Nasdem: Ada Pihak yang Ingin RUU Pemasyarakatan dan RKUHP Tak Dibahas
INDEX

BISNIS-27 446.563 (0.9)   |   COMPOSITE 5038.4 (20.82)   |   DBX 922.546 (11.18)   |   I-GRADE 135.148 (0.22)   |   IDX30 424.72 (2.48)   |   IDX80 110.692 (0.82)   |   IDXBUMN20 282.764 (1.87)   |   IDXG30 117.102 (1.3)   |   IDXHIDIV20 380.385 (2.52)   |   IDXQ30 124.37 (0.98)   |   IDXSMC-COM 213.267 (2.27)   |   IDXSMC-LIQ 240.075 (3.67)   |   IDXV30 104.022 (1.02)   |   INFOBANK15 809.007 (-5.39)   |   Investor33 370.782 (0.4)   |   ISSI 146.581 (1.48)   |   JII 534.734 (4.37)   |   JII70 181.171 (1.51)   |   KOMPAS100 994.168 (2.43)   |   LQ45 775.543 (4.77)   |   MBX 1400.42 (4.19)   |   MNC36 279.01 (-0.17)   |   PEFINDO25 262.474 (3.1)   |   SMInfra18 238.826 (3.53)   |   SRI-KEHATI 314.013 (-0.58)   |  

Nasdem: Ada Pihak yang Ingin RUU Pemasyarakatan dan RKUHP Tak Dibahas

Jumat, 19 Juni 2020 | 20:17 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM


Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR bersama pemerintah berencana melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemasyarakatan dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Kedua RUU tersebut adalah RUU dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas yang berstatus carry over. Pada periode DPR sebelumnya telah disetujui dalam pembahasan tingkat I di DPR namun kemudian ditunda pembahasan lanjutannya oleh pemerintah.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Ahmad M Ali mengakui, saat ini ada beberapa pihak yang menginginkan agar RUU tersebut tidak perlu dibahas menyeluruh. Melainkan cukup dengan sosialisasi, ataupun pembahasan terbatas saja dan kemudian langsung dibawa ke tahap II yakni tahap sidang paripurna.

Menyikapi kondisi ini, ditegaskan Ali, Fraksi Nasdem menolak RUU Pemasyarakatan dan RKUHP jika tidak dibahas menyeluruh dan memperhatikan keberatan-keberatan dari masyarakat.

"Fraksi Partai Nasdem menolak RUU Pemasyarakatan dan RKUHP jika tidak dibahas menyeluruh dan memperhatikan keberatan-keberatan dari masyarakat," kata Ahmad M Ali, di Jakarta, Jumat (19/6/2020).

Menurutnya, keberatan-keberatan masyarakat terhadap kedua RUU tersebut harus menjadi perhatian serius agar produk undang-undang yang dihasilkan merupakan produk UU yang dapat diterima masyarakat. Lebih jauh agar dapat memberikan manfaat kepada rakyat demi tegaknya negara hukum

Dikatakan Ali, meskipun berstatus carry over, RUU Pemasyarakatan dan RKUHP tetap harus dibahas sejak awal karena selain terdapat hak konstitusional anggota DPR yang belum terlibat pembahasan pada periode yang lalu.

Pembahasan sebuah RUU juga tetap harus dilakukan secara komprehensif untuk menjaga kualitas UU yang dihasilkan. Terlebih lagi jika kedua RUU tersebut mendapatkan banyak sorotan dan keberatan dari publik.

Fraksi Nasdem sendiri meyakini, RUU Pemasyarakatan dan RKUHP masih mengandung hal-hal yang kontroversial. Diantaranya masih adanya multitafsir terhadap beberapa ketentuan dalam kedua RUU tersebut yang memberikan multitafsir dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Karena itu jika materi muatan pada pasal-pasal yang kontroversial tidak dikaji ulang secara komprehensif dan tidak diubah, direvisi atau dihapuskan maka Fraksi Partai Nasdem akan menolaknya," ucap Ali.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pembahasan RUU Cipta Kerja Momentum Perkuat UMKM

Regulasi yang merepotkan UMKM harus diubah menjadi lebih sederhana.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ray Rangkuti Sarankan Kampanye Terbuka Pilkada 2020 Ditiadakan

Pelaksaan kampanye terbuka bisa menjadi tempat penularan Covid-19.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ansy Lema Dorong KKP Fokus Budi Daya Lobster Domestik

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal NTT Ansy Lema meminta KKP untuk mengembangkan budi daya lobster di dalam negeri.

POLITIK | 19 Juni 2020

Mendagri: Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Akan Jadi Isu Pilkada 2020

Dalam Pilkada 2020, para peserta akan lebih fokus mengangkat isu penanganan Covid-19 dan dampaknya seperti pemulihan dampak ekonomi dalam kampanye.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ketua MPR Minta Pemerintah Jaga Persediaan Gula, Daging dan Bawang

Sebelum memutuskan impor daging, gula dan bawang putih, Pemerintah harus memperhatikan dulu stok petani dan peternak lokal.

POLITIK | 19 Juni 2020

Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak Ikut Campur soal RUU HIP

Jokowi menjelaskan isi RUU HIP tersebut belum diketahui olehnya dan pemerintah selalu memerhatikan suara-suara dari masyarakat.

POLITIK | 19 Juni 2020

Ini Respons Baleg soal Usulan RUU HIP Dicabut dari Prolegnas

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menjelaskan, pihaknya tidak dapat langsung mengeluarkan atau membatalkan suatu RUU dalam prolegnas.

POLITIK | 19 Juni 2020

Gerindra Kemungkinan Usung Putra dan Menantu Jokowi di Pilkada 2020

Gerindra kemungkinan mendukung putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, dan menantunya, Bobby Nasution.

POLITIK | 19 Juni 2020

KKP Harus Berpihak pada Nelayan Kecil dan Konservasi Laut

Anggota DPR dari Fraksi PDI-P asal NTT Ansy Lema meminta KKP untuk berpihak pada nelayan kecil dalam mengeluarkan izin pemakaian alat tangkap cantrang.

POLITIK | 19 Juni 2020

Politisi PDIP Desak Integrasi Data Kesehatan dengan Kependudukan

Sistem data nasional dianggap sangat lemah sehingga penanganan Covid-19 dan perumusan kebijakan terkait menjadi tidak konsisten.

POLITIK | 19 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS