Defisit Diperlebar 5,2 Persen di RAPBN 2021, Ini Tanggapan PDIP
INDEX

BISNIS-27 426.538 (11.39)   |   COMPOSITE 4842.76 (103.04)   |   DBX 923.5 (7.76)   |   I-GRADE 127.867 (3.45)   |   IDX30 404.318 (11.17)   |   IDX80 105.647 (2.92)   |   IDXBUMN20 263.312 (10.37)   |   IDXG30 113.239 (2.36)   |   IDXHIDIV20 361.834 (9.72)   |   IDXQ30 118.461 (3.18)   |   IDXSMC-COM 206.934 (3.31)   |   IDXSMC-LIQ 229.9 (5.97)   |   IDXV30 99.778 (3.02)   |   INFOBANK15 760.318 (27.06)   |   Investor33 353.585 (10.19)   |   ISSI 142.238 (2.46)   |   JII 514.346 (9.5)   |   JII70 174.038 (3.75)   |   KOMPAS100 945.162 (25.96)   |   LQ45 740.002 (20.32)   |   MBX 1338.07 (31.05)   |   MNC36 264.409 (7.18)   |   PEFINDO25 251.635 (8.18)   |   SMInfra18 228.656 (4.87)   |   SRI-KEHATI 297.818 (8.93)   |  

Defisit Diperlebar 5,2 Persen di RAPBN 2021, Ini Tanggapan PDIP

Selasa, 28 Juli 2020 | 14:21 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Dolfie OFP menyatakan, pihaknya bisa memahami sikap Pemerintah yang akan menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 4,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun ada sejumlah catatan yang menjadi pengingat buat Pemerintah.

Kata Dolfie, pihaknya memahami bahwa skenario RAPBN TA 2021 adalah masih dalam skenario penanganan dan dampak Covid-19. Nah, realita di lapangan, APBN selama ini ditopang oleh penerimaan pajak. Dan selama pandemi Covid-19, hampir seluruh aktivitas perekonomian berhenti.

"Hal ini mengakibatkan penerimaan pajak mengalami penurunan yang sangat dalam, yaitu mencapai lebih dari minus 24 persen pada tahun 2020," kata Dolfie, Selasa (28/7/2020).

Dolfie juga menilai, dilihat dari berbagai data yang ada, tren pemulihan ekonomi masih belum terlihat. Apalagi di kuartal II ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berada pada minus 5,1 persen sampai dengan -3,5 persen. PDIP juga melihat bahwa pada tahun 2021, pemulihan ekonomi sangat bergantung pada pemulihan aktivitas masyarakat di bidang sosial dan ekonomi.

"Karenanya, mencermati perkembangan dari penanganan dan dampak Covid-19 saat ini, masih membutuhkan ruang fiskal yang antisipatif khususnya terkait penerimaan pajak," kata Dolfie.

"Intinya bisa memahami namun mengingatkan belanjanya efektif dan produktif, plus koordinasi yang efektif dilaksanakan di pemerintahan," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan menaikkan defisit anggaran dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2021 menjadi 5,2 persen dari sebelumnya 4,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), guna mendukung pembiayaan program prioritas, termasuk penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

“Dalam sidang kabinet pagi ini, Presiden memutuskan kita akan memperlebar defisit APBN jadi 5,2 persen," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/7/2020).



Sumber:BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI

BERITA LAINNYA

Pemerintah Diimbau Beri Kuota Internet untuk Anak Sekolah

Pemerintah diminta memberikan kuota internet gratis kepada anak sekolah agar proses pembelajaran jarak jauh bisa terjamin.

POLITIK | 28 Juli 2020

DPR Akan Gelar Rapim Bahas Djoko Tjandra

Pimpinan DPR RI akan segera menggelar Rapim untuk membahas penyelesaian polemik antara Komisi III DPR dengan Wakil Ketua DPR terkait Djoko Tjandra.

POLITIK | 28 Juli 2020

Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Kerja Cepat Pulihkan Ekonomi

Jokowi menegaskan bahwa membutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi virus corona.

POLITIK | 28 Juli 2020

Peristiwa “Kudatuli” Disebut Membunuh Demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli telah membunuh demokrasi.

POLITIK | 28 Juli 2020

Tak Sekadar Tabur Bunga, PDIP Desak Ungkap Dalang "Kudatuli"

PDI Perjuangan meminta dalang kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dapat diungkap.

POLITIK | 28 Juli 2020

Kemdagri: Pilkada Serentak Gerakkan Perekonomian Daerah

Kemdagri menegaskan, semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapan.

POLITIK | 27 Juli 2020

Revisi UU Pemilu Dinilai Belum Sentuh Masalah Keadilan Pemilu

Masalah keadilan pemilu menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas.

POLITIK | 27 Juli 2020

Kudatuli, Gus Dur dan Megawati Jadi Simbol Lawan Orde Baru

Peristiwa 27 Juli menjadi bagian dari kristalisasi perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap rezim otoriter Orde Baru.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Peristiwa 27 Juli 1996, Petrus Hariyanto: Munir Sudah Sampaikan PDI Akan Diserang

Orba sudah sejak awal berusaha mengkambinghitamkan warga sipil yang beraktivitas di Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang penyerangan kantor PDI.

POLITIK | 27 Juli 2020

Perludem: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera

Penerapan peradilan pemilu tak memberi efek jera. Peserta pemilu lebih banyak takut sanksi administatif daripada mendapatkan hukuman peradilan pemilu.

POLITIK | 27 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2020 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS