM 210.245 (0.44)   |   IDXSMC-LIQ 235.867 (0.51)   |   IDXV30 102.795 (-0.25)   |   INFOBANK15 787.375 (-5.42)   |   Investor33 363.773 (-1.43)   |   ISSI 144.695 (0.4)   |   JII 523.846 (0.8)   |   JII70 177.783 (0.61)   |   KOMPAS100 971.12 (-1.32)   |   LQ45 760.321 (-1.8)   |   MBX 1369.12 (-2.2)   |   MNC36 271.592 (-0.74)   |   PEFINDO25 259.811 (2.18)   |   SMInfra18 233.526 (-0.13)   |   SRI-KEHATI 306.747 (-1.36)   |  

Bawaslu: Kita Harus Pastikan Pilkada Luber dan Jurdil

Jumat, 5 Juni 2020 | 23:05 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Rahmat Bagja menegaskan, pihaknya berfungsi melakukan pencegahan, penindakan, pengawasan dan penyelesaian sengketa. Bagja menyatakan, Bawaslu ingin asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil) diterapkan dalam Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020.

"Kita harus memastikan walau di tengah pandemi Covid-19, asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil terjaga. Tidak ada diskriminasi antara pasangan calon satu dengan yang lain. Jangan sampai petahana diutamakan. Perlakuannya harus sama," kata Bagja dalam diskusi "Mengawal Demokrasi Di Tengah Pandemi, Menakar Kesiapan Pilkada Serentak 2020", Jumat (5/6/2020).

Bagja menuturkan, integritas dan kredibilitas dari penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sangat penting. "Jangan hanya karena situasi pandemi, profesionalisme hilang," ungkap Bagja.

Politisasi bantuan sosial (bansos) dari kepala daerah untuk masyarakat terdampak pandemi, menurut Bagja, turut menjadi atensi Bawaslu. Bagja menjelaskan Bawaslu telah meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan upaya untuk mengingatkan kepala daerah.

"Modus politisasi bansos itu seperti penempelan gambar petahana dalam bansos. Ini sudah terjadi di 9 provinsi, dan 23 kabupaten/kota. Semoga tidak ada politisasi bansos. Kalaupun ada harus ditindak," tegas Bagja



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Sosialisasi Pilkada Jadi Tantangan KPU

Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan, sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 bukan pekerjaan rumah

POLITIK | 5 Juni 2020

Partisipasi Pemilih Berpotensi Merosot di Pilkada 2020

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menegaskan, sosialiasi Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 sangat penting.

POLITIK | 5 Juni 2020

Ahmad Sahroni Apresiasi Polri Tangkap Sindikat Narkoba Asal Iran

Tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Bareskrim Polri kembali mengungkap kasus besar sindikat narkoba jaringan internasional

POLITIK | 5 Juni 2020

Pilkada Serentak 2020 Dinilai Sudah Sepatutnya Tetap Dilaksanakan

Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo menegaskan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 sudah sepatutnya dilaksanakan.

POLITIK | 5 Juni 2020

Rasionalisasi Anggaran Pilkada Dibahas Pekan Depan

Komisi II DPR tidak ingin permasalahan anggaran menghambat tahapan pilkada.

POLITIK | 5 Juni 2020

Komisi II DPR Cermati Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020

Postur anggaran yang diajukan miskin terobosan baru dalam menyikapi kondisi masyarakat.

POLITIK | 5 Juni 2020

Ketua MPR Minta Pemerintah Perbaiki Data Penerima Bansos

MPR tetap menyarankan agar pemerintah segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem dan mekanisme penyaluran dan pendistribusian bansos.

POLITIK | 5 Juni 2020

Anggaran Belum Siap, Perludem Sarankan Pilkada 2020 Ditunda

Tahapan Pilkada 2020 tinggal 10 hari lagi.

POLITIK | 5 Juni 2020

Mendagri: Cairkan Dana Pilkada Serentak 2020!

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 5 Juni 2020

Airlangga: New Normal Bagaikan Dua Sisi Mata Uang

Tatanan kenormalan baru dinilai sebagai adaptasi terhadap virus corona sebelum vaksin ditemukan.

POLITIK | 5 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS