Kader Partai Demokrat Diminta Solid
INDEX

BISNIS-27 511.575 (-1.4)   |   COMPOSITE 5759.92 (23.42)   |   DBX 1054.23 (9.81)   |   I-GRADE 169.662 (-0.8)   |   IDX30 501.412 (-1.48)   |   IDX80 131.739 (0.17)   |   IDXBUMN20 371.622 (2.16)   |   IDXG30 135.832 (0.63)   |   IDXHIDIV20 450.213 (0.05)   |   IDXQ30 146.619 (-0.52)   |   IDXSMC-COM 244.641 (3.77)   |   IDXSMC-LIQ 299.216 (4.65)   |   IDXV30 126.958 (1.03)   |   INFOBANK15 989.895 (-6.43)   |   Investor33 430.473 (-1.37)   |   ISSI 168.725 (1.07)   |   JII 619.114 (0.96)   |   JII70 212.184 (1.01)   |   KOMPAS100 1175.82 (1.47)   |   LQ45 920.779 (-0.67)   |   MBX 1601.16 (5.3)   |   MNC36 321.923 (-0.8)   |   PEFINDO25 313.689 (3.18)   |   SMInfra18 292.004 (3.49)   |   SRI-KEHATI 368.014 (-1.81)   |  

Kader Partai Demokrat Diminta Solid

Rabu, 10 Juni 2020 | 18:53 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Seluruh Partai Demokrat (PD) diminta senantiasa menjaga solidaritas. Tidak terpengaruh dengan manuver politik segelintir orang dan kelompok yang mempersoalkan legalitas kepengurusan DPP PD periode 2020-2025.

"Kami meminta agar seluruh kader Partai Demokrat tetap solid dan tidak terpengaruh atas manuver politik," tegas Kepala Badan Komunikasi Strategis PD, Ossy Dermawan kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Ossy pun menyebut, "Kami mengimbau kader Partai Demokrat agar tetap fokus untuk melaksanakan instruksi ketum (ketua umum) dalam melakukan Gerakan Nasional Demokrat Lawan Corona serta Partai Demokrat Peduli dan Berbagi di masa Covid-19 ini, termasuk konsolidasi internal pasca kongres dan persiapan menyambut Pilkada (pemilihan kepala daerah) Serentak 2020."

Ossy menegaskan, pemegang kekuasaan tertinggi PD yakni kongres. "Ada ratusan pemegang hak suara yang telah melaksanakan kewajibannya pada Kongres V pada 15 Maret 2020, di mana AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) terpilih secara aklamasi sebagai ketum," ungkap Ossy.

Ossy menambahkan pada 15 April 2020, AHY mengumumkan susunan kepengurusan PD dan kemudian melaporkan kepada negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly juga telah menandatangani surat keputusan (SK) pengesahan kepengurusan dan AD/ART PD pada 18 Mei 2020.

"AHY memiliki legalitas baik dari aspek formil dan yuridis baik dari sudut pandang hukum negara maupun peraturan internal partai (AD/ART). Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah atas diterbitkannya SK Menkumham tanggal 18 Mei 2020, yang mengakui legalitas kepemimpinan AHY untuk memimpin PD 2020-2025 sebagai hasil Kongres V," ucap Ossy.

Ossy menuturkan, pihaknya mendengar salah satu kader PD Subur Sembiring melakukan manuver politik, karena merasa terancam legalitasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator (FKPD) PD. "Walau sebenarnya beliau sendiri yang mengangkat dirinya sebagai Plt Ketua FKPD pasca berpulangnya almarhum Ventje Rumangkang. Selain itu, faktanya Subur bukanlah salah satu pendiri Partai Demokrat," tegas Ossy.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pengesahan Kepengurusan DPP Partai Demokrat Diapresiasi

Akbar Yahya mengapresiasi pengesahan susunan kepengurusan DPP PD periode 2020-2025 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

POLITIK | 10 Juni 2020

Ganjar Pranowo Belum Tentu Didukung PDIP di 2024

Lembaga Survei Vox Populi Research Centre merilis hasil survei terbarunya mengenai elektabilitas para calon presiden 2024.

POLITIK | 9 Juni 2020

Pandemi Corona Jadi Momentum Persiapkan Protokol Krisis

Menurut Bambang Soesatyo dengan protokol krisis, Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat dalam menghadapi situasi apapun.

POLITIK | 9 Juni 2020

Mendagri: Pilkada Harus Digelar karena Tidak Tahu Kapan Covid-19 Berakhir

Pilkada Serentak harus tetap digelar tahun 2020 ini karena penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 tidak diketahui kapan berakhir.

POLITIK | 10 Juni 2020

Ketua DPR: New Normal Harus Perkuat Kesehatan dan Ekonomi

Kebijakan normal baru yang diambil pemerintah harus bisa secara bersamaan menjaga kesehatan masyarakat terkait Covid-19 dan sekaligus memutar kembali ekonomi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Dukcapil Kemdagri Susun DP4 Tambahan untuk Pilkada 2020

Kemdagri, dalam hal Direktorat Jenderal Dukcapil, tetap menyiapkan DP4 tambahan untuk pilkada serentak yang digelar 9 Desember mendatang.

POLITIK | 10 Juni 2020

Fadli Zon: Demokrasi Kita Dikendalikan Cukong

Undang-undang (UU) kepemiluan idealnya berlaku 20 tahun, sehingga ada kesinambungan demokrasi.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pilkada di Tengah Covid 19, Tito: Pemilih Tiap TPS 500 Orang

Jumlah TPS yang dibatasi agar tidak terjadi antrean panjang atau penumpukan di TPS. Hal itu juga sebagai bentuk pencegahan penularan Covid 19 ke sesama pemilih.

POLITIK | 10 Juni 2020

Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Hal-hal terkait pers sudah diatur melalui Undang-Undang (UU) Nomor 40/1999 tentang Pers.

POLITIK | 10 Juni 2020

Mendagri Sebut Rp 1,3 Triliun Dana Pilkada akan Ditanggung APBN

Sebagian dana Pilkada 2020 sebesar Rp 1,3 triliun akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN.

POLITIK | 10 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS