Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis
INDEX

BISNIS-27 506.098 (-2.99)   |   COMPOSITE 5701.03 (-21.78)   |   DBX 1035.29 (4.23)   |   I-GRADE 166.318 (-0.13)   |   IDX30 494.279 (-1.96)   |   IDX80 129.716 (-0.63)   |   IDXBUMN20 362.653 (1.11)   |   IDXG30 134.441 (-1.2)   |   IDXHIDIV20 440.988 (-0.91)   |   IDXQ30 143.821 (-0.06)   |   IDXSMC-COM 242.747 (-0.62)   |   IDXSMC-LIQ 296.284 (-2.64)   |   IDXV30 122.829 (0.78)   |   INFOBANK15 978.195 (1.48)   |   Investor33 426.909 (-3.32)   |   ISSI 166.986 (-1.24)   |   JII 611.564 (-6.71)   |   JII70 209.726 (-1.98)   |   KOMPAS100 1161.89 (-6.87)   |   LQ45 907.882 (-4.42)   |   MBX 1586.58 (-7.86)   |   MNC36 318.65 (-2.24)   |   PEFINDO25 310.515 (-0.4)   |   SMInfra18 285.156 (1.39)   |   SRI-KEHATI 364.469 (-1.96)   |  

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Selasa, 9 Juni 2020 | 13:31 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi corona yang belum selesai membuat Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar membuat berbagai protokol manajemen krisis guna menghadapi ancaman yang dapat berpotensi melumpuhkan ketahanan nasional.

Menurut Bamsoet, sapaan akrabnya, dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun. Hingga saat ini protokol krisis yang sudah dibuat hanya protokol manajemen krisis keuangan yang diatur dalam UU 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

"Kami mendorong pemerintah agar segera merumuskan berbagai protokol manajemen krisis untuk sektor-sektor urgen dan vital yang berpotensi dapat mengganggu dan mengancam ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap apabila ancaman tersebut benar-benar terjadi," kata Bamsoet, Selasa (9/6/2020).

Dalam merumuskan protokol, lanjut politikus Golkar itu, dapat memperhatikan penyebab dan dampak suatu ancaman berskala besar yang dapat direspons secara sistematis, terukur, memiliki arah yang jelas, komprehensif, dan signifikan, yang didasarkan kepada kemampuan suatu daerah.

Yang harus diperhatikan juga adalah infrastruktur dan sumber daya pendukung yang harus dipersiapkan. Plus anggaran yang dibutuhkan, sesuai kemampuan dari keuangan negara.

Menurutnya, pemerintah dapat memulainya dengan membuat proyeksi atau hipotesa yang akurat dari protokol manajemen krisis tersebut.

"Beserta mekanisme kinerja lembaga yang terlibat, sehingga ke depannya diharapkan protokol tersebut dapat meminimalisir potensi kerugian maupun kerusakan yang lebih besar," kata Bamsoet.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

POLITIK | 10 Juni 2020

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Sebagian dana Pilkada 2020 sebesar Rp 1,3 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

POLITIK | 10 Juni 2020

BPIP: Pancasila dan Agama Tidak Bisa Dibenturkan

ancasila dan agama tidak bisa dibenturkan, karena keduanya merupakan kesatuan utuh.

POLITIK | 10 Juni 2020

Puan Maharani: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi Secara Bersamaan

Puan Maharani mengatakan, salah satu yang harus diperhatikan adalah kegiatan sosial dan ekonomi di pasar-pasar tradisional.

POLITIK | 10 Juni 2020

Positif Baru Covid-19 Pecah Rekor, Ini 5 Instruksi Presiden

Menanggapi penambahan 1.043 kasus positif Covid-19, tertinggi sejauh ini, Presiden Jokowi mengeluarkan lima instruksi kepada jajarannya.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS