Calon Kepala Daerah Harus Punya Visi dan Konsep Pembangunan yang Jelas
INDEX

BISNIS-27 428.182 (-4.2)   |   COMPOSITE 4879.1 (-22.36)   |   DBX 933.193 (-0.24)   |   I-GRADE 128.434 (-0.82)   |   IDX30 404.523 (-4.65)   |   IDX80 106.174 (-1.01)   |   IDXBUMN20 268.239 (-4.54)   |   IDXG30 113.341 (-0.74)   |   IDXHIDIV20 361.328 (-5)   |   IDXQ30 118.527 (-1.29)   |   IDXSMC-COM 209.874 (-0.48)   |   IDXSMC-LIQ 234.117 (-1.15)   |   IDXV30 100.803 (-0.95)   |   INFOBANK15 767.134 (-10.02)   |   Investor33 355.071 (-4.06)   |   ISSI 143.565 (-0.31)   |   JII 517.566 (-1.31)   |   JII70 175.828 (-0.42)   |   KOMPAS100 953.068 (-5.96)   |   LQ45 742.375 (-7.8)   |   MBX 1347.52 (-7.05)   |   MNC36 265.633 (-1.94)   |   PEFINDO25 258.006 (1.37)   |   SMInfra18 230.699 (-2.34)   |   SRI-KEHATI 299.246 (-3.58)   |  

Calon Kepala Daerah Harus Punya Visi dan Konsep Pembangunan yang Jelas

Kamis, 16 Juli 2020 | 21:17 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU), Fadli Yadir meminta seluruh calon kepada daerah untuk membuat visi dan konsep yang jelas.

Fadli, yang juga Ketua PB Majelis Dzikir Hubbul Wathon (MDHW), menilai, saat ini banyak calon kepala daerah yang maju pilkada hanya untuk gagah-gagahan dan sekadar mengejar kekuasaan, namun nihil konsep pembangunan daerah yang jelas dan punya keperpihakan kepada masyakat.

“Kita prihatin melihat momentum pilkada hanya dijadikan momentum untuk meraih kekuasaan dan keuntungan pribadi. Kita merindukan calon pemimpin-pemimpin yang kuat visinya dan punya komitmen penuh membangun daerah,” kata Fadli Yasir, di Jakarta, Kamis (16/7/2020).

Fadli Yasir mencontohkan, daerah kelahirannya, Sumatera Utara. Menurutnya, tak hanya minim visi, sejumlah calon kepala daerah bahkan menunjukkan arogansi politik dan mematikan iklim demokrasi dengan cara memborong semua partai sehingga melawan kotak kosong.

“Pemborongan partai politik sehingga akhirnya nanti melawan kotak kosong, tentu sangat disayangkan. Ini kan jelas mematikan demokrasi. Esensi demokrasi kan kompetisi. Masih ada kesan bahwa jadi calon kepala daerah itu ingin gagah-gagahan. Kita ingin Sumut, apalagi Kota Medan dibangun dengan benar, dan dipegang orang yang tepat, punya visi yang jelas untuk rakyat," kata mantan Ketua Ansor Sumatera Utara tersebut.

Sebagai putra kelahiran Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, Fadli pun mengkritisi kota kelahirannya. Menurutnya, pembangunan Kota Tanjungbalai saat ini juga belum jelas arahnya. Tren pembangunan bahkan cenderung memburuk.

Hal ini, katanya, tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungbalai yang tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan APBD 2018 mendapatkan catatan opini disclamer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Di daerah kelahiran saya pun demikian, arah pembangunan tidak memiliki konsep yang jelas. Kondisi jalan dan jembatan kupak-kapik, dari sisi kesejahteraan masyarakat juga tidak terdongkrak, pendidikan kurang diperhatikan, bahkan pelayanan kesehatan juga buruk," ungkapnya.

Fadli menyayangkan daerah kelahirannya tidak dikelola dengan baik. Padahal jika dibangun dengan kosep yang jelas dan perencanaan yang matang, Kota Tanjungbalai bisa jadi penopang perekonomian terbesar di Sumatera Utara, bahkan nasional.

Kan Tanjungbalai ini punya potensi laut yang luar biasa jika dieksplorasi. Bisa dijadikan kota wisata laut dan wisata kuliner. Di Kalimantan saja sungai bisa jadi wisata, masa di Tanjungbalai yang punya kekayaan laut tidak jadi apa-apa,” terang Fadli Yasir yang kini merupakan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Pelni.

Untuk itu, Fadli Yasir berharap, momentum Pilkada 2020 harus dijadikan momentum bagi para calon kapada daerah di seluruh Indonesia, dan khususnya Tanjungbalai untuk saling menebar visi dan gagasan dalam rangka membangun daerahnya masing-masing. Jangan sampai pilkada hanya menjadi ajang untuk adu kekuatan dan gagah-gagahakan.

“Pilkada momentum baik untuk perbaikan daerah. Kita berharap momentum pilkada 2020 jadi ajang saling adu visi, konsep dan gagasan yang jelas untuk daerahnya masing-masing. Bukan ajang gagah-gagahan. Termasuk pilkada di Kota Tanjungbalai kelahiran saya, semoga dapat pemimpin yang punya visi yang jelas, dan totalitas dalam membangun kota dan menyejahterakan warga," katanya.

Diketahui, pemungutan suara Pilkada 2020 direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Kemdagri: 140 Daerah Cairkan 100 Persen Dana Pilkada ke KPU dan 137 Daerah ke Bawaslu

Kemdagri mengapresiasi Pemda yang telah mencairkan dana Pilkada Serentak 2020 sesuai Naskah Pencairan Hibah Daerah (NPHD) sebesar 100 persen

POLITIK | 16 Juli 2020

Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, Pemerintah Ajukan BPIP

Pemerintah menyerahkan surat resmi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ke DPR pada Kamis (16/7/2020) ini.

POLITIK | 16 Juli 2020

KSP: Pembubaran 18 Lembaga Negara Masih Dikaji

Apabila dibubarkan, maka lembaga negara tersebut akan diintegrasikan dengan kementerian yang ada.

POLITIK | 16 Juli 2020

Puan Maharani: Konsep RUU BPIP Perkuat BPIP Jaga Ideologi Negara

Pemerintah serahkan RUU BPIP kepada pemerintah.

NASIONAL | 16 Juli 2020

Dibawa Mahfud MD dan Prabowo, Pemerintah Sampaikan Draf RUU BPIP

RUU BPIP berisikan substansi yang telah ada di perpres yang mengatur soal BPIP dan diperkuat menjadi substansi RUU.

POLITIK | 16 Juli 2020

Presiden Jokowi Kritik Belanja Daerah di Akhir Tahun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat masih ada belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dipepet di akhir tahun, November dan Desember.

POLITIK | 15 Juli 2020

Calon Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut Sekolah Partai Secara Virtual

Para calon kepala daerah yang akan diumumkan DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (17/7/2020), akan diwajibkan mengikuti sekolah partai.

POLITIK | 16 Juli 2020

Partai Nasdem Harap RUU PKS Kembali Dimasukkan dalam Prolegnas

Partai Nasdem berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

POLITIK | 15 Juli 2020

Pemerintah Siapkan Sanksi untuk Warga yang Langgar Protokol Covid-19

"Saya juga akan segera mengeluarkan Inpres kepada gubernur, dalam rangka apa? Agar keluar yang namanya sanksi untuk pelanggar protokol," kata Jokowi.

POLITIK | 15 Juli 2020

Tahap Pemutakhiran Dimulai, KPU Luncurkan GKS dan GCS

Pemutakhiran data dilakukan secara serempak untuk 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, terdiri dari 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

POLITIK | 15 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS